Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Ketika Semua Bersinergi: Belajar IPP STBM dari Kota Cimahi

Monday, 03 November 2014 00:00

Cimahi bukanlah sebuah kota besar. Kota dengan moto Saluyu Ngawanpun Jati Mandiri seluas 40,25 km² ini terletak di Jawa Barat, dengan populasi sekitar 600 ribu jiwa. Tentu tidak seluas dan sepadat kota kabupaten lain di provinsi tersebut. Cimahi juga dikenal sebagai kota Tentara, karena memang 30% wilayahnya ditempati oleh militer. Sisanya merupakan wilayah industri dan permukiman penduduk. Walaupun tidak memiliki cukup Sumber Daya Alam, Cimahi bertekad untuk menjadi kota yang dapat dibanggakan dalam berbagai hal, termasuk sanitasi.
Cimahi memang patut berbangga, baru-baru ini Cimahi mendapatkan penghargaan Sanipura pada City Sanitation Summit XVI di Bandung. Penghargaan ini diberikan bagi kabupaten kota dengan indeks sanitasi tertinggi. Cimahi juga menjadi satu dari dua lokasi pilot project Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman melalui Penguatan Pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (IPP STBM).
Inisiatif dan Peran Pemimpin Daerah
Walikota Cimahi, Hj. Atty Suharti Tochija, S.E., memiliki kepedulian yang besar dalam hal pembangunan sanitasi. Perempuan yang mampu membawa Cimahi mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional ini juga memiliki kemampuan menggerakkan berbagai elemen di masyarakat seperti ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dan lainnya.
Tak tanggung-tanggung, urusan sanitasi dinyatakan secara eksplisit dalam visi kota Cimahi yaitu 'Terwujudnya Masyarakat Peduli Sanitasi Menuju Derajat Kesehatan Lingkungan Kota Cimahi yang lebih baik pada tahun 2015'. Visi ini kemudian diturunkan menjadi misi dan dituangkan dalam RPJMD, juga dikuatkan dengan beberapa Peraturan Daerah untuk memastikan pengimplementasiannya. Selain itu, kesiapan dokumen sanitasi yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan Memorandum Program, menjadi modal tambahan.
Perhatian pada pembangunan sanitasi bukan hal baru bagi kota Cimahi. Walikota sebelumnya, Dr. Itok Tochija, adalah Duta Sanitasi Indonesia. Sebagai seorang duta, tentu ia terlebih dahulu memastikan sanitasi di wilayahnya berjalan dengan baik. Artinya, yang pertama-tama harus dipastikan 'mengerti' mengenai pentingnya sanitasi adalah pemimpin. Ketika pemimpin paham, yang lainnya akan mendukung. Ketika pemimpin terpicu, maka pemicuan ke masyarakat bisa dijalankan.
Kekuatan Kerjasama Lintas Sektor
Dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu, dr. Dikke Suseno Isako, MARS., Kadit P2PL Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengatakan, "Yang bisa kami banggakan adalah kerjasama lintas sektor, juga kerjasama dengan masyarakat. Pokja AMPL bagi kami bukan sekadar pokja-pokjaan, di situ kami bisa banyak bicara. Cimahi itu kota kecil sehingga aktif atau tidaknya tiap anggota pokja yang berasal dari berbagai sektor bisa terlihat."
"Selain pokja AMPL, ada juga yang disebut Binwil (Bina Wilayah), yaitu wilayah binaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat di Dinas/SKPD sampai eselon 3. Misalnya saya, tanggung jawab saya adalah perumahan Nusaijo, itu tanggung jawab selama saya menjabat. Yang lain punya tanggung jawab terhadap jalan tertentu ataupun wilayah tertentu selama masing-masing menjabat", imbuhnya.
Cimahi memang beruntung karena dinas-dinas terkait dapat bekerjasama dan bersinergi, walaupun masing-masing memiliki wilayah fokusnya sendiri. Dinas Kesehatan misalnya, berfokus pada perubahan perilaku masyarakat. Implementasi Program PPSP dilakukan melalui penguatan pilar-pilar STBM. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberlanjutan Sanitasi
".... kerjasama dengan masyarakat, menyangkut kader, kaum ibu, itu kami bagus. Bu Atty bisa himpun ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dsb. Kami merencanakan adanya tanki septik komunal, pembebasan lahan sudah dilakukan, walaupun sempat ada protes dari masyarakat. Ketika diberi pengertian pentingnya sanitasi, bisa mengerti. Bahkan ada warga masyarakat yang sadar pentingnya sanitasi dan mau menghibahkan lahannya. Kami juga punya bank sampah Cetar Membahana. Hasilnya digunakan untuk modal pembuatan WC."
"Kalau di Cimahi, orang-orang itu mengerti. Mengerti itu beda dari pintar, kadang orang itu pinter tapi tidak mau mengerti dan tidak mau berubah perilakunya. Tapi kalau orang yang mengerti pentingnya sanitasi, perilakunya pasti mau berubah", tutur Isako.
Tingginya tingkat kesadaran tentang sanitasi dan relasi yang guyup di masyarakat menjadi kekuatan bagi kota Cimahi. Dalam pembangunan sanitasi, perilaku masyarakat kadang menjadi faktor penentu keberlanjutan sarana fasilitasi yang sudah dibangun. Penguatan pilar-pilar STBM dimaksudkan untuk membangun modal sosial di masyarakat. Cimahi berhasil melakukannya.
Tantangan sekaligus harapan Pemerintah Kota Cimahi saat ini adalah bagaimana menjadikan sanitasi sebagai milik sepenuhnya dari masyarakat. Bukan sekadar program pemerintah, walaupun ada partisipasi masyarakat di sana.
Pentingnya Perencanaan dan Evaluasi
Implementasi sebuah program memang penting, tapi perencanaan dan evaluasi dari program yang diimplementasikan tak kalah penting. Permasalahan sanitasi di Kota Cimahi pada awalnya adalah masalah klasik sebagaimana pada umumnya dihadapi berbagai kabupaten kota, yang membuatnya berbeda adalah perencanaan yang matang. Pelibatan masyarakat melalui pendekatan STBM sudah dimasukkan sejak awal dalam dokumen sanitasi. Sebab, sudah seharusnya penyadaran masyarakat menjadi bagian dari readiness criteria.
Evaluasi tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. "Tiap bulan ada pertemuan dengan RT/RW untuk memantau, Monev itu penting, pendokumentasian juga penting. Kami juga ada reward-reward kecil, walau hanya sebatang coklat. Ketika masyarakat mengerti, kadang cuma sajuta (sabar, jujur, tawakal) yang mereka dapat dalam mengerjakan dan mempromosikan sanitasi."
Selain berupaya menjadikan sanitasi sepenuhnya milik masyarakat dengan menggiatkan pilar-pilar STBM, kota Cimahi juga sedang berupaya mencapai Akses Universal dengan mengupayakan adanya terobosan baru dan inovasi pilihan teknologi yang sesuai dengan konteks wilayahnya. Setidaknya mereka sudah melalui tahapan pertama dengan baik, sinergi antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi modal sosial pembangunan sanitasi yang berkelanjutan [SL]
Cimahi bukanlah sebuah kota besar. Kota dengan moto Saluyu Ngawanpun Jati Mandiri seluas 40,25 km² ini terletak di Jawa Barat, dengan populasi sekitar 600 ribu jiwa. Tentu tidak seluas dan sepadat kota kabupaten lain di provinsi tersebut. Cimahi juga dikenal sebagai kota Tentara, karena memang 30% wilayahnya ditempati oleh militer. Sisanya merupakan wilayah industri dan permukiman penduduk. Walaupun tidak memiliki cukup Sumber Daya Alam, Cimahi bertekad untuk menjadi kota yang dapat dibanggakan dalam berbagai hal, termasuk sanitasi.

