Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Pakde Karwo Siap Berbagi tentang Mekanisme Alokasi Anggaran ke Kabupaten/Kota

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Tuesday, 24 March 2015 03:44

 

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berbagi pengalaman di acara Advocacy and Horizontal Learning (AHL) Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang di kota Bandung. Hal itu diungkapkan di ruang kerjanya pada 9 Maret yang lalu kepada Ketua Umum AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan, H. M. Rizal Effendi, Direktur Eksekutif AKKOPSI, Josrizal Zain, perwakilan Bappeda kota Malang dan perwakilan USDP.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini secara khusus diminta berbagi tentang mekanisme alokasi anggaran sanitasi ke kabupaten/kota. Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Walaupun menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergi dengan Pemerintah Provinsi sangat dibutuhkan, termasuk dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan melalui APBD Provinsi.
Tidak semua provinsi peka dan responsif pada kebutuhan kabupaten/kota sehingga pembangunan sanitasi terkadang berjalan tertatih. Provinsi Jawa Timur, di bawah pimpinan Pakde Karwo, adalah pengecualian. Sebagai pemimpin provinsi yang pernah menjadi proyek percontohan pada sektor sanitasi, Pakde Karwo tetap memberikan perhatian besar pada urusan sanitasi. Ia berupaya memastikan kabupaten/kota di wilayahnya mendapatkan dukungan penuh untuk pembangunan sanitasi karena keberhasilan tiap kabupaten/kota juga berkontribusi pada keberhasilan provinsi.
Tentu pengalokasian anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang tersedia serta perencanaan yang matang. Sebagai penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014, yaitu penghargaan tertinggi untuk daerah yang telah berhasil menyusun rencana pembangunan secara baik serta melahirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam perencanaan pembagunan, Provinsi Jawa Timur merasa perlu terus mengawal sejauh mana dampak yang dihasilkan dan terus belajar dari berbagai dinamika yang terjadi di lapang.
Dalam AHL yang akan dihadiri oleh beberapa Gubernur dari provinsi-provinsi yang menjadi kampiun Program PPSP, Pakde Karwo berencana untuk mendorong lahirnya gerakan bersama para Gubernur untuk mendukung kabupaten/kota.
AHL adalah salah satu kegiatan advokasi rutin yang dilakukan AKKOPSI kepada para kepala daerah sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antar para pelaku kunci agar dapat saling menginspirasi. AHL kali ini juga dimaksudkan untuk memantau penguatan 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dalam merealisasikan komitmen alokasi minimal 2% anggaran belanja langsung daerah untuk sektor sanitasi. Pertemuan pada 25 Maret tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek (USDP/SL)SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berbagi pengalaman di acara Advocacy and Horizontal Learning (AHL) Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang di kota Bandung. Hal itu diungkapkan di ruang kerjanya pada 9 Maret yang lalu kepada Ketua Umum AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan, H. M. Rizal Effendi, Direktur Eksekutif AKKOPSI, Josrizal Zain, perwakilan Bappeda kota Malang dan perwakilan USDP.
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berbagi pengalaman di acara Advocacy and Horizontal Learning (AHL) Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang di kota Bandung. Hal itu diungkapkan di ruang kerjanya pada 9 Maret yang lalu kepada Ketua Umum AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan, H. M. Rizal Effendi, Direktur Eksekutif AKKOPSI, Josrizal Zain, perwakilan Bappeda kota Malang dan perwakilan USDP.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini secara khusus diminta berbagi tentang mekanisme alokasi anggaran sanitasi ke kabupaten/kota. Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Walaupun menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergi dengan Pemerintah Provinsi sangat dibutuhkan, termasuk dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan melalui APBD Provinsi.

Tidak semua provinsi peka dan responsif pada kebutuhan kabupaten/kota sehingga pembangunan sanitasi terkadang berjalan tertatih. Provinsi Jawa Timur, di bawah pimpinan Pakde Karwo, adalah pengecualian. Sebagai pemimpin provinsi yang pernah menjadi proyek percontohan pada sektor sanitasi, Pakde Karwo tetap memberikan perhatian besar pada urusan sanitasi. Ia berupaya memastikan kabupaten/kota di wilayahnya mendapatkan dukungan penuh untuk pembangunan sanitasi karena keberhasilan tiap kabupaten/kota juga berkontribusi pada keberhasilan provinsi.

