Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Pakde Karwo Siap Berbagi tentang Mekanisme Alokasi Anggaran ke Kabupaten/Kota

Tuesday, 24 March 2015 03:44

 

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berbagi pengalaman di acara Advocacy and Horizontal Learning (AHL) Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang di kota Bandung. Hal itu diungkapkan di ruang kerjanya pada 9 Maret yang lalu kepada Ketua Umum AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan, H. M. Rizal Effendi, Direktur Eksekutif AKKOPSI, Josrizal Zain, perwakilan Bappeda kota Malang dan perwakilan USDP.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini secara khusus diminta berbagi tentang mekanisme alokasi anggaran sanitasi ke kabupaten/kota. Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Walaupun menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergi dengan Pemerintah Provinsi sangat dibutuhkan, termasuk dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan melalui APBD Provinsi.
Tidak semua provinsi peka dan responsif pada kebutuhan kabupaten/kota sehingga pembangunan sanitasi terkadang berjalan tertatih. Provinsi Jawa Timur, di bawah pimpinan Pakde Karwo, adalah pengecualian. Sebagai pemimpin provinsi yang pernah menjadi proyek percontohan pada sektor sanitasi, Pakde Karwo tetap memberikan perhatian besar pada urusan sanitasi. Ia berupaya memastikan kabupaten/kota di wilayahnya mendapatkan dukungan penuh untuk pembangunan sanitasi karena keberhasilan tiap kabupaten/kota juga berkontribusi pada keberhasilan provinsi.
Tentu pengalokasian anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang tersedia serta perencanaan yang matang. Sebagai penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014, yaitu penghargaan tertinggi untuk daerah yang telah berhasil menyusun rencana pembangunan secara baik serta melahirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam perencanaan pembagunan, Provinsi Jawa Timur merasa perlu terus mengawal sejauh mana dampak yang dihasilkan dan terus belajar dari berbagai dinamika yang terjadi di lapang.
Dalam AHL yang akan dihadiri oleh beberapa Gubernur dari provinsi-provinsi yang menjadi kampiun Program PPSP, Pakde Karwo berencana untuk mendorong lahirnya gerakan bersama para Gubernur untuk mendukung kabupaten/kota.
AHL adalah salah satu kegiatan advokasi rutin yang dilakukan AKKOPSI kepada para kepala daerah sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antar para pelaku kunci agar dapat saling menginspirasi. AHL kali ini juga dimaksudkan untuk memantau penguatan 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dalam merealisasikan komitmen alokasi minimal 2% anggaran belanja langsung daerah untuk sektor sanitasi. Pertemuan pada 25 Maret tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek (USDP/SL)SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berbagi pengalaman di acara Advocacy and Horizontal Learning (AHL) Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang di kota Bandung. Hal itu diungkapkan di ruang kerjanya pada 9 Maret yang lalu kepada Ketua Umum AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan, H. M. Rizal Effendi, Direktur Eksekutif AKKOPSI, Josrizal Zain, perwakilan Bappeda kota Malang dan perwakilan USDP.
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berbagi pengalaman di acara Advocacy and Horizontal Learning (AHL) Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang di kota Bandung. Hal itu diungkapkan di ruang kerjanya pada 9 Maret yang lalu kepada Ketua Umum AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan, H. M. Rizal Effendi, Direktur Eksekutif AKKOPSI, Josrizal Zain, perwakilan Bappeda kota Malang dan perwakilan USDP.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini secara khusus diminta berbagi tentang mekanisme alokasi anggaran sanitasi ke kabupaten/kota. Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Walaupun menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergi dengan Pemerintah Provinsi sangat dibutuhkan, termasuk dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan melalui APBD Provinsi.

Tidak semua provinsi peka dan responsif pada kebutuhan kabupaten/kota sehingga pembangunan sanitasi terkadang berjalan tertatih. Provinsi Jawa Timur, di bawah pimpinan Pakde Karwo, adalah pengecualian. Sebagai pemimpin provinsi yang pernah menjadi proyek percontohan pada sektor sanitasi, Pakde Karwo tetap memberikan perhatian besar pada urusan sanitasi. Ia berupaya memastikan kabupaten/kota di wilayahnya mendapatkan dukungan penuh untuk pembangunan sanitasi karena keberhasilan tiap kabupaten/kota juga berkontribusi pada keberhasilan provinsi.

Tentu pengalokasian anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang tersedia serta perencanaan yang matang. Sebagai penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014, yaitu penghargaan tertinggi untuk daerah yang telah berhasil menyusun rencana pembangunan secara baik serta melahirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam perencanaan pembagunan, Provinsi Jawa Timur merasa perlu terus mengawal sejauh mana dampak yang dihasilkan dan terus belajar dari berbagai dinamika yang terjadi di lapang.

Dalam AHL yang akan dihadiri oleh beberapa Gubernur dari provinsi-provinsi yang menjadi kampiun Program PPSP, Pakde Karwo berencana untuk mendorong lahirnya gerakan bersama para Gubernur untuk mendukung kabupaten/kota.

AHL adalah salah satu kegiatan advokasi rutin yang dilakukan AKKOPSI kepada para kepala daerah sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antar para pelaku kunci agar dapat saling menginspirasi. AHL kali ini juga dimaksudkan untuk memantau penguatan 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dalam merealisasikan komitmen alokasi minimal 2% anggaran belanja langsung daerah untuk sektor sanitasi. Pertemuan pada 25 Maret tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek (USDP/AR/SL)
 

Page 1 of 345