Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Pemkot Depok Bahas Perda Larangan Buang Sampah Sembarangan

Lantaran banyak warga yang sering membuang sampah sembarangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini sedang menyiapkan regulasi usulan peratuan daerah (perda) tentang pengolahan sampah. Tujuannya agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan.

"Kami telah mengkaji pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Selama ini, kita masih menggunakan perda ketertiban umum untuk menindak para pembuang sampah sembarangan. Itu pun tidak dapat dijalankan maksimal," kata Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Hani Hamidah, Ahad (3/1).

Perda pengelolaan sampah saat ini masih digodok oleh tim dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Namun, lanjut Hani, perda tersebut tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008. "Rancangan perda yang nantinya akan dijadikan perda merupakan turunan dari UU. Kami berharap perda ini dapat selalu mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan," ujar Hani.

Hani mencontohkan, bagi warga Depok yang sengaja membuang limbah di sungai akan dikenai sanksi pidana. "Sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran. Jadi, tidak ada lagi istilah buang sampah sehelai dikenai hukuman yang sama dengan buang limbah sedrum," ujarnya.

Saat ini, kata Hani, Pemkot Depok telah membuat 20 Unit Pengelolaan Sampah (UPS). Pada tahun 2010 ini, Pemkot Depok rencananya bakal menambah 15 unit lagi. Yang menjadi masalah adalah, lanjutnya, UPS tersebut hanya berguna untuk mengurangi volume sampah. Sedangkan esensi dasar dari pengelolaan sampah, tidak dipahami atau tidak disadari masyarakat.

"Saya berharap perda yang nantinya lahir akan membentuk kesadaran masyarakat. Esensi sesungguhnya mengatasi persampahan ada pada diri kita sendiri. Pemkot hanya menyediakan fasilitasnya," katanya.

Minim realisasi

Pendapat berbeda dikemukakan akitivis Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup, Budi. Menurutnya, pemerintah kota di mana pun itu selalu memiliki konsep bagus untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, lebih spesifik lagi masalah persampahan.

Namun, kata dia, konsep tersebut sering minim realisasi. "Konsep selalu tidak didukung dengan fakta di lapangan," papar Budi.

Untuk menjalankan peraturan Pemkot Depok, Budi menilai, harus dilakukan sosialisasi dengan baik. Setelah itu dilakukan, semua orang dikenai diksi hukum. Artinya, semua orang dianggap tahu bahwa membuang sampah sembarangan melanggar hukum.

"Hukum tidak boleh lagi menoleransi orang yang menganggap dirinya tidak tahu atau tidak sengaja. Mereka semua harus dikenai hukum karena telah dianggap tahu," pungkas Budi.