Tentu pengalokasian anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang tersedia serta perencanaan yang matang. Sebagai penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014, yaitu penghargaan tertinggi untuk daerah yang telah berhasil menyusun rencana pembangunan secara baik serta melahirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam perencanaan pembagunan, Provinsi Jawa Timur merasa perlu terus mengawal sejauh mana dampak yang dihasilkan dan terus belajar dari berbagai dinamika yang terjadi di lapang.

Dalam AHL yang akan dihadiri oleh beberapa Gubernur dari provinsi-provinsi yang menjadi kampiun Program PPSP, Pakde Karwo berencana untuk mendorong lahirnya gerakan bersama para Gubernur untuk mendukung kabupaten/kota.

AHL adalah salah satu kegiatan advokasi rutin yang dilakukan AKKOPSI kepada para kepala daerah sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antar para pelaku kunci agar dapat saling menginspirasi. AHL kali ini juga dimaksudkan untuk memantau penguatan 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dalam merealisasikan komitmen alokasi minimal 2% anggaran belanja langsung daerah untuk sektor sanitasi. Pertemuan pada 25 Maret tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek (USDP/AR/SL)
 

Para Gubernur 'Kampiun' Program PPSP akan Hadir di Jawa Barat

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Tuesday, 24 March 2015 02:39

BANDUNG - Provinsi Jawa Barat siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) yang akan diselenggarakan bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang, didukung oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), PMU dan PIU Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta Urban Sanitation Development Program (USDP).
AHL kali ini mengusung tema, 'Sanitasi Layak sebagai Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access bagi Indonesia 2020'. AHL adalah salah satu kegiatan advokasi rutin yang dilakukan AKKOPSI kepada para kepala daerah sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antar para pelaku kunci agar dapat saling menginspirasi. AHL kali ini juga dimaksudkan untuk memantau penguatan 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dalam merealisasikan komitmen alokasi minimal 2% anggaran belanja langsung daerah untuk sektor sanitasi.
Kegiatan ini rencananya akan dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek serta menghadirkan 10 Gubernur 'Kampiun' Program PPSP bersama Ketua Pokja Provinsi atau SKPD terkait, 70 Bupati/Walikota yang telah melakukan pemutakhiran SSK/MPS sesuai target 2020, PMU dan PIU Program PPSP serta Kementerian/Badan terkait, dan Sanitation Partnership Group.
Saat ditemui oleh Pengurus AKKOPSI pada 12 Maret yang lalu di ruang kerjanya, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, telah menyanggupi kesiapan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan AHL. Gubernur yang akrab disapa Aher ini juga menyatakan kesiapannya untuk berbagi tentang Advokasi Alokasi Anggaran Sanitasi Provinsi Jawa Barat dalam Panel Diskusi. Provinsi Jawa Barat dianggap cukup berani mengalokasikan anggaran sanitasi yang cukup besar dalam APBD Provinsi tahun 2015. Selain Aher, Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo, juga akan berbagi tentang Mekanisme Pengalokasian Anggaran ke Kabupaten/Kota. (USDP/SL)
BANDUNG - Provinsi Jawa Barat siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) yang akan diselenggarakan bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) pada 25 Maret yang akan datang, didukung oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), PMU dan PIU Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta Urban Sanitation Development Program (USDP).

AHL kali ini mengusung tema, 'Sanitasi Layak sebagai Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access bagi Indonesia 2020'. AHL adalah salah satu kegiatan advokasi rutin yang dilakukan AKKOPSI kepada para kepala daerah sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan pengetahuan antar para pelaku kunci agar dapat saling menginspirasi. AHL kali ini juga dimaksudkan untuk memantau penguatan 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dalam merealisasikan komitmen alokasi minimal 2% anggaran belanja langsung daerah untuk sektor sanitasi.

Kegiatan ini rencananya akan dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek serta menghadirkan 10 Gubernur 'Kampiun' Program PPSP bersama Ketua Pokja Provinsi atau SKPD terkait, 70 Bupati/Walikota yang telah melakukan pemutakhiran SSK/MPS sesuai target 2020, PMU dan PIU Program PPSP serta Kementerian/Badan terkait, dan Sanitation Partnership Group.

