Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

[CSS XIV] Walikota Banda Aceh Optimis Pencapaian Akses Sanitasi 100%

Thursday, 18 September 2014 15:10

BANDUNG - Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E., menyatakan dirinya optimis dengan target 100% Universal Akses Sanitasi di 2019. Saat dijumpai pada acara City Sanitation Summit XIV yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha Bandung, 18 September 2014, ia menyatakan, "Saya yakin bisa tercapai, memang pertumbuhan terus ada, untuk 100% mungkin tidak merata tapi upaya ke arah sana harus dilakukan. Tingkat kemiskinan juga mempengaruhi. Ini semua harus terintegrasi secara konsisten, kontinu, penuh komitmen. Dengan adanya AKKOPSI, percepatan bisa didorong karena ada pertukaran informasi sehingga bisa saling termotivasi"
Selain AKKOPSI sebagai wadah yang mempertemukan Bupati dan Walikota untuk mendukung Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), salah satu modal yang sempat diidentifikasi dalam pertemuan ini yaitu partisipasi masyarakat. Terkait hal ini, Illiza mengatakan bahwa pada dasarnya sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. "Kadang tidak semua butuh uang, tetapi program, komunikasi, sosialisasi. Dan, memang harus mau turun ke masyarakat, sosialisasi langsung, terobosan secara kontinu. Banda Aceh dulunya adalah kota yang sulit untuk mengajak masyarakat bergotong royong, karena sistem cash-flow dari NGO yang bantu rekonsialisasi dan rekonstruksi paska bencana. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk turun ke masyarakat, melihat bagaimana rumah-rumah mereka, sampai toiletnya, mengatasi DBD, juga memberi contoh-contoh, sehingga akhirnya mereka bergerak", kata perempuan kelahiran Banda Aceh tahun 1973 yang mengaku turun sendiri ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi sanitasi.
Illiza juga menyampaikan tips terkait pelibatan masyarakat, "Jadi usaha kita lebih ke contoh, juga bantu dengan sistem komunal untuk sanitasi. Jika mereka tahu yang mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, untuk semuanya, itu lebih mengena".
Berbeda dengan Walikota Banda Aceh, Budi Krisyanto, staf Badan Lingkungan Hidup yang mewakili Kabupaten Probolinggo mengganggap 100% akses sanitasi di 2019 adalah sebuah target yang ambisius. Menurutnya, setiap daerah memiliki konteks yang berbeda, bukan semata-mata soal tersedianya Strategi Sanitasi Kota (SSK), tetapi menciptakan modal sosial di masyarakat. Krisyanto juga mengkritik petunjuk teknis pelaksanaan yang kerap berbeda antar-kementerian. Baginya, dana bukan masalah di daerah, tetapi penggunaan dana haruslah tepat secara prosedur maupun sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, setiap aturan dari Pusat haruslah jelas dan tidak tumpang tindih.
Apakah 100% akses sanitasi tidak memungkinkan? "Bisa, tapi mungkin butuh waktu 10 tahun", kata Krisyanto yang juga meyakini bahwa upaya-upaya terhadap pencapaian akses sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat harus terus digiatkan. [SL]
BANDUNG - Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E., menyatakan dirinya optimis dengan target 100% Universal Akses Sanitasi di 2019. Saat dijumpai pada acara City Sanitation Summit XIV dan Rakernas Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha Bandung, 18 September 2014, ia menyatakan, "Saya yakin bisa tercapai, memang pertumbuhan terus ada, untuk 100% mungkin tidak merata tapi upaya ke arah sana harus dilakukan. Tingkat kemiskinan juga mempengaruhi. Ini semua harus terintegrasi secara konsisten, kontinu, penuh komitmen. Dengan adanya AKKOPSI, percepatan bisa didorong karena ada pertukaran informasi sehingga bisa saling termotivasi"

Selain AKKOPSI sebagai wadah yang mempertemukan Bupati dan Walikota untuk mendukung Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), salah satu modal yang sempat diidentifikasi dalam pertemuan ini yaitu partisipasi masyarakat. Terkait hal ini, Illiza mengatakan bahwa pada dasarnya sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. "Kadang tidak semua butuh uang, tetapi program, komunikasi, sosialisasi. Dan, memang harus mau turun ke masyarakat, sosialisasi langsung, terobosan secara kontinu. Banda Aceh dulunya adalah kota yang sulit untuk mengajak masyarakat bergotong royong, karena sistem cash-flow dari NGO yang bantu rekonsialisasi dan rekonstruksi paska bencana. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk turun ke masyarakat, melihat bagaimana rumah-rumah mereka, sampai toiletnya, mengatasi DBD, juga memberi contoh-contoh, sehingga akhirnya mereka bergerak", kata perempuan kelahiran Banda Aceh tahun 1973 yang mengaku turun sendiri ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi sanitasi.

Illiza juga menyampaikan tips terkait pelibatan masyarakat, "Jadi usaha kita lebih ke contoh, juga bantu dengan sistem komunal untuk sanitasi. Jika mereka tahu yang mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, untuk semuanya, itu lebih mengena".

Berbeda dengan Walikota Banda Aceh, Budi Krisyanto, staf Badan Lingkungan Hidup yang mewakili Bupati Probolinggo mengganggap 100% akses sanitasi di 2019 adalah sebuah target yang ambisius. Menurutnya, setiap daerah memiliki konteks yang berbeda, bukan semata-mata soal tersedianya Strategi Sanitasi Kota (SSK), tetapi menciptakan modal sosial di masyarakat. Krisyanto juga mengkritik petunjuk teknis pelaksanaan yang kerap berbeda antar-kementerian. Baginya, dana bukan masalah di daerah, tetapi penggunaan dana haruslah tepat secara prosedur maupun sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, setiap aturan dari Pusat haruslah jelas dan tidak tumpang tindih.

Apakah 100% akses sanitasi tidak memungkinkan? "Bisa, tapi mungkin butuh waktu 10 tahun", kata Krisyanto yang juga meyakini bahwa upaya-upaya terhadap pencapaian akses sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat harus terus digiatkan. [SL]
 

Page 9 of 337