Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Provinsi Jawa Timur Fokus pada Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 26 March 2015 07:59

BANDUNG - Provinsi Jawa Timur menjadikan air minum dan sanitasi sebagai salah satu fokus pembangunan. Hal tersebut merupakan implementasi dari salah satu misi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD-nya sehingga baik strategi ataupun kebijakan disiapkan oleh pemerintah provinsi. "Strategi dan kebijakannya memang ada khusus di RPJMD. Misi kedua itu diimplementasikan dengan pembangunan air minum dan sanitasi. Jadi memang ada fokus ke sana, ada belanja ke sana", tukas Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat didaulat untuk berbagi pengalaman dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi pada 25 Maret lalu di aula barat Gedung Sate, Bandung.
Mekanisme bagi Pemerintah Provinsi mendukung pendanaan sanitasi di kabupaten/kota
Tidak semua provinsi bergeming untuk membantu pendanaan sanitasi karena menganggap sanitasi sepenuhnya urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan yang diberikan selama ini hanya sebatas pembinaan saja. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur, justru mengingatkan tentang mekanisme yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi untuk mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya mengakselerasi percepatan pembangunan sanitasi dan pencapaian Universal Access.
"Semua kepala daerah itu (harusnya) sudah tahu persis, bisa diatasi dengan BK atau bantuan keuangan. Misalkan BK ke kabupaten Malang, bisa dilakukan dengan spesific grant, BK untuk sanitasi itu haknya kepala daerah membantu kabupaten/kota. Jadi itu bisa dilakukan. Dalam UU 17/2003 dan turunannya di peraturan tentang hibah, bansos dan BK untuk kabupaten/kota atau pihak ke tiga, itu ada."
Sumber pendanaan sanitasi memang bisa berasal dari pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah. Pendanaan pemerintah berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan mekanisme tertentu. Penyaluran dana pembangunan sanitasi melalui APBD Provinsi dapat dilakukan melalui anggaran belanja SKPD maupun transfer dalam bentuk bantuan keuangan, hibah dan bansos, serta pinjaman.
Strategi Pendanaan Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur secara khusus menyiapkan strategi pendanaan untuk percepatan capaian air minum (termasuk sanitasi di dalamnya). Hal itu dimulai dengan menyiapkan perencanaan yang matang dalam bentuk RISPAM, studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED). Perencanaan tersebut menyasar pada beberapa program prioritas seperti SPAM Regional, PAMSIMAS, SPAM Perdesaan dan untuk situasi kekeringan di Jawa Timur. Program-program di buat di wilayah perkotaan, perdesaan maupun kawasan.
Pendanaan untuk tiap-tiap program menggunakan investasi pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk investasi pemerintah, dana investasi berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk APBN, salah satu kendala terbesar adalah bagaimana memenuhi readiness criteria, mengingat beberapa daerah tidak memiliki tanah kas atau lahan yang menjadi salah satu persyaratan. Untuk investasi non-pemerintah, dana investasi bisa berasal dari pihak swasta, swadaya masyarakat, CSR, dll.
Pemerintah Provinsi banyak mengambil peran dalam sharing pendanaan karena konsep besarnya adalah pembangunan SPAM Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah memetakan pembangunan SPAM di wilayahnya yang meliputi kluster besar, kluster kecil dan kluster umbulan.
Program dan gerakan untuk mendorong pembangunan sanitasi
Program Pemerintah Provinsi untuk mendukung akses sanitasi 100% antara lain melalui peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan, peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, pengembangan dan penerapan NSPK (Norma Standart Pedoman Kriteria), peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat, dan pengembangan inovasi teknologi sanitasi.
Terkait kemitraan badan usaha dan masyarakat, Pemerintah Provinsi melalui Bank UMKM Jatim menyalurkan kredit dengan bunga rendah dimana pembangunan sanitasi didorong melalui UMKM-UMKM tersebut. Namun, Pakde Karwo juga memberi catatan bahwa menggunakan pendekatan kerakyatan tidak selalu mudah karena UMKM-UMKM juga kadang tidak siap dengan standar-standar yang ada.
Pada akhirnya, sanitasi sebaiknya tidak sekadar program tetapi juga menjadi sebuah gerakan. Gerakan untuk menggalakkan gotong royong dalam upaya meningkatkan akses sanitasi di masyarakat sebagai upaya mempercepat kondisi ODF (Open Defecation Free), menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kegiatan pemicuan yang diperkuat dengan berbagai strategi/inovasi-inovasi lainnya. Pakde Karwo akui ini bukan hal yang gampang, "ODF itu sudah tidak ada lagi berak di tempat terbuka. Ternyata sulit. Pengalaman kami di Mojokerto, orangnya pindah rumah pun kultur (buang air besar sembarangan) tetap dibawa walaupun sudah dibuatkan jamban. Kultur itu mempengaruhi proses. Dan prosesnya itu butuh waktu lima tahun." Tapi Pakde Karwo juga tetap bangga karena saat ini baru ada empat kabupaten/kota yang sudah ODF dan semuanya ada di Jawa Timur yaitu Pacitan, kota Madiun, Magetan dan Ngawi.
Terobosan khusus yang dilakukan yaitu melalui kerjasama dengan Bank UMKM Jatim untuk pembiayaan kepada HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), pembiayaan sanitasi (jamban keluarga), pembiayaan kepada koperasi TKI purna, TKI dan keluarga TKI; pembiayaan/SKIM kredit Gumuyu kepada kelompok Preman Super (perempuan mandiri sumber perubahan). Banyak hal yang diurus oleh pemerintah, tapi untuk gerakan, Pakde Karwo lebih banyak mengandalkan ibu-ibu karena menurutnya mereka lebih serius untuk persoalan kesehatan.
Menandatangani Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi
Dalam AHL AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi, dilakukan juga penandatanganan Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi. Pakde Karwo, juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan beberapa perwakilan Provinsi lainnya turut merumuskan deklarasi tersebut sebelum dibacakan oleh Sekda NTB di penutupan acara di hadapan para Gubernur, Walikota/Bupati, SKPD terkait, dan peserta lainnya yang hadir (USDP/SL)
BANDUNG - Provinsi Jawa Timur menjadikan air minum dan sanitasi sebagai salah satu fokus pembangunan. Hal tersebut merupakan implementasi dari salah satu misi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD-nya sehingga baik strategi ataupun kebijakan disiapkan oleh pemerintah provinsi. "Strategi dan kebijakannya memang ada khusus di RPJMD. Misi kedua itu diimplementasikan dengan pembangunan air minum dan sanitasi. Jadi memang ada fokus ke sana, ada belanja ke sana", tukas Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat didaulat untuk berbagi pengalaman dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi pada 25 Maret lalu di aula barat Gedung Sate, Bandung.