Saat ditemui oleh Pengurus AKKOPSI pada 12 Maret yang lalu di ruang kerjanya, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, telah menyanggupi kesiapan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan AHL. Gubernur yang akrab disapa Aher ini juga menyatakan kesiapannya untuk berbagi tentang Advokasi Alokasi Anggaran Sanitasi Provinsi Jawa Barat dalam Panel Diskusi. Provinsi Jawa Barat dianggap cukup berani mengalokasikan anggaran sanitasi yang cukup besar dalam APBD Provinsi tahun 2015. Selain Aher, Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo, juga akan berbagi tentang Mekanisme Pengalokasian Anggaran ke Kabupaten/Kota. (USDP/AR/SL)
 

SSK Kurang Pede MPS Kurang Aggresif

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 19 March 2015 11:07

JAKARTA - Acara Kick-Off Nasional Program PPSP 2015 pada 10 Maret 2015 yang berlangsung di Bappenas menandai dimulainya Program PPSP 2015-2019. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, PMU dan PIU PPSP serta para konsultan dari USDP.
Program PPSP 2015-2019 diharapkan melanjutkan keberhasilan program PPSP 2014-2019 sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan lebih besar lagi bagi pembangunan sanitasi nasional. Fokus utama Program PPSP 2015 saat ini bergeser dari kegiatan perencanaan ke implementasi pembangunan sanitasi. Dalam presentasi tentang arah kebijakan PPSP 2015-2019, Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan selaku Ketua Pokja AMPL Nasional memberi catatan pada program periode sebelumnya, "SSK belum pede", dan di kesempatan lain ia katakan, "MPS belum agresif".
Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang dimaksud oleh Nugroho Tri Utomo adalah dua dari tiga dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam tahapan PPSP 1. SSK dan MPS yang dihasilkan selama ini dianggap kurang cukup berani untuk menyasar pembangunan sanitasi dengan dampak luas. Sebagian besar hanya berada pada tataran komunal dan dalam skala kecil. Padahal, sekarang ada target lebih tinggi yang menuntut Program PPSP mendorong pembangunan sanitasi dengan skala kawasan dan skala kota sebagai jawaban terhadap tantangan universal access pada tahun 2019.
Catatan yang diberikan Nugroho Tri Utomo tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengecilkan hati para peserta, terutama yang berasal dari provinsi. Dalam presentasinya, ia menunjukkan berbagai pencapaian dalam periode 2014-2019 dan bagaimana pencapaian itu berimbas bagi masyarakat. "PPSP ini adalah program di Indonesia yang tidak diwajibkan, tetapi  paling cepat sebaran dan partisipasinya," katanya mantap. Ia yakin bahwa masih banyak hal yang bisa dioptimalkan dalam mendorong pembangunan sanitasi di daerah. Catatan ini adalah untuk menggugah sekaligus memicu semangat para pelaku sanitasi di provinsi dan daerah. "Mari kerja bareng untuk sanitasi!", demikian ia menutup paparannya (USDP/SL)
JAKARTA - Acara Kick-Off Nasional Program PPSP 2015 pada 10 Maret 2015 yang berlangsung di Bappenas menandai dimulainya Program PPSP 2015-2019. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, PMU dan PIU PPSP serta para konsultan dari USDP.

Program PPSP 2015-2019 diharapkan melanjutkan keberhasilan program PPSP 2010-2014 sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan lebih besar lagi bagi pembangunan sanitasi nasional. Fokus utama Program PPSP 2015 saat ini bergeser dari kegiatan perencanaan ke implementasi pembangunan sanitasi. Dalam presentasi tentang arah kebijakan PPSP 2015-2019, Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan selaku Ketua Pokja AMPL Nasional memberi catatan pada program periode sebelumnya, "SSK belum pede", dan di kesempatan lain ia katakan, "MPS belum agresif".

Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang dimaksud oleh Nugroho Tri Utomo adalah dua dari tiga dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam tahapan PPSP 1. SSK dan MPS yang dihasilkan selama ini dianggap kurang cukup berani untuk menyasar pembangunan sanitasi dengan dampak luas. Sebagian besar hanya berada pada tataran komunal dan dalam skala kecil. Padahal, sekarang ada target lebih tinggi yang menuntut Program PPSP mampu mendorong pembangunan sanitasi dengan skala kawasan dan skala kota sebagai jawaban terhadap tantangan universal access pada tahun 2019.

