Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Kliping

Mulai Januari 2014, Buang Sampah Sembarangan Didenda Rp2,5 Juta

Thursday, 19 December 2013 07:46

Perda pengelolaan sampah yang sudah disahkan DPRD Kota Batam akan mulai efektif diberlakukan Januari 2014 mendatang. Perda tersebut mengatur tindak pidana terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Bagi yang membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, kolam dan drainase denda Rp 2,5 juta.

Riki Indrakari, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pengelolaan Sampah Kota Batam mengatakan, pemberlakuan denda tersebut akan diutamakan ke pada instansi atau perkantoran pemerintah. Sementara untuk masyarakat kemungkinan baru akan diberlakukan dua tahun sejak Perda pengelolaan sampah tersebut disahkan.

“Denda ini sudah ditentukan, dan akan diberlakukan mulai tahun depan. Kita yakin dengan kebijakan ini, maka kita optimis Batam akan semakin bersih,” katanya.

Sebelum denda itu diberlakukan, Pemerintah Kota Batam terlebih dulu membuat road map mengenai daerah kawasan bersih sampah. Di mana sudah disepakati sebelumnya bahwa kawasan bersih sampah di Batam di antaranya daerah perkantoran pemerintah, sekolah, pelabuhan dan bandara, dan kawasan industri.

“Jadi, Pemko menentukan di perkantoran mana yang lebih dulu Perda ini diberlakukan,” tambah Riki.

Sementara untuk warga, pihak pemerintah harus terlebih dulu melakukan sosialisasi. Riki meminta agar Pemko Batam segera membentuk tim yang bertugas untuk melakukan pengawasan tersebut. Di mana jika ada warga yang tertangkap tangan melanggar, maka akan langsung disidang di tempat.

“Jadi sama seperti tilang SIM itu, jadi tidak usah ke pengadilan. Tetapi mengenai teknisnya ini masih harus dilakukan pembahasan,” katanya.

Selain itu, Perda tersebut juga mengatur mengenai pidana atau denda terhadap pihak atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemasukan sampah yang berasal dari luar negeri dan juga pihak yang melakukan penimbunan rongsokan atau sampah di jalan umum.

“Itu juga ada dendanya, tetapi sebelumnya, wali kota juga bisa memberikan sanksi administrasi kepada mereka misalnya peneguran, hingga penutupan usaha,” kata Riki.

Sebelumnya, Riki mengatakan bahwa Perda tersebut mengharuskan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menempatkan satu unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk 500 kepala keluarga, di mana pengangkutan sampah dari TPS tersebut harus dilakukan setiap hari. Selama ini, ia mengaku prihatin dengan keberadaan TPS yang ada di masyakat. Menurutnya, selama ini satu tong sampah digunakan untuk satu kelurahan dan letaknya di pinggir jalan.

 

 

Page 1 of 874