Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

[CSS XIV] Tri Nugroho Utomo: Sanitasi di Rumah, Sanitasi di Sekolah

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Monday, 22 September 2014 00:00

babsembr
BANDUNG - Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo menyatakan bahwa sanitasi, khususnya sanitasi sekolah, harus selalu berbarengan dengan STBM agar ada konsistensi. Baik di sekolah, maupun di rumah, tetap peduli sanitasi. Hal ini disampaikan pada City Sanitation Summit XIV dan Rakornas AKKOPSI VI pada 18 September lalu di Bandung yang bertema "Better Sanitation for Better City".
Hal ini disampaikan guna menjawab tanggapan Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man, tentang masih kurangnya gaung Sekolah Hijau. Menurut Herman Man, jika sanitasi menjangkau sekolah-sekolah maka Green City bisa terkelola.
Nugroho kemudian memberikan ilustrasi, "Kita punya 55 juta anak SD sampai SMP. Kalau mereka bisa PHBS dan kesadaran sanitasinya meningkat, 10 tahun lagi persoalan sanitasi beres". Saat ini upaya pelibatan sekolah telah dimulai dengan memasukkan sanitasi sekolah dalam manual SSK sebagai suatu kesatuan. Anggaran negara untuk pendidikan juga cukup tinggi, jika memungkinkan, diharapkan perhatian Dinas Pendidikan diarahkan ke sanitasi.
Terkait sinergi antara STBM dan sanitasi sekolah, Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyayangkan puskesmas yang masih ragu untuk 'masuk' ke sekolah. "Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harusnya juga meliputi sanitasi. Harusnya sekolah dibina juga oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu terdekat. Dan tupoksi ini ada di daerah", paparnya.
Sementara Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, menyampaikan bahwa sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui Duta Sanitasi. Duta Sanitasi sudah digagas sejak 2008, dan saat ini sudah ada 1016 siswa yang menjadi duta. Tiap duta menyuluh sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun.
Bersamaan dengan CSS XIV dan Rakornas VI juga diselenggarakan Pameran Sanitasi. Sebagian besar peserta pameran adalah sekolah-sekolah di kota Bandung dan sekitarnya. Masing-masing memamerkan inisiatif sekolah untuk sanitasi. Dan dia tiap stand, ada Duta-duta Sanitasi yang siap berbagi pengetahuan dengan pengunjung. [SL]
BANDUNG - Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo menyatakan bahwa sanitasi, khususnya sanitasi sekolah, harus selalu berbarengan dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar ada konsistensi. Baik di sekolah, maupun di rumah, tetap peduli sanitasi. Hal ini disampaikan pada City Sanitation Summit XIV dan Rakernas AKKOPSI VI pada 18 September lalu di Bandung yang bertema "Better Sanitation for Better City".

Hal ini disampaikan guna menjawab tanggapan Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man, tentang masih kurangnya gaung Sekolah Hijau. Menurut Herman Man, jika sanitasi menjangkau sekolah-sekolah maka Green City bisa terkelola.

Nugroho kemudian memberikan ilustrasi, "Kita punya 55 juta anak SD sampai SMP. Kalau mereka bisa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kesadaran sanitasinya meningkat, 10 tahun lagi persoalan sanitasi beres". Saat ini upaya pelibatan sekolah telah dimulai dengan memasukkan sanitasi sekolah dalam manual SSK sebagai suatu kesatuan. Anggaran negara untuk pendidikan juga cukup tinggi, jika memungkinkan, diharapkan perhatian Dinas Pendidikan diarahkan ke sanitasi.

Terkait sinergi antara STBM dan sanitasi sekolah, Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyayangkan Puskesmas yang masih ragu untuk 'masuk' ke sekolah. "Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harusnya juga meliputi sanitasi. Harusnya sekolah dibina juga oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu terdekat. Dan tupoksi ini ada di daerah", paparnya.

Sementara Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, menyampaikan bahwa sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui Duta Sanitasi. Duta Sanitasi sudah digagas sejak 2008, dan saat ini sudah ada 1016 siswa yang menjadi duta. Tiap duta menyuluh sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun.

