Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Indonesia Punya Modal Cukup untuk Pencapaian 100% Akses Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Tuesday, 14 October 2014 00:00

Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan sanitasi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Akses air limbah layak naik dari 51,2% di 2009, menjadi 60,2% di 2014, atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Jika tren peningkatan ini bisa terus dipertahankan maka target MDGs sebesar 62,4% di tahun 2015 bisa terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan universal akses atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan sanitasi yang ingin dicapai pada akhir 2019? Gambaran untuk sanitasi adalah 85% capaian SPM yang meliputi akses penanganan air limbah (85% on-site system dan 15% off-site system) dan persampahan di perkotaan (20% fasilitas reduksi sampah dan 80% penanganan sampah). Sisa 15% adalah kebutuhan dasar yang menyasar pada perilaku dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah.
Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo, universal akses sanitasi adalah the winning strategy yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagi kemajuan wilayahnya. Pengelolaan sanitasi yang baik dapat mencegah kerugian ekonomi sebesar Rp56 trilyun per tahun, perbaikan kondisi sanitasi dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp40 trilyun per tahun, bahkan manfaat ekonomi sanitasi rata-rata (global economic returns) mencapai US$5,5 per dolar yang diinvestasikan.
Walaupun pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan terbesar pencapaian 100% akses sanitasi, tetapi beberapa hal merupakan modalitas yang membuat pemerintah cukup percaya diri untuk menjadikan hal ini sebagai target capaian di 2019. Modalitas itu antara lain, saat ini sudah ada 444 kabupaten/kota yang saat ini telah memiliki perencanaan strategis dalam bentuk Strategi Sanitasi Kota (SSK); peningkatan investasi sanitasi sebesar 1,2% per kapita di APBD dan terus didorong hingga 2%; adanya inisiatif para Kepala Daerah untuk peduli sanitasi lewat organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi); adanya regulasi, pedoman, dan manual pembangunan sanitasi yang dikerjakan melalai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP); adanya partisipasi masyarakat; serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang disebut Nawasis.
Untuk memastikan pemenuhan 100% akses sanitasi pada tahun 2019, pemerintah melalui PPSP akan fokus untuk peningkatan kualitas SSK, konsolidasi pendanaan, dan pemantapan kelembagaan dan peraturan. Hal lain yang juga akan terus didorong adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. [SL]
Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan sanitasi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Akses air limbah layak naik dari 51,2% di 2009, menjadi 60,2% di 2014, atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Jika tren peningkatan ini bisa terus dipertahankan maka target MDGs sebesar 62,4% di tahun 2015 bisa terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan universal akses atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan sanitasi yang ingin dicapai pada akhir 2019? Gambaran untuk sanitasi adalah 85% capaian SPM yang meliputi akses penanganan air limbah (85% on-site system dan 15% off-site system) dan persampahan di perkotaan (20% fasilitas reduksi sampah dan 80% penanganan sampah). Sisa 15% adalah kebutuhan dasar yang menyasar pada perilaku dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah.

Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo, universal akses sanitasi adalah the winning strategy yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagi kemajuan wilayahnya. Pengelolaan sanitasi yang baik dapat mencegah kerugian ekonomi sebesar Rp56 trilyun per tahun, perbaikan kondisi sanitasi dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp40 trilyun per tahun, bahkan manfaat ekonomi sanitasi rata-rata (global economic returns) mencapai US$5,5 per dolar yang diinvestasikan.

Walaupun pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan terbesar pencapaian 100% akses sanitasi, tetapi beberapa hal merupakan modalitas yang membuat pemerintah cukup percaya diri untuk menjadikan hal ini sebagai target capaian di 2019. Modalitas itu antara lain, saat ini sudah ada 444 kabupaten/kota yang saat ini telah memiliki perencanaan strategis dalam bentuk Strategi Sanitasi Kota (SSK); peningkatan investasi sanitasi sebesar 1,2% per kapita di APBD dan terus didorong hingga 2%; adanya inisiatif para Kepala Daerah untuk peduli sanitasi lewat organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi); adanya regulasi, pedoman, dan manual pembangunan sanitasi yang dikerjakan melalai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP); adanya partisipasi masyarakat; serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang disebut Nawasis.

