Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Berita

Provinsi Jawa Timur Fokus pada Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Thursday, 26 March 2015 07:59

BANDUNG - Provinsi Jawa Timur menjadikan air minum dan sanitasi sebagai salah satu fokus pembangunan. Hal tersebut merupakan implementasi dari salah satu misi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD-nya sehingga baik strategi ataupun kebijakan disiapkan oleh pemerintah provinsi. "Strategi dan kebijakannya memang ada khusus di RPJMD. Misi kedua itu diimplementasikan dengan pembangunan air minum dan sanitasi. Jadi memang ada fokus ke sana, ada belanja ke sana", tukas Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat didaulat untuk berbagi pengalaman dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi pada 25 Maret lalu di aula barat Gedung Sate, Bandung.
Mekanisme bagi Pemerintah Provinsi mendukung pendanaan sanitasi di kabupaten/kota
Tidak semua provinsi bergeming untuk membantu pendanaan sanitasi karena menganggap sanitasi sepenuhnya urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan yang diberikan selama ini hanya sebatas pembinaan saja. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur, justru mengingatkan tentang mekanisme yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi untuk mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya mengakselerasi percepatan pembangunan sanitasi dan pencapaian Universal Access.
"Semua kepala daerah itu (harusnya) sudah tahu persis, bisa diatasi dengan BK atau bantuan keuangan. Misalkan BK ke kabupaten Malang, bisa dilakukan dengan spesific grant, BK untuk sanitasi itu haknya kepala daerah membantu kabupaten/kota. Jadi itu bisa dilakukan. Dalam UU 17/2003 dan turunannya di peraturan tentang hibah, bansos dan BK untuk kabupaten/kota atau pihak ke tiga, itu ada."
Sumber pendanaan sanitasi memang bisa berasal dari pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah. Pendanaan pemerintah berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan mekanisme tertentu. Penyaluran dana pembangunan sanitasi melalui APBD Provinsi dapat dilakukan melalui anggaran belanja SKPD maupun transfer dalam bentuk bantuan keuangan, hibah dan bansos, serta pinjaman.
Strategi Pendanaan Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur secara khusus menyiapkan strategi pendanaan untuk percepatan capaian air minum (termasuk sanitasi di dalamnya). Hal itu dimulai dengan menyiapkan perencanaan yang matang dalam bentuk RISPAM, studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED). Perencanaan tersebut menyasar pada beberapa program prioritas seperti SPAM Regional, PAMSIMAS, SPAM Perdesaan dan untuk situasi kekeringan di Jawa Timur. Program-program di buat di wilayah perkotaan, perdesaan maupun kawasan.
Pendanaan untuk tiap-tiap program menggunakan investasi pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk investasi pemerintah, dana investasi berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk APBN, salah satu kendala terbesar adalah bagaimana memenuhi readiness criteria, mengingat beberapa daerah tidak memiliki tanah kas atau lahan yang menjadi salah satu persyaratan. Untuk investasi non-pemerintah, dana investasi bisa berasal dari pihak swasta, swadaya masyarakat, CSR, dll.
Pemerintah Provinsi banyak mengambil peran dalam sharing pendanaan karena konsep besarnya adalah pembangunan SPAM Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah memetakan pembangunan SPAM di wilayahnya yang meliputi kluster besar, kluster kecil dan kluster umbulan.
Program dan gerakan untuk mendorong pembangunan sanitasi
Program Pemerintah Provinsi untuk mendukung akses sanitasi 100% antara lain melalui peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan, peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, pengembangan dan penerapan NSPK (Norma Standart Pedoman Kriteria), peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat, dan pengembangan inovasi teknologi sanitasi.
Terkait kemitraan badan usaha dan masyarakat, Pemerintah Provinsi melalui Bank UMKM Jatim menyalurkan kredit dengan bunga rendah dimana pembangunan sanitasi didorong melalui UMKM-UMKM tersebut. Namun, Pakde Karwo juga memberi catatan bahwa menggunakan pendekatan kerakyatan tidak selalu mudah karena UMKM-UMKM juga kadang tidak siap dengan standar-standar yang ada.
Pada akhirnya, sanitasi sebaiknya tidak sekadar program tetapi juga menjadi sebuah gerakan. Gerakan untuk menggalakkan gotong royong dalam upaya meningkatkan akses sanitasi di masyarakat sebagai upaya mempercepat kondisi ODF (Open Defecation Free), menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kegiatan pemicuan yang diperkuat dengan berbagai strategi/inovasi-inovasi lainnya. Pakde Karwo akui ini bukan hal yang gampang, "ODF itu sudah tidak ada lagi berak di tempat terbuka. Ternyata sulit. Pengalaman kami di Mojokerto, orangnya pindah rumah pun kultur (buang air besar sembarangan) tetap dibawa walaupun sudah dibuatkan jamban. Kultur itu mempengaruhi proses. Dan prosesnya itu butuh waktu lima tahun." Tapi Pakde Karwo juga tetap bangga karena saat ini baru ada empat kabupaten/kota yang sudah ODF dan semuanya ada di Jawa Timur yaitu Pacitan, kota Madiun, Magetan dan Ngawi.
Terobosan khusus yang dilakukan yaitu melalui kerjasama dengan Bank UMKM Jatim untuk pembiayaan kepada HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), pembiayaan sanitasi (jamban keluarga), pembiayaan kepada koperasi TKI purna, TKI dan keluarga TKI; pembiayaan/SKIM kredit Gumuyu kepada kelompok Preman Super (perempuan mandiri sumber perubahan). Banyak hal yang diurus oleh pemerintah, tapi untuk gerakan, Pakde Karwo lebih banyak mengandalkan ibu-ibu karena menurutnya mereka lebih serius untuk persoalan kesehatan.
Menandatangani Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi
Dalam AHL AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi, dilakukan juga penandatanganan Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi. Pakde Karwo, juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan beberapa perwakilan Provinsi lainnya turut merumuskan deklarasi tersebut sebelum dibacakan oleh Sekda NTB di penutupan acara di hadapan para Gubernur, Walikota/Bupati, SKPD terkait, dan peserta lainnya yang hadir (USDP/SL)
BANDUNG - Provinsi Jawa Timur menjadikan air minum dan sanitasi sebagai salah satu fokus pembangunan. Hal tersebut merupakan implementasi dari salah satu misi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD-nya sehingga baik strategi ataupun kebijakan disiapkan oleh pemerintah provinsi. "Strategi dan kebijakannya memang ada khusus di RPJMD. Misi kedua itu diimplementasikan dengan pembangunan air minum dan sanitasi. Jadi memang ada fokus ke sana, ada belanja ke sana", tukas Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat didaulat untuk berbagi pengalaman dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi pada 25 Maret lalu di aula barat Gedung Sate, Bandung.