Bersamaan dengan CSS XIV dan Rakernas VI juga diselenggarakan Pameran Sanitasi. Sebagian besar peserta pameran adalah sekolah-sekolah di kota Bandung dan sekitarnya. Masing-masing memamerkan inisiatif sekolah untuk sanitasi. Di tiap booth sekolah, ada Duta-duta Sanitasi yang siap berbagi pengetahuan dengan pengunjung. [SL]
 

[CSS XIV] Atalia Kamil dan para Istri Walikota/Bupati Deklarasikan Dukungan Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 18 September 2014 20:00

babsembr
BANDUNG - Atalia Praratya Kamil, istri dari Walikota Bandung, bersama istri-istri Bupati dan Walikota yang menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), mendeklarasikan dukungan mereka untuk pembangunan sanitasi. Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI Menuju 100% Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019 itu disampaikan jelang penutupan acara City Sanitation Summit XIV (CSS XIV) dan Rakornas AKKOPSI pada Kamis, 18 September 2014 yang lalu di Sasana Budaya Ganesha Bandung.
Dukungan ini disampaikan karena meyakini bahwa mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya percepatan sanitasi. Salah satunya dalam posisi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kabupaten/kota. Adapun sanitasi, erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga. Sanitasi yang baik memang bermula dari keluarga, menurunkan angka kesakitan sehingga bisa meningkatkan produktifitas pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya juga berimbas pada ekonomi dan kesejahteraan. Bahkan dalam presentasi yang disampaikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo, pada rangkaian acara CSS XIV dikatakan, "sanitation is the winning strategy". Sebagai strategi unggulan, modal terbesar percepatan pembangunan sanitasi ada di masyarakat dan di sanalah Atalia Praratya Kamil, dan istri para Bupati/Walikota anggota AKKOPSI mengambil peran penting.
Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan:
Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI
Menuju Pencapaian 100% Akses Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019
Kami istri Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat TP-PKK di kabupaten/kota, berkomitmen untuk:
Pertama, meningkatkan kapasitas berbagai simpul gerakan perempuan di daerah untuk mendorong program Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah kami masing-masing;
Kedua, menjadi salah satu pilar untuk kesuksesan pencapaian 100% Akses Sanitasi yang layak bagi Indonesia 2019, sesuai kemampuan dan potensi yang kami miliki.
Ketiga, mendorong peran aktif Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita serta berbagai simpul masyarakat, khususnya kelompok perempuan lainnya.
Mari kita wujudkan sanitasi yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik
Bandung, 18 September 2014
Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyatakan dukungan pada percepatan pembangunan sanitasi. [SL]
BANDUNG - Atalia Praratya Kamil, istri dari Walikota Bandung, bersama istri-istri Bupati dan Walikota yang menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), mendeklarasikan dukungan mereka untuk pembangunan sanitasi. Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI Menuju 100% Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019 itu disampaikan jelang penutupan acara City Sanitation Summit XIV (CSS XIV) dan Rakernas AKKOPSI pada Kamis, 18 September 2014 yang lalu di Sasana Budaya Ganesha Bandung.

Dukungan ini disampaikan karena meyakini bahwa mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya percepatan sanitasi. Salah satunya dalam posisi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kabupaten/kota. Adapun sanitasi, erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga. Sanitasi yang baik memang bermula dari keluarga, menurunkan angka kesakitan sehingga bisa meningkatkan produktifitas pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya juga berimbas pada ekonomi dan kesejahteraan. Bahkan dalam presentasi yang disampaikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo, pada rangkaian acara CSS XIV dikatakan, "sanitation is the winning strategy". Sebagai strategi unggulan, modal terbesar percepatan pembangunan sanitasi ada di masyarakat dan di sanalah Atalia Praratya Kamil, dan istri para Bupati/Walikota anggota AKKOPSI mengambil peran penting.

Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan:

Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI
Menuju Pencapaian 100% Akses Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019

Kami istri Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat TP-PKK di kabupaten/kota, berkomitmen untuk:

Pertama, meningkatkan kapasitas berbagai simpul gerakan perempuan di daerah untuk mendorong program Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah kami masing-masing;
Kedua, menjadi salah satu pilar untuk kesuksesan pencapaian 100% Akses Sanitasi yang layak bagi Indonesia 2019, sesuai kemampuan dan potensi yang kami miliki.
Ketiga, mendorong peran aktif Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita serta berbagai simpul masyarakat, khususnya kelompok perempuan lainnya.

Mari kita wujudkan sanitasi yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik
Bandung, 18 September 2014
Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyatakan dukungan pada percepatan pembangunan sanitasi. [SL]
 

[CSS XIV] USDP Meraih Penghargaan Khusus 'Best Partner' dalam City Sanitation Summit XIV

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 18 September 2014 19:00

babsembr
BANDUNG - Salah satu acara yang dinanti dalam acara City Sanitation Summit XIV di Bandung pada 18 September 2014 adalah penganugerahan AKKOPSI Award, atau juga dikenal dengan sebutan Sanipura Award, kepada kabupaten kota yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya. Penghargaan pertama di bidang sanitasi ini merupakan bentuk advokasi terhadap upaya operasional dan perawatan sanitasi terbangun untuk menumbuhkan persaingan positif dalam pembangunan sanitasi. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten kota dengan kinerja yang baik dalam bidang sanitasi.
Adapun kategori penghargaan dibedakan atas kategori utama, kategori khusus, dan penghargaan khusus. Kategori utama diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki kinerja baik dalam hal akses, infrastruktur, investasi dan kelembagaan dalam bidang sanitasi. Kategori khusus diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki komitmen pendanaan terbaik, regulasi terbaik, dan investasi terbaik dalam bidang sanitasi. Sedangkan penghargaan khusus diberikan kepada kota kabupaten yang menjadi 'champion' dalam bidang sanitasi, mitra terbaik, dan kepada penyelenggara CSS XIV.
Penghargaan 'best partner' tahun ini diberikan kepada Urban Sanitation Development Program (USDP). USDP merupakan mitra eksternal unit pengelola dan pelaksana (PMU dan PIUs) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kiprah USDP dalam bidang sanitasi sudah dimulai sebelum PPSP digulirkan tahun 2009 oleh pemerintah dan terus berlanjut hingga saat ini. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. R. Agung Laksono, kepada Bram van der Boon dari USDP. [SL]
BANDUNG - Salah satu acara yang dinanti dalam acara City Sanitation Summit XIV dan Rakernas Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) di Bandung pada 18 September 2014 adalah penganugerahan AKKOPSI Award, atau juga dikenal dengan sebutan Sanipura Award, kepada kabupaten kota yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya. Penghargaan pertama di bidang sanitasi ini merupakan bentuk advokasi terhadap upaya operasional dan perawatan sanitasi terbangun untuk menumbuhkan persaingan positif dalam pembangunan sanitasi. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten kota dengan kinerja yang baik dalam bidang sanitasi.

Adapun kategori penghargaan dibedakan atas kategori utama, kategori khusus, dan penghargaan khusus. Kategori utama diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki kinerja baik dalam hal akses, infrastruktur, investasi dan kelembagaan dalam bidang sanitasi. Kategori khusus diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki komitmen pendanaan terbaik, regulasi terbaik, dan investasi terbaik dalam bidang sanitasi. Sedangkan penghargaan khusus diberikan kepada kota kabupaten yang menjadi 'champion' dalam bidang sanitasi, mitra terbaik, dan kepada penyelenggara CSS XIV.

