Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Kementerian Pekerjaan Umum Identifikasi Lima Tantangan Sanitasi

Tuesday, 04 November 2014 00:00

JAKARTA - Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Penetapan Peserta PPSP Tahun 2015 pada akhir Oktober lalu, Meytri Wilda Ayuantari, S.T., Kasi Perencanaan Subdit Rentek - Dit Pengembangan PLP, Kementerian Pekerjaan Umum, menyampaikan lima hal yang diidentifikasi jajarannya terkait tantangan PPSP ke depan.
Pertama, adanya gap untuk memenuhi target akses universal di tahun 2019. Ia menyampaikan, saat ini akses penduduk terhadap sanitasi layak baru mencapai 59,71%, sehingga masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka 100%. Laju pembangunan sanitasi Indonesia saat ini masih berkisar antara 2% per tahun. Untuk mencapai akses universal, perlu percepatan hingga 8% per tahun.
Kedua, pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Saat ini rata-rata anggaran sanitasi yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD masih di bawah satu persen, padahal sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan.
Ketiga, masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi. Kesiapan implementasi antara lain ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola. Dalam hal ini, dikaitkan dengan infrastruktur sanitasi yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi daerah tersebut.
Keempat, terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sanitasi memang merupakan kendala tersendiri dan berhubungan erat dengan bagaimana pemerintah melihat sanitasi sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Kelima, terbatasnya SDM pengembangan sanitasi baik di daerah, di pusat, maupun terbatasnya penyedia layanan sanitasi.
Selain mengidentifkasi tantangan, Meytri juga menyampaikan mengenai kebijakan terkait pengembangan peraturan yang mendukung, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses layanan sanitasi, peningkatan dan pengembangan alternatif pembiayaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
Dalam pembangunan sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk skala lingkungan atau komunitas, sedangkan pendekatan berbasis institusi digunakan untuk skala kawasan/kota, dan skala nasional/regional [SL]
JAKARTA - Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Penetapan Peserta PPSP Tahun 2015 pada akhir Oktober lalu, Meytri Wilda Ayuantari, S.T., Kasi Perencanaan Subdit Rentek - Dit Pengembangan PLP, Kementerian Pekerjaan Umum, menyampaikan lima hal yang diidentifikasi jajarannya terkait tantangan PPSP ke depan.

Pertama, adanya gap untuk memenuhi target akses universal di tahun 2019. Ia menyampaikan, saat ini akses penduduk terhadap sanitasi layak baru mencapai 59,71%, sehingga masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka 100%. Laju pembangunan sanitasi Indonesia saat ini masih berkisar antara 2% per tahun. Untuk mencapai akses universal, perlu percepatan hingga 8% per tahun.

Kedua, pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Saat ini rata-rata anggaran sanitasi yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD masih di bawah satu persen, padahal sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan.

Ketiga, masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi. Kesiapan implementasi antara lain ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola. Dalam hal ini, dikaitkan dengan infrastruktur sanitasi yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi daerah tersebut.

Keempat, terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sanitasi memang merupakan kendala tersendiri dan berhubungan erat dengan bagaimana pemerintah melihat sanitasi sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius.

Kelima, terbatasnya SDM pengembangan sanitasi baik di daerah, di pusat, maupun terbatasnya penyedia layanan sanitasi.

Selain mengidentifkasi tantangan, Meytri juga menyampaikan mengenai kebijakan terkait pengembangan peraturan yang mendukung, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses layanan sanitasi, peningkatan dan pengembangan alternatif pembiayaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Dalam pembangunan sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk skala lingkungan atau komunitas, sedangkan pendekatan berbasis institusi digunakan untuk skala kawasan/kota, dan skala nasional/regional.
Di tempat terpisah, Sjarif Puradimadja, Co-Team Leader Urban Sanitation Development Program, menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Kementerian PU. Dalam pengamatannya, meskipun PU telah meningkatkan alokasi dana, tetap sulit diserap oleh daerah. "Solusinya ada pada kesiapan daerah mendapatkan dukungan pendanaan untuk pra-implementasi, khususnya pendampingan dan pembiayaan Detail Engineering Design (DED)". [SL]
 

Page 1 of 338