Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Catatan Akhir Tahun 2013: Gelora Sanitasi di Daerah

Monday, 23 December 2013 02:44

Tahun 2013 menjadi tahun penting pembangunan sanitasi di Indonesia. Inilah tahun keempat pelaksanaan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pelan tapi pasti program ini menjangkau lebih dari 60 persen kabupaten/kota di Indonesia.

Hingga tahun 2013, program ini diikuti oleh 347 kabupaten/kota dari sekitar 500 kabupaten/kota di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 301 di antaranya adalah kabupaten/kota rawan sanitasi. Masih tersisa 29 kabupaten/kota lagi yang belum bergabung.

Terus meningkatnya minat kabupaten/kota bergabung dalam program ini tidak lepas dari sosialiasi yang terus menerus dari pemerintah pusat dan daerah-daerah yang sukses membangun sanitasinya. Berbagai event dilaksanakan untuk menyadarkan daerah terhadap pembangunan sanitasi ini seperti City Sanitation Summit (CSS), Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN), Rembug Sanitasi, Jambore Sanitasi, dan sebagainya.

Pemerintah daerah yang dulunya tidak peduli dengan sanitasi, lama kelamaan memandang betapa pentingnya layanan dasar rakyat ini di daerah. Puncak komitmen daerah ini terlihat dalam KSAN 2013. Lima organisasi pemerintah daerah mencanangkan Deklarasi Kesiapan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Memobilisasi APBD untuk Pengelolaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Indonesia.

Ini sebuah terobosan penting sebab sebelumnya komitmen itu hanya disuarakan oleh Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang terbentuk pada 2011. Aliansi berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk sanitasi. Suatu yang wajar kalau AKKOPSI peduli sanitasi.

Organisasi pemerintah daerah menyatakan siap mengelola pembangunan sanitasi yang layak dan air minum. Penyediaan sanitasi layak dan air minum kini dinilai bukan lagi menyangkut perkara pendanaan semata melainkan terkait pola pikir masyarakat. Apa saja bentuk komitmen mereka? Mereka siap membuat payung hukum serta pengelolaan dana untuk sanitasi dan air minum dari pemerintah pusat dan sumber lain secara transparan.

Komitmen lima organisasi pemerintah daerah ini menambah amunisi pembangunan sanitasi yang tertuang dalam ‘Deklarasi Mataram’—hasil CSS XIII. Deklarasi ini menyatakan adanya komitmen baru kabupaten/kota anggota AKKOPSI tentang perlunya percepatan dan perbaikan kualitas dokumen PPSP, serta perluasan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi dalam APBD sebesar minimal 2 persen bagi seluruh anggota AKKOPSI dan peserta PPSP lain. Juga ada penegasan komitmen atas pentingnya upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelolaan sanitasi sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi penanganan urusan sanitasi secara penuh. Dalam kaitan implementasi dari dokumen perencanaan strategis sanitasi perlu pula peningkatan kesepahaman dalam memanfaatkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Upaya yang disebut terakhir tersebut adalah agar dokumen tersebut benar-benar menjadi rujukan dan portofolio investasi dalam mobilisasi APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lain yang sah bagi pendanaan pembangunan sanitasi di daerah.

Di sisi masyarakat sendiri, mereka sudah mulai tergerak untuk hidup bersih dan sehat. Inisiatif masyarakat terekam dalam kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di 15.603 desa dari target 20.000 desa. Perubahan perilaku masyarakat ini secara statistik bisa dibaca dari turunnya angka kejadian diare dari 411 per 1.000 jiwa pada 2010 menjadi 214 per 1.000 jiwa pada 2012.

Yang jadi pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana menjaga kontinyuitas komitmen pemerintah daerah itu untuk masa berikutnya. Soalnya, permasalahan komitmen inilah yang menjadi ganjalan selama ini. Belum lagi, adanya pergantian kepala daerah yang bisa mengubah komitmen yang ada. Pergantian legislatif di daerah pun bisa mengubah komitmen daerah terhadap pembangunan sanitasi.

Di sisi lain, adanya tantangan untuk menggerakkan masyarakat termasuk dunia usaha untuk peduli dengan pembangunan sanitasi ini. Masih sedikit dunia usaha yang mau menghasilkan produk yang ramah terhadap lingkungan dan mengalokasikan anggaran untuk menangani limbah/sampah produknya.

Dan tak kalah penting, payung hukum untuk pembangunan sanitasi secara integral perlu diwujudkan. Tentu, butuh pula pemimpin yang peduli terhadap sanitasi ini. Bisakah? [] MJ

 

 

 

 

Page 1 of 322