Mekanisme bagi Pemerintah Provinsi mendukung pendanaan sanitasi di kabupaten/kota

Tidak semua provinsi bergeming untuk membantu pendanaan sanitasi karena menganggap sanitasi sepenuhnya urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan yang diberikan selama ini hanya sebatas pembinaan saja. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur, justru mengingatkan tentang mekanisme yang dapat digunakan Pemerintah Provinsi untuk mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya mengakselerasi percepatan pembangunan sanitasi dan pencapaian Universal Access.

"Semua kepala daerah itu (harusnya) sudah tahu persis, bisa diatasi dengan BK atau bantuan keuangan. Misalkan BK ke kabupaten Malang, bisa dilakukan dengan spesific grant, BK untuk sanitasi itu haknya kepala daerah membantu kabupaten/kota. Jadi itu bisa dilakukan. Dalam UU 17/2003 dan turunannya di peraturan tentang hibah, bansos dan BK untuk kabupaten/kota atau pihak ke tiga, itu ada," katanya,

Sumber pendanaan sanitasi memang bisa berasal dari pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah. Pendanaan pemerintah berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan mekanisme tertentu. Penyaluran dana pembangunan sanitasi melalui APBD Provinsi dapat dilakukan melalui anggaran belanja SKPD maupun transfer dalam bentuk bantuan keuangan, hibah dan bansos, serta pinjaman.