Untuk memastikan pemenuhan 100% akses sanitasi pada tahun 2019, pemerintah melalui PPSP akan fokus untuk peningkatan kualitas SSK, konsolidasi pendanaan, dan pemantapan kelembagaan dan peraturan. Hal lain yang juga akan terus didorong adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. [SL]
 

Pertumbuhan Penduduk, Tantangan dalam Pencapaian Universal Akses Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Wednesday, 08 October 2014 00:00

Melalui draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah merancang target pencapaian akses air minum dan sanitasi layak 100% pada tahun 2019 (universal access). Artinya, pada akhir tahun 2019, semua masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan dipastikan memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Target ini tentu saja melampaui target MDGs. Untuk sanitasi misalnya, target pencapaian MDGs di tahun 2015 adalah 62,41% dan saat ini capaian Indonesia adalah 59.71%. Peningkatannya dua kali lipat dibanding data awal yaitu 24,81% pada tahun 1993, dan hingga 2014, jumlahnya terus bergerak mendekati target.

Walaupun semakin mendekati target MDGs, cita-cita mencapai 100% akses sanitasi pada 2019 bukanlah hal yang mudah. Menko Kesra Agung Laksono, dalam pembukaan City Sanitation Summit XIV September lalu, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini berkaitan dengan populasi penduduk yaitu adanya gap layanan sebesar 120 juta jiwa (53 juta jiwa di perkotaan, dan 66 juta jiwa di perdesaan) karena tingginya Total Fertility Rate (TFR) Indonesia.

Hal senada sempat disampaikan oleh Syarif Puradimadja, Co-Manager Tim Urban Sanitation Development Program (USDP), kepada FutureGov beberapa waktu lalu di Singapura. Bedanya, Puradimadja memberi penekanan pada tingginya angka urbanisasi penduduk yang berbanding terbalik dengan pembangunan akses sanitasi layak. "Laju urbanisasi tahunan di Indonesia adalah 5,89%, dan hal ini menjadi pressure tersendiri karena kecepatan pembangunan sanitasi permukiman hanya 2% per tahun", katanya.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Di luar faktor demografi, pada kesempatan yang sama dengan Agung Laksono, ada tantangan lain yang sama-sama diidentifikasi oleh Hermanto Dardak (Wamen PU), Ali Ghufron Mukti (Wamen Kemkes), dan Sofyan Bakar (Ditjen Bangda, Kemendagri) yang sifatnya lebih ke internal pemerintah, yaitu soal kapasitas kelembagaan dan kerjasama lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan. Soliditas kementerian terkait yang merupakan ujung tombak Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memang sangat dibutuhkan, mengingat saat ini animo kabupaten kota untuk memiliki perencanaan strategis dalam pembangunan sanitasi sangat tinggi. Akan sangat disayangkan bila modalitas ini tidak bersambut baik hanya karena ketiadaan ataupun tumpang tindih arahan. Dan, sangat disayangkan pula ketika berbagai pembelajaran yang baik selama berjalannya PPSP di berbagai daerah tidak terdiseminasi luas.

Agung Laksono sendiri menyampaikan bahwa ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian 100% akses sanitasi, yaitu koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, keserasian kebijakan antara pusat dan daerah, dan hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Walaupun belum ada solusi langsung bagaimana memastikan laju pembangunan sanitasi bisa mengimbangi laju urbanisasi ataupun sebaliknya, tapi setidaknya upaya pembangunan sanitasi tetap perlu dilakukan karena sanitasi layak adalah kebutuhan semua orang. [SL]

 

 