Catatan yang diberikan Nugroho Tri Utomo tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengecilkan hati para peserta, terutama yang berasal dari provinsi. Dalam presentasinya, ia menunjukkan berbagai pencapaian dalam periode 2014-2019 dan bagaimana pencapaian itu berimbas bagi masyarakat. "PPSP ini adalah program di Indonesia yang tidak diwajibkan, tetapi  paling cepat sebaran dan partisipasinya," katanya mantap. Ia yakin bahwa masih banyak hal yang bisa dioptimalkan dalam mendorong pembangunan sanitasi di daerah. Catatan ini adalah untuk menggugah sekaligus memicu semangat para pelaku sanitasi di provinsi dan daerah. "Mari kerja bareng untuk sanitasi!", demikian ia menutup paparannya (USDP/SL)
   

DKI Jakarta Ditargetkan 100% Sanitasi Layak

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 19 March 2015 08:12

JAKARTA - Perwakilan dari provinsi DKI Jakarta cukup terkejut dengan permintaan Pokja AMPL Nasional terkait distribusi target provinsi untuk pencapaian universal access. Provinsi DKI Jakarta diminta mampu memenuhi akses sanitasi layak 100% di 2019 dan tidak dibuka ruang negosiasi untuk menurunkan sebagian menjadi akses dasar saja. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas sekaligus Ketua Pokja AMPL Nasional dalam Nasional Kick Off PPSP 2015 pada tanggal 10 Maret 2015 di Bappenas, Jakarta.
Tercapainya universal access atau cakupan akses 100% air minum dan sanitasi untuk pengamanan air minum adalah target RPJMN 2015 yang langsung menyasar sanitasi. Target tersebut meliputi 85% pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau akses layak, dan 15% pemenuhan kebutuhan dasar. Target nasional perlu dikonversi ke target provinsi. Sebelumnya, cara yang digunakan untuk mengonversi target nasional adalah melalui RAD. Tetapi sekarang, Program Management Unit (PMU) PPSP membuat terobosan untuk mempercepat proses dengan menggunakan data statistik perkembangan setiap provinsi dengan melihat data populasi, kapasitas fiskal, kapasitas pokja provinsi dan ketersediaan air baku.
Terobosan yang dilakukan untuk mendistribusikan target nasional ini juga mempertimbangkan efisiensi pembiayaan dan efisiensi pemerataan pencapaian. "Setiap provinsi bisa lihat dan pelajari lagi apakah target ini bisa dicapai ataukah bisa ditingkatkan. Kalaupun target yang disusun ini (dianggap) tidak bisa dicapai, perlu dibicarakan bersama. Setiap provinsi nantinya diminta membuat tabel distribusi seperti ini untuk kabupaten/kota di wilayahnya. Target ini untuk mengoptimalkan instrumen fiskal di nasional, provinsi ataupun daerah", demikian penjelasan Nugroho Tri Utomo.
Dalam kesempatan ini, provinsi DKI Jakarta memang diminta untuk tetap mengupayakan pemenuhan SPM/akses layak 100%. Selain pertimbangan pendistribusian target yang disebutkan di atas, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara diharapkan bisa terdepan dalam pembangunan sanitasi. Menurut perwakilan dari BPLHD DKI Jakarta, tantangan terbesar untuk mencapai target tersebut bukan pada kemampuan fiskal, tetapi lahan. Namun pada saat yang sama, DKI Jakarta juga memiliki kebutuhan untuk mengantisipasi risiko pembangunan tanggul laut Jakarta di 2030. Rencana Pemerintah DKI Jakarta yang lebih dikenal dengan Giant Sea Wall itu merupakan inisiatif untuk mengatasi banjir, sekaligus akan difungsikan sebagai tempat cadangan air baku bagi Jakarta. Hanya saja bila persampahan, air limbah dan drainase tidak dikelola dengan baik, ia berpeluang menjadi tanki septik raksasa. Untuk itu tidak bisa tidak, urusan sanitasi harus benar-benar mendapat perhatian pemerintah DKI Jakarta. (USDP/SL)
JAKARTA - Perwakilan dari provinsi DKI Jakarta cukup terkejut dengan permintaan Pokja AMPL Nasional terkait distribusi target provinsi untuk pencapaian universal access. Provinsi DKI Jakarta diminta mampu memenuhi akses sanitasi layak 100% di 2019 dan tidak dibuka ruang negosiasi untuk menurunkan sebagian menjadi akses dasar saja. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas sekaligus Ketua Pokja AMPL Nasional dalam Nasional Kick Off PPSP 2015 pada tanggal 10 Maret 2015 di Bappenas, Jakarta.