Strategi Pendanaan Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur secara khusus menyiapkan strategi pendanaan untuk percepatan capaian air minum (termasuk sanitasi di dalamnya). Hal itu dimulai dengan menyiapkan perencanaan yang matang dalam bentuk RISPAM, studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED). Perencanaan tersebut menyasar pada beberapa program prioritas seperti SPAM Regional, PAMSIMAS, SPAM Perdesaan dan untuk situasi kekeringan di Jawa Timur. Program-program di buat di wilayah perkotaan, perdesaan maupun kawasan.

Pendanaan untuk tiap-tiap program menggunakan investasi pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk investasi pemerintah, dana investasi berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk APBN, salah satu kendala terbesar adalah bagaimana memenuhi readiness criteria, mengingat beberapa daerah tidak memiliki tanah kas atau lahan yang menjadi salah satu persyaratan. Untuk investasi non-pemerintah, dana investasi bisa berasal dari pihak swasta, swadaya masyarakat, CSR, dll.

Pemerintah Provinsi banyak mengambil peran dalam sharing pendanaan karena konsep besarnya adalah pembangunan SPAM Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah memetakan pembangunan SPAM di wilayahnya yang meliputi kluster besar, kluster kecil dan kluster umbulan.

Program dan gerakan untuk mendorong pembangunan sanitasi

Program Pemerintah Provinsi untuk mendukung akses sanitasi 100% antara lain melalui peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan, peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi, pengembangan dan penerapan NSPK (Norma Standar Pedoman Kriteria), peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat, dan pengembangan inovasi teknologi sanitasi.

Terkait kemitraan badan usaha dan masyarakat, Pemerintah Provinsi melalui Bank UMKM Jatim menyalurkan kredit dengan bunga rendah dimana pembangunan sanitasi didorong melalui UMKM-UMKM tersebut. Namun, Pakde Karwo juga memberi catatan bahwa menggunakan pendekatan kerakyatan tidak selalu mudah karena UMKM-UMKM juga kadang tidak siap dengan standar-standar yang ada.

Pada akhirnya, sanitasi sebaiknya tidak sekadar program tetapi juga menjadi sebuah gerakan. Gerakan untuk menggalakkan gotong royong dalam upaya meningkatkan akses sanitasi di masyarakat sebagai upaya mempercepat kondisi ODF (Open Defecation Free), menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kegiatan pemicuan yang diperkuat dengan berbagai strategi/inovasi-inovasi lainnya. Pakde Karwo akui ini bukan hal yang gampang, "ODF itu (artinya) sudah tidak ada lagi berak di tempat terbuka. Ternyata sulit. Pengalaman kami di Mojokerto, orangnya pindah rumah pun kultur (buang air besar sembarangan) tetap dibawa walaupun sudah dibuatkan jamban. Kultur itu mempengaruhi proses. Dan prosesnya itu butuh waktu lima tahun." Tapi Pakde Karwo juga tetap bangga karena saat ini baru ada empat kabupaten/kota yang sudah ODF dan semuanya ada di Jawa Timur yaitu Pacitan, kota Madiun, Magetan dan Ngawi.

Terobosan khusus yang dilakukan yaitu melalui kerjasama dengan Bank UMKM Jatim untuk pembiayaan kepada HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), pembiayaan sanitasi (jamban keluarga), pembiayaan kepada koperasi TKI purna, TKI dan keluarga TKI; pembiayaan/SKIM kredit Gumuyu kepada kelompok Preman Super (perempuan mandiri sumber perubahan). Banyak hal yang diurus oleh pemerintah, tapi untuk gerakan, Pakde Karwo lebih banyak mengandalkan ibu-ibu karena menurutnya mereka lebih serius untuk persoalan kesehatan.

Menandatangani Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi

Dalam AHL AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi, dilakukan juga penandatanganan Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi. Pakde Karwo, juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan beberapa perwakilan Provinsi lainnya turut merumuskan deklarasi tersebut sebelum dibacakan oleh Sekda NTB di penutupan acara di hadapan para Gubernur, Walikota/Bupati, SKPD terkait, dan peserta lainnya yang hadir (USDP/SL)
 

Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi di Forum AHL AKKOPSI

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 26 March 2015 07:12

BANDUNG - Di pengujung Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi pada 25 Maret lalu di aula barat Gedung Sate, Bandung, dilakukan penandatanganan dan deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi: Gerakan Mencapai Universal Akses Sanitasi di Wilayah Provinsi. Universal Akses Sanitasi merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dicapai pada 2020. Target ini selain membutuhkan kerja keras dan effort semua pihak, juga membawa konsekuensi kebutuhan pendanaan lebih dari Rp 273 triliun sampai lima tahun ke depan. Para Gubernur menyadari perannya dalam memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada, khususnya anggaran kesehatan sesuai UU Nomor 36 tahun 2009.
Deklarasi ini sedianya akan dibacakan dan ditandatangani oleh 10 Gubernur 'kampiun' Program PPSP yaitu Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Sumatra Barat, Gubernur Sumatra Selatan, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sulawesi Utara, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Tetapi dalam kesempatan tersebut hanya dua gubernur yang hadir dan enam gubernur mengirimkan utusan.
Para gubernur dan perwakilan yang hadir sependapat tentang pentingnya pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih sebagai salah satu solusi nyata untuk upaya preventif kesehatan, pentingnya mengoptimalkan instrumen pembangunan sanitasi termasuk dalam proses perencanaan (SSK, MPS, Roadmap Sanitasi Nasional, Roadmap Sanitasi Provinsi), strategisnya peran provinsi dalam pembangunan sanitasi termasuk dalam hal pendanaan, dan multiplier effect dari pembangunan sanitasi terhadap kesehatan, kualitas lingkungan hingga perekonomian di wilayah provinsi.
Dalam deklarasi tersebut, para gubernur dan perwakilan juga bertekad menumbuhkan gerakan kepedulian dan komitmen dalam empat bentuk, yaitu:
Menjaga fokus pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dengan menjadikan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan;
Menumbuhkan serta meningkatkan sinergitas pembangunan sanitasi melalui upaya memaksimalkan instrumen pembangunan sanitasi untuk dimanfaatkan dalam perencanaan dan enganggaran formal pembangunan provinsi dan konsolidasi instrumen yang ada untuk pengusulan pendanaan pemerintah bagi pembangunan sanitasi di wilayah provinsi;
Memaksimalkan efektifitas pemanfaatan anggaran kesehatan, serta sumber-sumber pendanaan lainnya dalam APBD Provinsi untuk pendanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi; dan
Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penggalangan pendanaan serta dalam setiap proses perubahan perilaku menuju kondisi sanitasi layak.
Deklarasi ini diharapkan mendukung fokus pembangunan sanitasi di wilayah provinsi, meningkatkan sinergitas pembangunan sanitasi, memaksimalkan efektifitas pemanfaatan anggaran kesehatan baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya sesuai mekanisme yang tersedia.
Pengurus Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) rencananya akan melakukan rangkaian kunjungan kepada provinsi 'kampiun' program PPSP untuk terus mengadvokasi tindak lanjut deklarasi ini (USDP/SL)
BANDUNG - Di pengujung Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI bersama Provinsi Peduli Sanitasi pada 25 Maret lalu di aula barat Gedung Sate, Bandung, dilakukan penandatanganan dan deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi: Gerakan Mencapai Universal Akses Sanitasi di Wilayah Provinsi. Universal Akses Sanitasi merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dicapai pada 2020. Target ini selain membutuhkan kerja keras dan effort semua pihak, juga membawa konsekuensi kebutuhan pendanaan lebih dari Rp273 triliun sampai lima tahun ke depan. Para Gubernur menyadari perannya dalam memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada, khususnya anggaran kesehatan sesuai UU Nomor 36 tahun 2009.

Deklarasi ini sedianya akan dibacakan dan ditandatangani oleh 10 Gubernur 'kampiun' Program PPSP yaitu Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Sumatra Barat, Gubernur Sumatra Selatan, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sulawesi Utara, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Tetapi dalam kesempatan tersebut hanya dua gubernur yang hadir dan enam gubernur mengirimkan utusan.

Para gubernur dan perwakilan yang hadir sependapat tentang pentingnya pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih sebagai salah satu solusi nyata untuk upaya preventif kesehatan, pentingnya mengoptimalkan instrumen pembangunan sanitasi termasuk dalam proses perencanaan (SSK, MPS, Roadmap Sanitasi Nasional, Roadmap Sanitasi Provinsi), strategisnya peran provinsi dalam pembangunan sanitasi termasuk dalam hal pendanaan, dan multiplier effect dari pembangunan sanitasi terhadap kesehatan, kualitas lingkungan hingga perekonomian di wilayah provinsi.