Mekanisme bagi Pemerintah Provinsi mendukung pendanaan sanitasi di kabupaten/kota

Tidak semua provinsi bergeming untuk membantu pendanaan sanitasi karena menganggap sanitasi sepenuhnya urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan yang diberikan selama ini hanya sebatas pembinaan saja. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur, justru mengingatkan tentang mekanisme yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi untuk mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya mengakselerasi percepatan pembangunan sanitasi dan pencapaian Universal Access.

"Semua kepala daerah itu (harusnya) sudah tahu persis, bisa diatasi dengan BK atau bantuan keuangan. Misalkan BK ke kabupaten Malang, bisa dilakukan dengan spesific grant, BK untuk sanitasi itu haknya kepala daerah membantu kabupaten/kota. Jadi itu bisa dilakukan. Dalam UU 17/2003 dan turunannya di peraturan tentang hibah, bansos dan BK untuk kabupaten/kota atau pihak ke tiga, itu ada," katanya,

Sumber pendanaan sanitasi memang bisa berasal dari pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah. Pendanaan pemerintah berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan mekanisme tertentu. Penyaluran dana pembangunan sanitasi melalui APBD Provinsi dapat dilakukan melalui anggaran belanja SKPD maupun transfer dalam bentuk bantuan keuangan, hibah dan bansos, serta pinjaman.

