DKI Jakarta perlu memiliki rencana induk sistem pengelolaan sampah sebagai pedoman penanganan sampah. Rencana induk yang dimiliki DKI Jakarta telah berakhir tahun 2005.

Pengamat persampahan, Sri Bebassari, Minggu (3/1) di Jakarta, mengatakan, rencana induk (master plan) sistem pengelolaan sampah seharusnya sudah tersusun tahun 2007 dan dibuat untuk 20 tahun ke depan.

”Hingga kini belum ada rencana induk yang mengatur persoalan sampah di DKI Jakarta. Padahal, rencana induk ini sangat penting sebagai pedoman pemerintah mengatasi persoalan sampah yang kian hari kian menumpuk,” ucap Sri Bebassari.

Rencana induk sampah yang pernah dimiliki DKI Jakarta dibuat tahun 1987 dengan bantuan JICA dan berakhir tahun 2005.

Data Dinas Kebersihan DKI Jakarta menunjukkan, tahun 2008 sampah yang dihasilkan warga 6.594,72 ton atau 29.676,24 meter kubik per hari.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna mengakui, pembuatan rencana induk sistem pengelolaan sampah 2010-2030 tersendat. Salah satu persoalannya adalah dukungan anggaran untuk merampungkan pembuatan rencana induk.

”Tanpa rencana induk, rencana pengolahan sampah yang sudah dirancang bisa diubah lagi jika ada pergantian pimpinan. Kalau rencana terus berubah, masalah sampah tentu akan sulit teratasi,” ucap Eko.

Saat ini Pemprov DKI sedang menata dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Bantargebang, Bekasi, dan di Ciangir, Kabupaten Tangerang. Dua TPST itu tidak lagi menggunakan sistem pembuangan sampah terbuka, tetapi pengolahan sampah dengan sistem sanitary landfill.

Pada tahap uji coba, hasil pengolahan sampah di TPST Bantargebang akan menghasilkan listrik 2 megawatt. Listrik adalah produk sampingan dari pengolahan sampah. Sementara TPST Ciangir ditargetkan berfungsi total awal 2012. Selain menampung sampah DKI, TPST Ciangir juga menampung sampah dari daerah sekitar.

Selain itu, ada tiga TPST di dalam kota, yakni di Cakung Cilincing, Marunda, dan Sunter. Tiga TPST itu akan difungsikan untuk mengurangi sampah yang dikirim ke Bantargebang.