Cimahi memang patut berbangga, baru-baru ini Cimahi mendapatkan penghargaan Sanipura pada City Sanitation Summit XVI di Bandung. Penghargaan ini diberikan bagi kabupaten kota dengan indeks sanitasi tertinggi. Cimahi juga menjadi satu dari dua lokasi pilot project Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman melalui Penguatan Pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (IPP STBM).

Inisiatif dan Peran Pemimpin Daerah

Walikota Cimahi, Hj. Atty Suharti Tochija, S.E., memiliki kepedulian yang besar dalam hal pembangunan sanitasi. Perempuan yang mampu membawa Cimahi mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional ini juga memiliki kemampuan menggerakkan berbagai elemen di masyarakat seperti ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dan lainnya.

Tak tanggung-tanggung, urusan sanitasi dinyatakan secara eksplisit dalam visi kota Cimahi yaitu 'Terwujudnya Masyarakat Peduli Sanitasi Menuju Derajat Kesehatan Lingkungan Kota Cimahi yang lebih baik pada tahun 2015'. Visi ini kemudian diturunkan menjadi misi dan dituangkan dalam RPJMD, juga dikuatkan dengan beberapa Peraturan Daerah untuk memastikan pengimplementasiannya. Selain itu, kesiapan dokumen sanitasi yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan Memorandum Program, menjadi modal tambahan.