Strategi Pendanaan Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur secara khusus menyiapkan strategi pendanaan untuk percepatan capaian air minum (termasuk sanitasi di dalamnya). Hal itu dimulai dengan menyiapkan perencanaan yang matang dalam bentuk RISPAM, studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED). Perencanaan tersebut menyasar pada beberapa program prioritas seperti SPAM Regional, PAMSIMAS, SPAM Perdesaan dan untuk situasi kekeringan di Jawa Timur. Program-program di buat di wilayah perkotaan, perdesaan maupun kawasan.

Pendanaan untuk tiap-tiap program menggunakan investasi pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk investasi pemerintah, dana investasi berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk APBN, salah satu kendala terbesar adalah bagaimana memenuhi readiness criteria, mengingat beberapa daerah tidak memiliki tanah kas atau lahan yang menjadi salah satu persyaratan. Untuk investasi non-pemerintah, dana investasi bisa berasal dari pihak swasta, swadaya masyarakat, CSR, dll.

Pemerintah Provinsi banyak mengambil peran dalam sharing pendanaan karena konsep besarnya adalah pembangunan SPAM Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah memetakan pembangunan SPAM di wilayahnya yang meliputi kluster besar, kluster kecil dan kluster umbulan.

Program dan gerakan untuk mendorong pembangunan sanitasi

Program Pemerintah Provinsi untuk mendukung akses sanitasi 100% antara lain melalui peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan, peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, pengembangan dan penerapan NSPK (Norma Standar Pedoman Kriteria), peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat, dan pengembangan inovasi teknologi sanitasi.

Terkait kemitraan badan usaha dan masyarakat, Pemerintah Provinsi melalui Bank UMKM Jatim menyalurkan kredit dengan bunga rendah dimana pembangunan sanitasi didorong melalui UMKM-UMKM tersebut. Namun, Pakde Karwo juga memberi catatan bahwa menggunakan pendekatan kerakyatan tidak selalu mudah karena UMKM-UMKM juga kadang tidak siap dengan standar-standar yang ada.

Pada akhirnya, sanitasi sebaiknya tidak sekadar program tetapi juga menjadi sebuah gerakan. Gerakan untuk menggalakkan gotong royong dalam upaya meningkatkan akses sanitasi di masyarakat sebagai upaya mempercepat kondisi ODF (Open Defecation Free), menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kegiatan pemicuan yang diperkuat dengan berbagai strategi/inovasi-inovasi lainnya. Pakde Karwo akui ini bukan hal yang gampang, "ODF itu (artinya) sudah tidak ada lagi berak di tempat terbuka. Ternyata sulit. Pengalaman kami di Mojokerto, orangnya pindah rumah pun kultur (buang air besar sembarangan) tetap dibawa walaupun sudah dibuatkan jamban. Kultur itu mempengaruhi proses. Dan prosesnya itu butuh waktu lima tahun." Tapi Pakde Karwo juga tetap bangga karena saat ini baru ada empat kabupaten/kota yang sudah ODF dan semuanya ada di Jawa Timur yaitu Pacitan, kota Madiun, Magetan dan Ngawi.

Terobosan khusus yang dilakukan yaitu melalui kerjasama dengan Bank UMKM Jatim untuk pembiayaan kepada HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), pembiayaan sanitasi (jamban keluarga), pembiayaan kepada koperasi TKI purna, TKI dan keluarga TKI; pembiayaan/SKIM kredit Gumuyu kepada kelompok Preman Super (perempuan mandiri sumber perubahan). Banyak hal yang diurus oleh pemerintah, tapi untuk gerakan, Pakde Karwo lebih banyak mengandalkan ibu-ibu karena menurutnya mereka lebih serius untuk persoalan kesehatan.

Menandatangani Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi

Dalam AHL AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi, dilakukan juga penandatanganan Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi. Pakde Karwo, juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan beberapa perwakilan Provinsi lainnya turut merumuskan deklarasi tersebut sebelum dibacakan oleh Sekda NTB di penutupan acara di hadapan para Gubernur, Walikota/Bupati, SKPD terkait, dan peserta lainnya yang hadir (USDP/SL)
 

Page 1 of 352