Penghargaan 'best partner' tahun ini diberikan kepada Urban Sanitation Development Program (USDP). USDP merupakan mitra eksternal unit pengelola dan pelaksana (PMU dan PIUs) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kiprah USDP, sebelumnya bernama ISSDP, dalam bidang sanitasi sudah dimulai sebelum PPSP digulirkan tahun 2009 oleh pemerintah dan terus berlanjut hingga saat ini. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. R. Agung Laksono, kepada Manajer Tim USDP, Bram van der Boon. [SL]
   

[CSS XIV] Walikota Banda Aceh Optimis Pencapaian Akses Sanitasi 100%

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 18 September 2014 15:10

BANDUNG - Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E., menyatakan dirinya optimis dengan target 100% Universal Akses Sanitasi di 2019. Saat dijumpai pada acara City Sanitation Summit XIV yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha Bandung, 18 September 2014, ia menyatakan, "Saya yakin bisa tercapai, memang pertumbuhan terus ada, untuk 100% mungkin tidak merata tapi upaya ke arah sana harus dilakukan. Tingkat kemiskinan juga mempengaruhi. Ini semua harus terintegrasi secara konsisten, kontinu, penuh komitmen. Dengan adanya AKKOPSI, percepatan bisa didorong karena ada pertukaran informasi sehingga bisa saling termotivasi"
Selain AKKOPSI sebagai wadah yang mempertemukan Bupati dan Walikota untuk mendukung Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), salah satu modal yang sempat diidentifikasi dalam pertemuan ini yaitu partisipasi masyarakat. Terkait hal ini, Illiza mengatakan bahwa pada dasarnya sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. "Kadang tidak semua butuh uang, tetapi program, komunikasi, sosialisasi. Dan, memang harus mau turun ke masyarakat, sosialisasi langsung, terobosan secara kontinu. Banda Aceh dulunya adalah kota yang sulit untuk mengajak masyarakat bergotong royong, karena sistem cash-flow dari NGO yang bantu rekonsialisasi dan rekonstruksi paska bencana. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk turun ke masyarakat, melihat bagaimana rumah-rumah mereka, sampai toiletnya, mengatasi DBD, juga memberi contoh-contoh, sehingga akhirnya mereka bergerak", kata perempuan kelahiran Banda Aceh tahun 1973 yang mengaku turun sendiri ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi sanitasi.
Illiza juga menyampaikan tips terkait pelibatan masyarakat, "Jadi usaha kita lebih ke contoh, juga bantu dengan sistem komunal untuk sanitasi. Jika mereka tahu yang mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, untuk semuanya, itu lebih mengena".
Berbeda dengan Walikota Banda Aceh, Budi Krisyanto, staf Badan Lingkungan Hidup yang mewakili Kabupaten Probolinggo mengganggap 100% akses sanitasi di 2019 adalah sebuah target yang ambisius. Menurutnya, setiap daerah memiliki konteks yang berbeda, bukan semata-mata soal tersedianya Strategi Sanitasi Kota (SSK), tetapi menciptakan modal sosial di masyarakat. Krisyanto juga mengkritik petunjuk teknis pelaksanaan yang kerap berbeda antar-kementerian. Baginya, dana bukan masalah di daerah, tetapi penggunaan dana haruslah tepat secara prosedur maupun sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, setiap aturan dari Pusat haruslah jelas dan tidak tumpang tindih.
Apakah 100% akses sanitasi tidak memungkinkan? "Bisa, tapi mungkin butuh waktu 10 tahun", kata Krisyanto yang juga meyakini bahwa upaya-upaya terhadap pencapaian akses sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat harus terus digiatkan. [SL]
BANDUNG - Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E., menyatakan dirinya optimis dengan target 100% Universal Akses Sanitasi di 2019. Saat dijumpai pada acara City Sanitation Summit XIV dan Rakernas Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha Bandung, 18 September 2014, ia menyatakan, "Saya yakin bisa tercapai, memang pertumbuhan terus ada, untuk 100% mungkin tidak merata tapi upaya ke arah sana harus dilakukan. Tingkat kemiskinan juga mempengaruhi. Ini semua harus terintegrasi secara konsisten, kontinu, penuh komitmen. Dengan adanya AKKOPSI, percepatan bisa didorong karena ada pertukaran informasi sehingga bisa saling termotivasi"