Tercapainya universal access atau cakupan akses 100% air minum dan sanitasi untuk pengamanan air minum adalah target RPJMN 2015 yang langsung menyasar sanitasi. Target tersebut meliputi 85% pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau akses layak, dan 15% pemenuhan kebutuhan dasar. Target nasional perlu dikonversi ke target provinsi. Sebelumnya, cara yang digunakan untuk mengonversi target nasional adalah melalui RAD. Tetapi sekarang, Program Management Unit (PMU) PPSP membuat terobosan untuk mempercepat proses dengan menggunakan data statistik perkembangan setiap provinsi dengan melihat data populasi, kapasitas fiskal, kapasitas pokja provinsi dan ketersediaan air baku.

Terobosan yang dilakukan untuk mendistribusikan target nasional ini juga mempertimbangkan efisiensi pembiayaan dan efisiensi pemerataan pencapaian. "Setiap provinsi bisa lihat dan pelajari lagi apakah target ini bisa dicapai ataukah bisa ditingkatkan. Kalaupun target yang disusun ini (dianggap) tidak bisa dicapai, perlu dibicarakan bersama. Setiap provinsi nantinya diminta membuat tabel distribusi seperti ini untuk kabupaten/kota di wilayahnya. Target ini untuk mengoptimalkan instrumen fiskal di nasional, provinsi ataupun daerah", demikian penjelasan Nugroho Tri Utomo.

Dalam kesempatan ini, provinsi DKI Jakarta memang diminta untuk tetap mengupayakan pemenuhan SPM/akses layak 100%. Selain pertimbangan pendistribusian target yang disebutkan di atas, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara diharapkan bisa terdepan dalam pembangunan sanitasi. Menurut perwakilan dari BPLHD DKI Jakarta, tantangan terbesar untuk mencapai target tersebut bukan pada kemampuan fiskal, tetapi lahan. Namun pada saat yang sama, DKI Jakarta juga memiliki kebutuhan untuk mengantisipasi risiko pembangunan tanggul laut Jakarta di 2030. Rencana Pemerintah DKI Jakarta yang lebih dikenal dengan Giant Sea Wall itu merupakan inisiatif untuk mengatasi banjir, sekaligus akan difungsikan sebagai tempat cadangan air baku bagi Jakarta. Hanya saja bila persampahan, air limbah dan drainase tidak dikelola dengan baik, ia berpeluang menjadi tanki septik raksasa. Untuk itu tidak bisa tidak, urusan sanitasi harus benar-benar mendapat perhatian pemerintah DKI Jakarta. (USDP/SL)
 

Program PPSP 2015-2019 Dimulai

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Wednesday, 11 March 2015 08:02

JAKARTA - Laisa Wahanuddin, Kasubdit Drainase dan Persampahan, Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, membuka acara Kick-Off Nasional Program PPSP 2015 pada 10 Maret 2015. Acara yang berlangsung selama dua hari ini sekaligus menjadi momentum dimulainya PPSP periode 2015-2019.
Dalam sambutannya, Wahannudin mengatakan bahwa selama periode pertama, ada banyak suka dan duka dalam pelaksanaan PPSP, tetapi juga ada banyak prestasi. PPSP 2010-2014 memang telah berhasil meningkatkan sinergi antarkementerian dalam pembangunan sanitasi melalui mekanisme konsolidasi seperti internalisasi SSK/MPS ke dalam dokumen perencanaan daerah (misalnya RPJMN, RKPD), dokumen penganggaran kementerian (konreg RPJIM, proses buy-in dalam lokakarya pendanaan), maupun dalam penetapan pinjaman/hibah oleh Sanitation Partner Group.
Pemerintah kabupaten/kota juga dirasa telah mempunyai kesadaran dan perhatian yang cukup besar terhadap sanitasi, dimana 444 kabupaten/kota sudah mempunyai dokumen perencanaan strategis (SSK) sebagai portofolio pembangunan sanitasi daerah. Peran provinsi dalam mendampingi kabupaten/kota juga semakin dirasakan. Tentu, bukan berarti PPSP 2010-2014 berjalan tanpa hambatan ataupun kendala. Beberapa modalitas tidak dapat dioptimalkan dengan baik. Provinsi perlu berperan dalam mobilisasi berbagai sumber pendanaan sanitasi, penjaminan kualitas dokumen perencanaan kabupaten/kota, serta sinergi/sinkronisasi dengan berbagai program sanitasi yang ada dalam rangka percepatan implementasi sanitasi, tidak sekadar melakukan pembinaan.
Wahanuddin optimis bahwa ke depan PPSP akan semakin baik, "Target RPJMN lima tahun ke depan sungguh berat, tetapi bila kita flash-back, target itu dimungkinkan karena kita punya latar belakang dan pengalaman yang baik. PPSP 2, penekanannya ada pada implementasi perencanaan untuk memenuhi target RPJMN, universal access, yaitu agar di 2019 akhir seluruh penduduk punya akses sanitasi." Pemerintah memang menargetkan 100% akses sanitasi di tahun 2019 yang meliputi 85% pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/akses layak dan 15% pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar. Target ini jauh melampaui target MDGs terkait sanitasi di tahun 2015.
Selain mendeklarasikan dimulainya PPSP 2, Kick-Off Nasional ini juga dimaksudkan agar setiap provinsi memahami target nasional universal access dalam RPJMN dan target per provinsi untuk mencapainya, memahami peran setiap provinsi untuk mendampingi sekaligus mempersiapkan kebutuhan dan pengawalan kabupaten/kota di wilayahnya, dan agar tiap provinsi dapat menyusun rencana kerja provinsi dalam pendampingan tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, PMU dan PIU PPSP serta para konsultan dari USDP (USDP/SL)
JAKARTA - Laisa Wahanuddin, Kasubdit Drainase dan Persampahan, Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, membuka acara Kick-Off Nasional Program PPSP 2015 pada 10 Maret 2015. Acara yang berlangsung selama dua hari ini sekaligus menjadi momentum dimulainya PPSP periode 2015-2019.