[CSS XIV] Tri Nugroho Utomo: Sanitasi di Rumah, Sanitasi di Sekolah

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Monday, 22 September 2014 00:00

babsembr
BANDUNG - Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo menyatakan bahwa sanitasi, khususnya sanitasi sekolah, harus selalu berbarengan dengan STBM agar ada konsistensi. Baik di sekolah, maupun di rumah, tetap peduli sanitasi. Hal ini disampaikan pada City Sanitation Summit XIV dan Rakornas AKKOPSI VI pada 18 September lalu di Bandung yang bertema "Better Sanitation for Better City".
Hal ini disampaikan guna menjawab tanggapan Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man, tentang masih kurangnya gaung Sekolah Hijau. Menurut Herman Man, jika sanitasi menjangkau sekolah-sekolah maka Green City bisa terkelola.
Nugroho kemudian memberikan ilustrasi, "Kita punya 55 juta anak SD sampai SMP. Kalau mereka bisa PHBS dan kesadaran sanitasinya meningkat, 10 tahun lagi persoalan sanitasi beres". Saat ini upaya pelibatan sekolah telah dimulai dengan memasukkan sanitasi sekolah dalam manual SSK sebagai suatu kesatuan. Anggaran negara untuk pendidikan juga cukup tinggi, jika memungkinkan, diharapkan perhatian Dinas Pendidikan diarahkan ke sanitasi.
Terkait sinergi antara STBM dan sanitasi sekolah, Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyayangkan puskesmas yang masih ragu untuk 'masuk' ke sekolah. "Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harusnya juga meliputi sanitasi. Harusnya sekolah dibina juga oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu terdekat. Dan tupoksi ini ada di daerah", paparnya.
Sementara Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, menyampaikan bahwa sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui Duta Sanitasi. Duta Sanitasi sudah digagas sejak 2008, dan saat ini sudah ada 1016 siswa yang menjadi duta. Tiap duta menyuluh sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun.
Bersamaan dengan CSS XIV dan Rakornas VI juga diselenggarakan Pameran Sanitasi. Sebagian besar peserta pameran adalah sekolah-sekolah di kota Bandung dan sekitarnya. Masing-masing memamerkan inisiatif sekolah untuk sanitasi. Dan dia tiap stand, ada Duta-duta Sanitasi yang siap berbagi pengetahuan dengan pengunjung. [SL]
BANDUNG - Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo menyatakan bahwa sanitasi, khususnya sanitasi sekolah, harus selalu berbarengan dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar ada konsistensi. Baik di sekolah, maupun di rumah, tetap peduli sanitasi. Hal ini disampaikan pada City Sanitation Summit XIV dan Rakernas AKKOPSI VI pada 18 September lalu di Bandung yang bertema "Better Sanitation for Better City".

Hal ini disampaikan guna menjawab tanggapan Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man, tentang masih kurangnya gaung Sekolah Hijau. Menurut Herman Man, jika sanitasi menjangkau sekolah-sekolah maka Green City bisa terkelola.

Nugroho kemudian memberikan ilustrasi, "Kita punya 55 juta anak SD sampai SMP. Kalau mereka bisa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kesadaran sanitasinya meningkat, 10 tahun lagi persoalan sanitasi beres". Saat ini upaya pelibatan sekolah telah dimulai dengan memasukkan sanitasi sekolah dalam manual SSK sebagai suatu kesatuan. Anggaran negara untuk pendidikan juga cukup tinggi, jika memungkinkan, diharapkan perhatian Dinas Pendidikan diarahkan ke sanitasi.

Terkait sinergi antara STBM dan sanitasi sekolah, Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyayangkan Puskesmas yang masih ragu untuk 'masuk' ke sekolah. "Unit Kesehatan Sekolah (UKS) harusnya juga meliputi sanitasi. Harusnya sekolah dibina juga oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu terdekat. Dan tupoksi ini ada di daerah", paparnya.

Sementara Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, menyampaikan bahwa sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui Duta Sanitasi. Duta Sanitasi sudah digagas sejak 2008, dan saat ini sudah ada 1016 siswa yang menjadi duta. Tiap duta menyuluh sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun.