Selain AKKOPSI sebagai wadah yang mempertemukan Bupati dan Walikota untuk mendukung Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), salah satu modal yang sempat diidentifikasi dalam pertemuan ini yaitu partisipasi masyarakat. Terkait hal ini, Illiza mengatakan bahwa pada dasarnya sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. "Kadang tidak semua butuh uang, tetapi program, komunikasi, sosialisasi. Dan, memang harus mau turun ke masyarakat, sosialisasi langsung, terobosan secara kontinu. Banda Aceh dulunya adalah kota yang sulit untuk mengajak masyarakat bergotong royong, karena sistem cash-flow dari NGO yang bantu rekonsialisasi dan rekonstruksi paska bencana. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk turun ke masyarakat, melihat bagaimana rumah-rumah mereka, sampai toiletnya, mengatasi DBD, juga memberi contoh-contoh, sehingga akhirnya mereka bergerak", kata perempuan kelahiran Banda Aceh tahun 1973 yang mengaku turun sendiri ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi sanitasi.

Illiza juga menyampaikan tips terkait pelibatan masyarakat, "Jadi usaha kita lebih ke contoh, juga bantu dengan sistem komunal untuk sanitasi. Jika mereka tahu yang mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, untuk semuanya, itu lebih mengena".

Berbeda dengan Walikota Banda Aceh, Budi Krisyanto, staf Badan Lingkungan Hidup yang mewakili Bupati Probolinggo mengganggap 100% akses sanitasi di 2019 adalah sebuah target yang ambisius. Menurutnya, setiap daerah memiliki konteks yang berbeda, bukan semata-mata soal tersedianya Strategi Sanitasi Kota (SSK), tetapi menciptakan modal sosial di masyarakat. Krisyanto juga mengkritik petunjuk teknis pelaksanaan yang kerap berbeda antar-kementerian. Baginya, dana bukan masalah di daerah, tetapi penggunaan dana haruslah tepat secara prosedur maupun sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, setiap aturan dari Pusat haruslah jelas dan tidak tumpang tindih.

Apakah 100% akses sanitasi tidak memungkinkan? "Bisa, tapi mungkin butuh waktu 10 tahun", kata Krisyanto yang juga meyakini bahwa upaya-upaya terhadap pencapaian akses sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat harus terus digiatkan. [SL]
 

[CSS XIV] Josrizal Zain: AKKOPSI untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 18 September 2014 15:10

babsembr

BANDUNG - Salah seorang tokoh yang bisa dikatakan sebagai motor penggerak Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) adalah Capt. H. Josrizal Zain, S.E., M.M. Penerima Indonesia Green Region Award 2011 sekaligus Walikota Payakumbuh dua periode (2002-2012) ini, sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional AKKOPSI. Sambil meninjau persiapan pameran sanitasi di Sasana Budaya Ganesha sehari sebelum penyelenggaraan City Sanitation Summit XIV, Josrizal yang dikenal sebagai ahli sanitasi ini berbagi pandangannya tentang AKKOPSI dan target pencapaian sanitasi.

Apakah ada yang secara signifikan berbeda antara Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan dukungan AKKOPSI, dan tanpa dukungan AKKOPSI?

Tentu ada perbedaan. PPSP itu bisa sukses, bisa cepat berkembang bila didukung oleh pemerintah daerah. Dominansinya adalah komitmen kepala daerah. Anggota AKKOPSI adalah walikota dan bupati yang peduli sanitasi. Dengan komitmen mereka untuk menjadikan sanitasi sebagai basic needs priority bisa ada percepatan. Bagaimanapun usaha pemerintah, PPSP tanpa dibantu oleh kita sebagai mediator, yang mempengaruhi Bupati dan Walikota, termasuk APBD di daerah, tidak akan jalan. Jadi AKKOPSI mendukung percepatan di bidang sanitasi, sekaligus pencapaian target MDGs.

MDG akan selesai pada 2015, apakah tercapai target PPSP sebagai sebuah program nasional yang didukung oleh AKKOPSI?