Dalam sambutannya, Wahannudin mengatakan bahwa selama periode pertama, ada banyak suka dan duka dalam pelaksanaan PPSP, tetapi juga ada banyak prestasi. PPSP 2010-2014 memang telah berhasil meningkatkan sinergi antarkementerian dalam pembangunan sanitasi melalui mekanisme konsolidasi seperti internalisasi SSK/MPS ke dalam dokumen perencanaan daerah (misalnya RPJMN, RKPD), dokumen penganggaran kementerian (konreg RPJIM, proses buy-in dalam lokakarya pendanaan), maupun dalam penetapan pinjaman/hibah oleh Sanitation Partner Group.

Pemerintah kabupaten/kota juga dirasa telah mempunyai kesadaran dan perhatian yang cukup besar terhadap sanitasi, dimana 444 kabupaten/kota sudah mempunyai dokumen perencanaan strategis (SSK) sebagai portofolio pembangunan sanitasi daerah. Peran provinsi dalam mendampingi kabupaten/kota juga semakin dirasakan. Tentu, bukan berarti PPSP 2010-2014 berjalan tanpa hambatan ataupun kendala. Beberapa modalitas tidak dapat dioptimalkan dengan baik. Provinsi perlu berperan dalam mobilisasi berbagai sumber pendanaan sanitasi, penjaminan kualitas dokumen perencanaan kabupaten/kota, serta sinergi/sinkronisasi dengan berbagai program sanitasi yang ada dalam rangka percepatan implementasi sanitasi, tidak sekadar melakukan pembinaan.

Wahanuddin optimis bahwa ke depan PPSP akan semakin baik, "Target RPJMN lima tahun ke depan sungguh berat, tetapi bila kita flash-back, target itu dimungkinkan karena kita punya latar belakang dan pengalaman yang baik. PPSP 2, penekanannya ada pada implementasi perencanaan untuk memenuhi target RPJMN, universal access, yaitu agar di 2019 akhir seluruh penduduk punya akses sanitasi." Pemerintah memang menargetkan 100% akses sanitasi di tahun 2019 yang meliputi 85% pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/akses layak dan 15% pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar. Target ini jauh melampaui target MDGs terkait sanitasi di tahun 2015.

Selain mendeklarasikan dimulainya PPSP 2, Kick-Off Nasional ini juga dimaksudkan agar setiap provinsi memahami target nasional universal access dalam RPJMN dan target per provinsi untuk mencapainya, memahami peran setiap provinsi untuk mendampingi sekaligus mempersiapkan kebutuhan dan pengawalan kabupaten/kota di wilayahnya, dan agar tiap provinsi dapat menyusun rencana kerja provinsi dalam pendampingan tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, PMU dan PIU PPSP serta para konsultan dari USDP (USDP/SL)
   

Page 1 of 270