Di provinsi paling barat di pulau Jawa ini, ada satu kabupaten dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi yaitu kabupaten Tangerang dan tiga kota dalam proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kab. Pandeglang.

Melalui pertemuan ini, Pokja Provinsi ingin mendapatkan gambaran kemajuan kegiatan kab/kota dan menangkap permasalahan dan potensi solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Satu pertanyaan yang muncul adalah potensi pendanaan pembangunan sanitasi oleh pemerintah provinsi.

Pada pertemuan berikutnya, pokja provinsi dan kab/kota akan memanfaatkan sistem monev PPSP yang dapat diakses melalui ppsp.nawasis.info. Dengan sistem ini, kegiatan dan jadwal waktu bisa dikontrol. Sistem ini disiapkan untuk membantu pokja provinsi untuk penilaian kualitas dokumen kab./kota. Saat ini kab,./kota di provinsi Banten telah memanfaatkan sistem ppsp.nawasis.info untuk pelaporan kegiatan. IBHG/MJ

Penjelasan dan tata cara penyusunan MPSS ini digelar di ruang pertemuan Bentar Setda Kabupaten Probolinggo. Selain Pokja Kabupaten Probolinggo, kegiatan ini juga diikuti oleh Pokja Kabupaten dan Kota Pasuruan. Ketiga daerah ini tergabung dalam cluster dua dari total empat cluster di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 8 Kabupaten/Kota.

Penyusunan dokumen MPSS direncanakan akan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Sanitasi di masing-masing kabupaten/kota. Agar diperoleh hasil yang baik dan tepat waktu maka diperlukan sejumlah kegiatan pelatihan
dan pembekalan materi MPSS, baik yang sifatnya teknis perencanaan maupun non teknis.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Probolinggo Tatok Krismarhento saat membuka kegiatan ini mengatakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan program sanitasi ini sudah mengupayakan berbagai terobosan terkait program tersebut khususnya penanggulangan sampah yang dalam hal ini ditangaini langsung oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup). Selain itu, juga ada penanganan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. “Mohon dukungan dari semua pihak agar program sanitasi ini dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat?” ungkap Tatok.

Ruang lingkup kegiatan dalam kunjungan tersebut diantaranya memberikan informasi dan penjelasan mengenai tata cara penyusunan dokumen MPSS kepada anggota Pokja Kabupaten/Kota. Selain itu berdiskusi dengan Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten/Kota dan Fasilitator dan Prosda tentang penyusunan dokumen MPSS.

Beberapa materi dan informasi yang disampaikan dan menjadi bahan diskusi selama kunjungan ini meliputi pengantar MPSS, tata cara penyusunan MPSS, rencana kerja penyusunan MPSS Kabupaten/Kota, diskusi dan tanya jawab. Sementara bahan referensi yang akan disampaikan diantaranya manual penyusunan dokumen MPSS, bahan-bahan dan materi pelatihan standar program PPSP serta contoh-contoh dokumen MPSS periode sebelumnya.

“Jadi hanya 40,25% saja, 60% sisanya mengandung bakteri sehingga belum memenuhi syarat air bersih. Ini memang penelitian secara bakteriologi, sebagai salah satu indikasi adanya sanitasi yang baik,” kata Fatkhul Munir, Kepala
Bidang Penyakit Menular Masyarakat, Dinkes Karanganyar, Selasa.

Di depan peserta sosialisasi kick of meeting pembangunan sanitasi, yang digelar tim yang terdiri dari Bappeda, Dinkes, Dappeda Provinsi Jateng, dan tim dari pusat, dikemukakan beberapa hasil penelitian yang cukup memprihatinkan.

Selain ketersediaan air bersih yang belum memenuhi syarat air bersih yang sehat, juga ketersediaan jamban rumah yang ternyata masih sekitar 64,4% saja. Sisanya masih belum memiliki jamban keluarga. Juga saluran pembuangan limbah air, hanya 58,9 % rumah yang memiliki. Tempat sampah juga hanya disediakan oleh 40,24 % saja, sisanya belum ada tempat sampah khusus keluarga. (Suara Merdeka)