Bersamaan dengan CSS XIV dan Rakernas VI juga diselenggarakan Pameran Sanitasi. Sebagian besar peserta pameran adalah sekolah-sekolah di kota Bandung dan sekitarnya. Masing-masing memamerkan inisiatif sekolah untuk sanitasi. Di tiap booth sekolah, ada Duta-duta Sanitasi yang siap berbagi pengetahuan dengan pengunjung. [SL]
   

[CSS XIV] Atalia Kamil dan para Istri Walikota/Bupati Deklarasikan Dukungan Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 18 September 2014 20:00

babsembr
BANDUNG - Atalia Praratya Kamil, istri dari Walikota Bandung, bersama istri-istri Bupati dan Walikota yang menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), mendeklarasikan dukungan mereka untuk pembangunan sanitasi. Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI Menuju 100% Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019 itu disampaikan jelang penutupan acara City Sanitation Summit XIV (CSS XIV) dan Rakornas AKKOPSI pada Kamis, 18 September 2014 yang lalu di Sasana Budaya Ganesha Bandung.
Dukungan ini disampaikan karena meyakini bahwa mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya percepatan sanitasi. Salah satunya dalam posisi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kabupaten/kota. Adapun sanitasi, erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga. Sanitasi yang baik memang bermula dari keluarga, menurunkan angka kesakitan sehingga bisa meningkatkan produktifitas pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya juga berimbas pada ekonomi dan kesejahteraan. Bahkan dalam presentasi yang disampaikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo, pada rangkaian acara CSS XIV dikatakan, "sanitation is the winning strategy". Sebagai strategi unggulan, modal terbesar percepatan pembangunan sanitasi ada di masyarakat dan di sanalah Atalia Praratya Kamil, dan istri para Bupati/Walikota anggota AKKOPSI mengambil peran penting.
Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan:
Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI
Menuju Pencapaian 100% Akses Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019
Kami istri Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat TP-PKK di kabupaten/kota, berkomitmen untuk:
Pertama, meningkatkan kapasitas berbagai simpul gerakan perempuan di daerah untuk mendorong program Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah kami masing-masing;
Kedua, menjadi salah satu pilar untuk kesuksesan pencapaian 100% Akses Sanitasi yang layak bagi Indonesia 2019, sesuai kemampuan dan potensi yang kami miliki.
Ketiga, mendorong peran aktif Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita serta berbagai simpul masyarakat, khususnya kelompok perempuan lainnya.
Mari kita wujudkan sanitasi yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik
Bandung, 18 September 2014
Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyatakan dukungan pada percepatan pembangunan sanitasi. [SL]
BANDUNG - Atalia Praratya Kamil, istri dari Walikota Bandung, bersama istri-istri Bupati dan Walikota yang menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), mendeklarasikan dukungan mereka untuk pembangunan sanitasi. Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI Menuju 100% Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019 itu disampaikan jelang penutupan acara City Sanitation Summit XIV (CSS XIV) dan Rakernas AKKOPSI pada Kamis, 18 September 2014 yang lalu di Sasana Budaya Ganesha Bandung.

Dukungan ini disampaikan karena meyakini bahwa mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya percepatan sanitasi. Salah satunya dalam posisi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kabupaten/kota. Adapun sanitasi, erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga. Sanitasi yang baik memang bermula dari keluarga, menurunkan angka kesakitan sehingga bisa meningkatkan produktifitas pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya juga berimbas pada ekonomi dan kesejahteraan. Bahkan dalam presentasi yang disampaikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Nugroho Utomo, pada rangkaian acara CSS XIV dikatakan, "sanitation is the winning strategy". Sebagai strategi unggulan, modal terbesar percepatan pembangunan sanitasi ada di masyarakat dan di sanalah Atalia Praratya Kamil, dan istri para Bupati/Walikota anggota AKKOPSI mengambil peran penting.

Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan:

Deklarasi Istri Anggota AKKOPSI
Menuju Pencapaian 100% Akses Sanitasi Layak untuk Indonesia 2019

Kami istri Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat TP-PKK di kabupaten/kota, berkomitmen untuk:

Pertama, meningkatkan kapasitas berbagai simpul gerakan perempuan di daerah untuk mendorong program Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah kami masing-masing;
Kedua, menjadi salah satu pilar untuk kesuksesan pencapaian 100% Akses Sanitasi yang layak bagi Indonesia 2019, sesuai kemampuan dan potensi yang kami miliki.
Ketiga, mendorong peran aktif Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita serta berbagai simpul masyarakat, khususnya kelompok perempuan lainnya.

Mari kita wujudkan sanitasi yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik
Bandung, 18 September 2014
Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyatakan dukungan pada percepatan pembangunan sanitasi. [SL]
 

[CSS XIV] USDP Meraih Penghargaan Khusus 'Best Partner' dalam City Sanitation Summit XIV

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 18 September 2014 19:00

babsembr
BANDUNG - Salah satu acara yang dinanti dalam acara City Sanitation Summit XIV di Bandung pada 18 September 2014 adalah penganugerahan AKKOPSI Award, atau juga dikenal dengan sebutan Sanipura Award, kepada kabupaten kota yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya. Penghargaan pertama di bidang sanitasi ini merupakan bentuk advokasi terhadap upaya operasional dan perawatan sanitasi terbangun untuk menumbuhkan persaingan positif dalam pembangunan sanitasi. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten kota dengan kinerja yang baik dalam bidang sanitasi.
Adapun kategori penghargaan dibedakan atas kategori utama, kategori khusus, dan penghargaan khusus. Kategori utama diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki kinerja baik dalam hal akses, infrastruktur, investasi dan kelembagaan dalam bidang sanitasi. Kategori khusus diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki komitmen pendanaan terbaik, regulasi terbaik, dan investasi terbaik dalam bidang sanitasi. Sedangkan penghargaan khusus diberikan kepada kota kabupaten yang menjadi 'champion' dalam bidang sanitasi, mitra terbaik, dan kepada penyelenggara CSS XIV.
Penghargaan 'best partner' tahun ini diberikan kepada Urban Sanitation Development Program (USDP). USDP merupakan mitra eksternal unit pengelola dan pelaksana (PMU dan PIUs) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kiprah USDP dalam bidang sanitasi sudah dimulai sebelum PPSP digulirkan tahun 2009 oleh pemerintah dan terus berlanjut hingga saat ini. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. R. Agung Laksono, kepada Bram van der Boon dari USDP. [SL]
BANDUNG - Salah satu acara yang dinanti dalam acara City Sanitation Summit XIV dan Rakernas Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) di Bandung pada 18 September 2014 adalah penganugerahan AKKOPSI Award, atau juga dikenal dengan sebutan Sanipura Award, kepada kabupaten kota yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya. Penghargaan pertama di bidang sanitasi ini merupakan bentuk advokasi terhadap upaya operasional dan perawatan sanitasi terbangun untuk menumbuhkan persaingan positif dalam pembangunan sanitasi. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten kota dengan kinerja yang baik dalam bidang sanitasi.

Adapun kategori penghargaan dibedakan atas kategori utama, kategori khusus, dan penghargaan khusus. Kategori utama diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki kinerja baik dalam hal akses, infrastruktur, investasi dan kelembagaan dalam bidang sanitasi. Kategori khusus diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki komitmen pendanaan terbaik, regulasi terbaik, dan investasi terbaik dalam bidang sanitasi. Sedangkan penghargaan khusus diberikan kepada kota kabupaten yang menjadi 'champion' dalam bidang sanitasi, mitra terbaik, dan kepada penyelenggara CSS XIV.

Penghargaan 'best partner' tahun ini diberikan kepada Urban Sanitation Development Program (USDP). USDP merupakan mitra eksternal unit pengelola dan pelaksana (PMU dan PIUs) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kiprah USDP, sebelumnya bernama ISSDP, dalam bidang sanitasi sudah dimulai sebelum PPSP digulirkan tahun 2009 oleh pemerintah dan terus berlanjut hingga saat ini. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. R. Agung Laksono, kepada Manajer Tim USDP, Bram van der Boon. [SL]
   

Page 1 of 267