Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Tiga Dokumen Rujukan untuk Perencanaan Pembangunan Sanitasi

Wednesday, 18 February 2015 00:00

AKHIR 2014 lalu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sanitasi dan air minum adalah urusan bersama (lintas sektor dan konkuren), memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta realitas bahwa utilisasi sumber-sumber pendanaan sanitasi belum optimal untuk menunjang pembangunan sanitasi.
Pembangunan sanitasi berdasarkan peraturan ini didefinisikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Terkait dengan peningkatan perencanaan pembangunan sanitasi, peraturan ini secara eksplisit menyebutkan tiga dokumen yang menjadi acuan yaitu Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Provinsi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Roadmap Sanitasi Nasional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang penyediaan sanitasi dan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi. Roadmap Sanitasi Provinsi disusun oleh pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Roadmap Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya. Sedangkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi dengan menyesuaikan pada kondisinya.
Dengan penyebutan ketiga dokumen ini secara eksplisit dalam Perpres PPAMS, tersedia acuan untuk menautkan perencanaan sanitasi dalam proses penganggaran formal yang lebih memberi kepastian implementasi. Perpres PPAMS ditetapkan dan mulai berlaku sejak 22 Desember 2014. (USDP/SL)
AKHIR 2014 lalu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sanitasi dan air minum adalah urusan bersama (lintas sektor dan konkuren), memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta realitas bahwa utilisasi sumber-sumber pendanaan sanitasi belum optimal untuk menunjang pembangunan sanitasi.

Pembangunan sanitasi berdasarkan peraturan ini didefinisikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Terkait dengan peningkatan perencanaan pembangunan sanitasi, peraturan ini secara eksplisit menyebutkan tiga dokumen yang menjadi acuan yaitu Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Provinsi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Roadmap Sanitasi Nasional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang penyediaan sanitasi dan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi. Roadmap Sanitasi Provinsi disusun oleh pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Roadmap Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya. Sedangkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi dengan menyesuaikan pada kondisinya.

Dengan penyebutan ketiga dokumen ini secara eksplisit dalam Perpres PPAMS, tersedia acuan untuk menautkan perencanaan sanitasi dalam proses penganggaran formal yang lebih memberi kepastian implementasi. Perpres PPAMS ditetapkan dan mulai berlaku sejak 22 Desember 2014. (USDP/SL)
 

Page 1 of 340