Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Indonesia Punya Modal Cukup untuk Pencapaian 100% Akses Sanitasi

Tuesday, 14 October 2014 00:00

Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan sanitasi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Akses air limbah layak naik dari 51,2% di 2009, menjadi 60,2% di 2014, atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Jika tren peningkatan ini bisa terus dipertahankan maka target MDGs sebesar 62,4% di tahun 2015 bisa terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan universal akses atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan sanitasi yang ingin dicapai pada akhir 2019? Gambaran untuk sanitasi adalah 85% capaian SPM yang meliputi akses penanganan air limbah (85% on-site system dan 15% off-site system) dan persampahan di perkotaan (20% fasilitas reduksi sampah dan 80% penanganan sampah). Sisa 15% adalah kebutuhan dasar yang menyasar pada perilaku dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah.
Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo, universal akses sanitasi adalah the winning strategy yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagi kemajuan wilayahnya. Pengelolaan sanitasi yang baik dapat mencegah kerugian ekonomi sebesar Rp56 trilyun per tahun, perbaikan kondisi sanitasi dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp40 trilyun per tahun, bahkan manfaat ekonomi sanitasi rata-rata (global economic returns) mencapai US$5,5 per dolar yang diinvestasikan.
Walaupun pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan terbesar pencapaian 100% akses sanitasi, tetapi beberapa hal merupakan modalitas yang membuat pemerintah cukup percaya diri untuk menjadikan hal ini sebagai target capaian di 2019. Modalitas itu antara lain, saat ini sudah ada 444 kabupaten/kota yang saat ini telah memiliki perencanaan strategis dalam bentuk Strategi Sanitasi Kota (SSK); peningkatan investasi sanitasi sebesar 1,2% per kapita di APBD dan terus didorong hingga 2%; adanya inisiatif para Kepala Daerah untuk peduli sanitasi lewat organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi); adanya regulasi, pedoman, dan manual pembangunan sanitasi yang dikerjakan melalai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP); adanya partisipasi masyarakat; serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang disebut Nawasis.
Untuk memastikan pemenuhan 100% akses sanitasi pada tahun 2019, pemerintah melalui PPSP akan fokus untuk peningkatan kualitas SSK, konsolidasi pendanaan, dan pemantapan kelembagaan dan peraturan. Hal lain yang juga akan terus didorong adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. [SL]
Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan sanitasi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Akses air limbah layak naik dari 51,2% di 2009, menjadi 60,2% di 2014, atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Jika tren peningkatan ini bisa terus dipertahankan maka target MDGs sebesar 62,4% di tahun 2015 bisa terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan universal akses atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan sanitasi yang ingin dicapai pada akhir 2019? Gambaran untuk sanitasi adalah 85% capaian SPM yang meliputi akses penanganan air limbah (85% on-site system dan 15% off-site system) dan persampahan di perkotaan (20% fasilitas reduksi sampah dan 80% penanganan sampah). Sisa 15% adalah kebutuhan dasar yang menyasar pada perilaku dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah.

Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo, universal akses sanitasi adalah the winning strategy yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagi kemajuan wilayahnya. Pengelolaan sanitasi yang baik dapat mencegah kerugian ekonomi sebesar Rp56 trilyun per tahun, perbaikan kondisi sanitasi dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp40 trilyun per tahun, bahkan manfaat ekonomi sanitasi rata-rata (global economic returns) mencapai US$5,5 per dolar yang diinvestasikan.

Walaupun pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan terbesar pencapaian 100% akses sanitasi, tetapi beberapa hal merupakan modalitas yang membuat pemerintah cukup percaya diri untuk menjadikan hal ini sebagai target capaian di 2019. Modalitas itu antara lain, saat ini sudah ada 444 kabupaten/kota yang saat ini telah memiliki perencanaan strategis dalam bentuk Strategi Sanitasi Kota (SSK); peningkatan investasi sanitasi sebesar 1,2% per kapita di APBD dan terus didorong hingga 2%; adanya inisiatif para Kepala Daerah untuk peduli sanitasi lewat organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi); adanya regulasi, pedoman, dan manual pembangunan sanitasi yang dikerjakan melalai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP); adanya partisipasi masyarakat; serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang disebut Nawasis.

Untuk memastikan pemenuhan 100% akses sanitasi pada tahun 2019, pemerintah melalui PPSP akan fokus untuk peningkatan kualitas SSK, konsolidasi pendanaan, dan pemantapan kelembagaan dan peraturan. Hal lain yang juga akan terus didorong adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. [SL]
 

Page 1 of 334