Perhatian pada pembangunan sanitasi bukan hal baru bagi kota Cimahi. Walikota sebelumnya, Dr. Itok Tochija, adalah Duta Sanitasi Indonesia. Sebagai seorang duta, tentu ia terlebih dahulu memastikan sanitasi di wilayahnya berjalan dengan baik. Artinya, yang pertama-tama harus dipastikan 'mengerti' mengenai pentingnya sanitasi adalah pemimpin. Ketika pemimpin paham, yang lainnya akan mendukung. Ketika pemimpin terpicu, maka pemicuan ke masyarakat bisa dijalankan.

Kekuatan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu, dr. Dikke Suseno Isako, MARS., Kadit P2PL Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengatakan, "Yang bisa kami banggakan adalah kerjasama lintas sektor, juga kerjasama dengan masyarakat. Pokja AMPL bagi kami bukan sekadar pokja-pokjaan, di situ kami bisa banyak bicara. Cimahi itu kota kecil sehingga aktif atau tidaknya tiap anggota pokja yang berasal dari berbagai sektor bisa terlihat."

"Selain pokja AMPL, ada juga yang disebut Binwil (Bina Wilayah), yaitu wilayah binaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat di Dinas/SKPD sampai eselon 3. Misalnya saya, tanggung jawab saya adalah perumahan Nusaijo, itu tanggung jawab selama saya menjabat. Yang lain punya tanggung jawab terhadap jalan tertentu ataupun wilayah tertentu selama masing-masing menjabat", imbuhnya.

Cimahi memang beruntung karena dinas-dinas terkait dapat bekerjasama dan bersinergi, walaupun masing-masing memiliki wilayah fokusnya sendiri. Dinas Kesehatan misalnya, berfokus pada perubahan perilaku masyarakat. Implementasi Program PPSP dilakukan melalui penguatan pilar-pilar STBM. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberlanjutan Sanitasi

".... kerjasama dengan masyarakat, menyangkut kader, kaum ibu, itu kami bagus. Bu Atty bisa himpun ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dsb. Kami merencanakan adanya tanki septik komunal, pembebasan lahan sudah dilakukan, walaupun sempat ada protes dari masyarakat. Ketika diberi pengertian pentingnya sanitasi, bisa mengerti. Bahkan ada warga masyarakat yang sadar pentingnya sanitasi dan mau menghibahkan lahannya. Kami juga punya bank sampah Cetar Membahana. Hasilnya digunakan untuk modal pembuatan WC."

"Kalau di Cimahi, orang-orang itu 'mengerti'. Mengerti itu beda dari pintar, kadang orang itu pinter tapi tidak mau mengerti dan tidak mau berubah perilakunya. Tapi kalau orang yang mengerti pentingnya sanitasi, perilakunya pasti mau berubah", tutur Isako.

Tingginya tingkat kesadaran tentang sanitasi dan relasi yang guyup di masyarakat menjadi kekuatan bagi kota Cimahi. Dalam pembangunan sanitasi, perilaku masyarakat kadang menjadi faktor penentu keberlanjutan sarana fasilitasi yang sudah dibangun. Penguatan pilar-pilar STBM dimaksudkan untuk membangun modal sosial di masyarakat. Cimahi berhasil melakukannya.

Tantangan sekaligus harapan Pemerintah Kota Cimahi saat ini adalah bagaimana menjadikan sanitasi sebagai milik sepenuhnya dari masyarakat. Bukan sekadar program pemerintah, walaupun ada partisipasi masyarakat di sana.

Pentingnya Perencanaan dan Evaluasi

Implementasi sebuah program memang penting, tapi perencanaan dan evaluasi dari program yang diimplementasikan tak kalah penting. Permasalahan sanitasi di Kota Cimahi pada awalnya adalah masalah klasik sebagaimana pada umumnya dihadapi berbagai kabupaten kota, yang membuatnya berbeda adalah perencanaan yang matang. Pelibatan masyarakat melalui pendekatan STBM sudah dimasukkan sejak awal dalam dokumen sanitasi. Sebab, sudah seharusnya penyadaran masyarakat menjadi bagian dari readiness criteria.

Evaluasi tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. "Tiap bulan ada pertemuan dengan RT/RW untuk memantau, Monev itu penting, pendokumentasian juga penting. Kami juga ada reward-reward kecil, walau hanya sebatang coklat. Ketika masyarakat mengerti, kadang cuma sajuta (sabar, jujur, tawakal) yang mereka dapat dalam mengerjakan dan mempromosikan sanitasi."

Selain berupaya menjadikan sanitasi sepenuhnya milik masyarakat dengan menggiatkan pilar-pilar STBM, kota Cimahi juga sedang berupaya mencapai Akses Universal dengan mengupayakan adanya terobosan baru dan inovasi pilihan teknologi yang sesuai dengan konteks wilayahnya. Setidaknya mereka sudah melalui tahapan pertama dengan baik, sinergi antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi modal sosial pembangunan sanitasi yang berkelanjutan [SL]
 

Page 9 of 345