Dalam deklarasi tersebut, para gubernur dan perwakilan juga bertekad menumbuhkan gerakan kepedulian dan komitmen dalam empat bentuk, yaitu:
  1. Menjaga fokus pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dengan menjadikan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan;
  2. Menumbuhkan serta meningkatkan sinergitas pembangunan sanitasi melalui upaya memaksimalkan instrumen pembangunan sanitasi untuk dimanfaatkan dalam perencanaan dan enganggaran formal pembangunan provinsi dan konsolidasi instrumen yang ada untuk pengusulan pendanaan pemerintah bagi pembangunan sanitasi di wilayah provinsi;
  3. Memaksimalkan efektifitas pemanfaatan anggaran kesehatan, serta sumber-sumber pendanaan lainnya dalam APBD Provinsi untuk pendanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi; dan
  4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penggalangan pendanaan serta dalam setiap proses perubahan perilaku menuju kondisi sanitasi layak.
Deklarasi ini diharapkan mendukung fokus pembangunan sanitasi di wilayah provinsi, meningkatkan sinergitas pembangunan sanitasi, memaksimalkan efektifitas pemanfaatan anggaran kesehatan baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya sesuai mekanisme yang tersedia.

Pengurus Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) rencananya akan melakukan rangkaian kunjungan kepada provinsi 'kampiun' program PPSP untuk terus mengadvokasi tindak lanjut deklarasi ini (USDP/SL)
 

Payung Hukum Telah Tersedia, Tinggal Implementasinya

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 26 March 2015 06:48

BANDUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa 2015 adalah tahun awal RPJMN 2015-2019 yang merupakan era pemanfaatan infrastruktur, termasuk infrastruktur permukiman yaitu universal access bagi masyarakat untuk mendapatkan permukiman layak huni. Amanat RPJMN ini didukung oleh Kementerian PUPR melalui prakarsa 100-0-100 hingga lima tahun ke depan. 100 untuk target prosentase pencapaian air minum layak, 0 untuk target prosentase permukiman kumuh, dan 100 untuk target prosentase sanitasi layak di akhir tahun 2019. Hal ini disampaikan dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi di Bandung, 25 Maret 2015.
Plh. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, yang mewakili Plt. Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, juga mengapresiasi para walikota/bupati yang menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Baginya, keikutsertaan dalam AKKOPSI merupakan langkah awal para pemimpin daerah peduli sanitasi. Peduli sanitasi berarti peduli kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa walaupun masih ada gap dalam pencapaian universal access, tapi sebenarnya capaian infrastruktur bidang sanitasi terus meningkat dari tahun ke tahun.
80 Juta Penduduk Belum Bisa Akses Sanitasi Layak
Menurut catatan Kementerian PUPR, capaian pembangunan infrastruktur sanitasi per 2013 untuk sektor air limbah sudah mencapai 60,9%. Tetapi untuk mencapai target 100% di akhir tahun 2019, masih ada gap sebesar 39% atau masih ada 80 juta penduduk belum bisa mengakses sanitasi layak saat ini yang perlu menjadi perhatian. Beberapa strategi telah disiapkan untuk akselerasi pencapaian target yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sanitasi, meningkatkan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumberdaya manusia, serta membangun kerjasama lintas sektor dan kemitraan.
Sementara itu, dalam pengelolaan persampahan, capaian pembangunan infrastruktur per 2013 telah mencapai 79%, sisa gap yang perlu ditutup adalah sekitar 20%. Untuk itu pun, Kementerian PUPR melakukan strategi peningkatan implementasi produk pengaturan dan pengembangan teknologi sanitasi.
Capaian pembangunan infrastruktur yang ada serta berbagai strategi mengatasi gap diharapkan menjadi motivasi pencapaian target universal access.
Tantangan dan Peluang Pembangunan Sanitasi
Dalam paparannya, Dwityo A. Soeranto juga mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan sanitasi. Tantangan pembangunan sanitasi berhubungan dengan pemahaman dan perhatian pemerintah daerah akan sanitasi, kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bagaimana memanfaatkan alternatif sumber pendanaan seperti kerjasama dengan pihak swasta, program CSR, maupun pinjaman/hibah luar negeri. Layanan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Sedangkan terkait keterbatasan pendanaan pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, Dwityo mengingatkan bahwa masih ada tiga peluang yang bisa dimanfaatkan. Pertama, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pendanaan sanitasi bisa masuk dalam upaya preventif dan promotif sektor kesehatan. Kedua, Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang PPAMS yang bisa menjadi payung hukum pembangunan sanitasi di daerah. Ketiga, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi hibah di bidang sanitasi selama didukung oleh readiness criteria yang memadai.
Hibah APBN dengan Pendekatan Output-based
Menurut Dwityo, Ditjen Cipta Karya tahun ini ditantang oleh Direktur Pendanaan Bappenas dengan hibah APBN sebesar dua triliun rupiah. Hibah ini menggunakan pendekatan output-based dimana pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu serta memastikan bahwa infrastruktur tersebut dapat dinikmati masyarakat, baru hibah diberikan sebagai penggantian.
Walaupun dana hibah ini cukup besar, serapannya terhitung kecil karena keterbatasan pemerintah daerah untuk menyiapkan readiness criteria.
Di hadapan para gubernur, walikota/bupati dan SKPD yang hadir, Dwityo juga menunjukkan pengalaman berbagai daerah yang dapat dijadikan pembelajaran pembangunan sanitasi untuk dapat ditiru ataupun dijadikan inspirasi karena sanitasi adalah urusan kita semua (USDP/SL)
BANDUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa 2015 adalah tahun awal RPJMN 2015-2019 yang merupakan era pemanfaatan infrastruktur, termasuk infrastruktur permukiman yaitu universal access bagi masyarakat untuk mendapatkan permukiman layak huni. Amanat RPJMN ini didukung oleh Kementerian PUPR melalui prakarsa 100-0-100 hingga lima tahun ke depan. 100 untuk target prosentase pencapaian air minum layak, 0 untuk target prosentase permukiman kumuh, dan 100 untuk target prosentase sanitasi layak di akhir tahun 2019. Hal ini disampaikan dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi di Bandung, 25 Maret 2015.

