Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Kick Off Meeting PPSP 2012: Sanitasi Urusan Wajib Daerah

kick_off1Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2012 berlangsung di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Senin (6/2). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 103 kabupaten/kota PPSP 2012, 26 provinsi, dan kabupaten/kota PPSP tahun sebelumnya yang kini sedang menyusun Memorandum Program serta Satker PLP Provinsi.

Acara ini dibuka oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo. Dalam sambutannya, ia mengatakan masalah sanitasi ini mulai mendapat perhatian. Namun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk mengatasi masalah ini.

Sejak PPSP diluncurkan akhir 2009, sudah banyak daerah yang mengikutinya. Dan terbukti, ada peningkatan perhatian yang signifikan terhadap masalah sanitasi. Ini ditandai dengan peningkatan anggaran di bidang ini dibandingkan sebelumnya.

Ia mengemukakan perlunya daerah mengikuti setiap tahapan yang telah disusun oleh PPSP. Hanya dengan mengikuti setiap tahapan itulah, tujuan PPSP akan bisa tercapai. Produk-produk PPSP bisa menjadi porto folio bagi daerah untuk mengajukan investasi sanitasi di daerah. Apakah itu dari pemerintah pusat, lembaga donor, maupun swasta.

Ia menjelaskan, produk PPSP yakni Buku Putih, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dan Program Memorandum. Semuanya mengandung lima syarat yakni skala kabupaten/kota, disusun secara komprehensif lintas sektor, kombinasi top down dan bottom up, dari-oleh-untuk kabupaten/kota, dan terakhir, empiris.

Berbeda dengan sebelumnya, kick off meeting PPSP ini berlangsung di awal siklus tahunan. Menurut Direktur Penataan Perkotaan Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dadang Sumantri, ini dimaksudkan agar program ini bisa masuk dalam Musrenbang di daerah.

Ia menekankan, sanitasi adalah urusan wajib daerah. “Ada atau tidak ada di tingkat nasional, sanitasi adalah wajib bagi daerah,” katanya. Karena di pusat ada PPSP, daerah harus sinergi dengan program nasional.

Dadang mengingatkan agar kelompok kerja (Pokja) memiliki program yang fokus dan tajam serta terukur. “Jangan sampai ada program sanitasi, ternyata rinciannya untuk kegiatan kunjungan ke luar negeri. Ini tidak tepat,” katanya.

Ia meminta kepada daerah yang baru bergabung dengan PPSP 2012 agar menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi operasional Pokja seperti ruangan. Selain itu Pokja perlu diberi dana operasional yang memadai melalui SKPD yang ada.

kick_off3Makanya ia menggarisbawahi bahwa daerah yang ingin ikut PPSP tidak cukup melengkapi persyaratan surat minat saja. Daerah terlebih dahulu harus membentuk pokja, ada dukungan dana untuk operasional, dan ada dukungan dana bagi pembangunan sanitasi di daerah.

Rina Agustin selaku Ketua PIU Teknis menyatakan bahwa apabila kabupaten/kota belum menganggarkan kebutuhan untuk pelaksanaan PPSP dalam DPA 2012 maka pelaksanaan PPSP pada kabupaten/kota tersebut akan ditunda kepesertaannya ke tahun 2013.

Selain diisi dengan materi ke-PPSP-an, acara ini juga diisi dengan diskusi kelompok. Peserta yang jumlahnya sekitar 150 orang itu dibagi dalam beberapa kelompok. Mereka difasilitasi oleh anggota PIU dan PMU guna mendiskusikan berbagai hal tentang PPSP ini termasuk persyaratan yang harus mereka punyai agar bisa ikut program PPSP 2012.

Kick Off Meeting ini ditutup oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono. Ia mengatakan, air minum dan sanitasi adalah salah satu dari tiga sektor yang tertinggal dalam target pencapaian MDGs 2015. Makanya semua daerah perlu menjadikan sanitasi sebagai prioritas pembangunan.

Setelah Kick Off Meeting di pusat, rencananya Satker PPLP (Pengembangan  Penyehatan Lingkungan Permukiman) Propinsi dan Pokja Propinsi akan mengundang kabupaten/kota PPSP di wilayahnya untuk mengikuti Kick Off Meeting di tingkat provinsi. MJ