Untuk target MDGs, itu tercapai. Tinggal sedikit lagi saja. Sekarang sudah 59,71% dari target 62,41% di 2015, tinggal sekitar 2,70% saja untuk akses sanitasi, dan masih ada waktu sampai 2015. Dan capaian ini kelihatan optimis, misalnya dengan melihat kabupaten kota yang punya Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dari awalnya hanya 6 kota, menjadi 12 tahun 2009 di Jambi, kemudian menjadi 105, dan sekarang sudah ada 348 kabupaten kota. Setelah MDGs, targetnya nanti adalah universal akses sanitasi.

Yang penting adalah kabupaten kota menangkap bahwa pengolahan limbah, sampah, drainage itu sesuatu yang memiliki dampak positif, terutama untuk peningkatan kualitas manusia, kualitas masyarakat, dan dengan sendirinya ada reciprocal interdependent. Kalau masyarakat sehat, anak didik tidak akan mangkir dari sekolah karena sakit, begitupun produktivitas pekerja akan lebih baik, dengan demikian ekonomi juga akan meningkat. Jadi dengan sendirinya pendidikan, kesehatan, ekonomi akan meningkat kalau sanitasinya jalan.

Bagaimana anggota AKKOPSI menempatkan sanitasi sebagai basic needs priority?

APBD sekarang orientasinya performance budget. Input, output, program, output, impact dan outcome-nya harus kelihatan. Kalau misalnya dana yang kita (pemerintah daerah) keluarkan tidak efektif, banyak biaya keluar untuk yang kuratif. Jadi hanya terus untuk pengobatan, 'membantu' orang miskin, padahal sanitasi tidak berhenti pada sanitasi itu sendiri, pasti memperbaiki ekonomi, dan perbaikan ekonomi membantu mengatasi kemiskinan.

AKKOPSI ini inisiatif dari bawah, dari para walikota dan bupati. Bukan dari atas atau dari pusat. Kesadaran kami dulu, untuk mempengaruhi daerah lain itu penting. Dulu orang kampanye hanya untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, sekarang mereka bicara tentang peningkatan 100% akses sanitasi dan air minum. Sanitasi itu 85% dalam bentuk STBM untuk rural, dan 15% untuk komunal. Bisa dicapai. Dan di situlah letak wibawa pemerintah.

Apakah ada syarat khusus bagi kabupaten kota untuk menjadi anggota AKKOPSI?

Jadi anggota AKKOPSI itu tidak ada syarat khusus, selain sudah punya SSK. Artinya, dia harus punya kepedulian pada sanitasi yang tertuang dalam perencanaan. Untuk sosialisasinya, kami mengadakan roadshow ke provinsi-provinsi dengan turut mengundang Walikota/Bupati, Sekda dan menjelaskan bagaimana membuat perencanaan jangka menengah. SSK itu memang strategi jangka menengah, kemudian diperdakan, dan jadi Rencana Investasi Jangka Menengah.

Ada bocoran untuk Deklarasi pada CSS kali ini?

Dalam CSS ini, kita akan melihat capaian dalam lima tahun dan tantangan yang dihadapi untuk universal akses 100%. Kita ingin mempengaruhi Walikota dan Bupati untuk mengupayakan ini, karena kalau pusat saja tidak akan tercapai. Geraknya sekarang ada di kabupaten kota, dan itu memang kewajiban dari pemerintah daerah. Di AKKOPSI ini kita berbagi pengalaman, saling mempengaruhi satu sama lain, dan wujudkan akses air minum dan sanitasi 100%. Dengan demikian ia akan menjadi kepala daerah yang akan selalu dikenang.

Pada akhirnya, Josrizal menyimpulkan bahwa semuanya memang tergantung kepedulian. Dalam teori manajemen, well planning, well organization, well program itu 95% achievement, tapi menurutnya, penting juga mendapatkan orang yang ahli di bidangnya. Right man in the right place. "Kalau pimpinan daerah tidak mau tahu, anak buahnya tidak akan bisa apa-apa", demikian tutur mantan walikota Payakumbuh yang mengaku bahwa pada masanya, akses air minum dan sanitasi mencapai 98%. [SL]

   

Page 1 of 267