Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Pertumbuhan Penduduk, Tantangan dalam Pencapaian Universal Akses Sanitasi

Wednesday, 08 October 2014 00:00

Melalui draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah merancang target pencapaian akses air minum dan sanitasi layak 100% pada tahun 2019 (universal access). Artinya, pada akhir tahun 2019, semua masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan dipastikan memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Target ini tentu saja melampaui target MDGs. Untuk sanitasi misalnya, target pencapaian MDGs di tahun 2015 adalah 62,41% dan saat ini capaian Indonesia adalah 59.71%. Peningkatannya dua kali lipat dibanding data awal yaitu 24,81% pada tahun 1993, dan hingga 2014, jumlahnya terus bergerak mendekati target.

Walaupun semakin mendekati target MDGs, cita-cita mencapai 100% akses sanitasi pada 2019 bukanlah hal yang mudah. Menko Kesra Agung Laksono, dalam pembukaan City Sanitation Summit XIV September lalu, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini berkaitan dengan populasi penduduk yaitu adanya gap layanan sebesar 120 juta jiwa (53 juta jiwa di perkotaan, dan 66 juta jiwa di perdesaan) karena tingginya Total Fertility Rate (TFR) Indonesia.

Hal senada sempat disampaikan oleh Syarif Puradimadja, Co-Manager Tim Urban Sanitation Development Program (USDP), kepada FutureGov beberapa waktu lalu di Singapura. Bedanya, Puradimadja memberi penekanan pada tingginya angka urbanisasi penduduk yang berbanding terbalik dengan pembangunan akses sanitasi layak. "Laju urbanisasi tahunan di Indonesia adalah 5,89%, dan hal ini menjadi pressure tersendiri karena kecepatan pembangunan sanitasi permukiman hanya 2% per tahun", katanya.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Di luar faktor demografi, pada kesempatan yang sama dengan Agung Laksono, ada tantangan lain yang sama-sama diidentifikasi oleh Hermanto Dardak (Wamen PU), Ali Ghufron Mukti (Wamen Kemkes), dan Sofyan Bakar (Ditjen Bangda, Kemendagri) yang sifatnya lebih ke internal pemerintah, yaitu soal kapasitas kelembagaan dan kerjasama lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan. Soliditas kementerian terkait yang merupakan ujung tombak Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memang sangat dibutuhkan, mengingat saat ini animo kabupaten kota untuk memiliki perencanaan strategis dalam pembangunan sanitasi sangat tinggi. Akan sangat disayangkan bila modalitas ini tidak bersambut baik hanya karena ketiadaan ataupun tumpang tindih arahan. Dan, sangat disayangkan pula ketika berbagai pembelajaran yang baik selama berjalannya PPSP di berbagai daerah tidak terdiseminasi luas.

Agung Laksono sendiri menyampaikan bahwa ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian 100% akses sanitasi, yaitu koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, keserasian kebijakan antara pusat dan daerah, dan hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Walaupun belum ada solusi langsung bagaimana memastikan laju pembangunan sanitasi bisa mengimbangi laju urbanisasi ataupun sebaliknya, tapi setidaknya upaya pembangunan sanitasi tetap perlu dilakukan karena sanitasi layak adalah kebutuhan semua orang. [SL]

 

 

Page 9 of 340