Plh. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, yang mewakili Plt. Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, juga mengapresiasi para walikota/bupati yang menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Baginya, keikutsertaan dalam AKKOPSI merupakan langkah awal para pemimpin daerah peduli sanitasi. Peduli sanitasi berarti peduli kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa walaupun masih ada gap dalam pencapaian universal access, tapi sebenarnya capaian infrastruktur bidang sanitasi terus meningkat dari tahun ke tahun.

80 Juta Penduduk Belum Bisa Akses Sanitasi Layak

Menurut catatan Kementerian PUPR, capaian pembangunan infrastruktur sanitasi per 2013 untuk sektor air limbah sudah mencapai 60,9%. Tetapi untuk mencapai target 100% di akhir tahun 2019, masih ada gap sebesar 39% atau masih ada 80 juta penduduk belum bisa mengakses sanitasi layak saat ini yang perlu menjadi perhatian. Beberapa strategi telah disiapkan untuk akselerasi pencapaian target yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sanitasi, meningkatkan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumberdaya manusia, serta membangun kerjasama lintas sektor dan kemitraan.

Sementara itu, dalam pengelolaan persampahan, capaian pembangunan infrastruktur per 2013 telah mencapai 79%, sisa gap yang perlu ditutup adalah sekitar 20%. Untuk itu pun, Kementerian PUPR melakukan strategi peningkatan implementasi produk pengaturan dan pengembangan teknologi sanitasi. Capaian pembangunan infrastruktur yang ada serta berbagai strategi mengatasi gap diharapkan menjadi motivasi pencapaian target universal access.

Tantangan dan Peluang Pembangunan Sanitasi

Dalam paparannya, Dwityo A. Soeranto juga mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan sanitasi. Tantangan pembangunan sanitasi berhubungan dengan pemahaman dan perhatian pemerintah daerah akan sanitasi, kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bagaimana memanfaatkan alternatif sumber pendanaan seperti kerjasama dengan pihak swasta, program CSR, maupun pinjaman/hibah luar negeri. Layanan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Sedangkan terkait keterbatasan pendanaan pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, Dwityo mengingatkan bahwa masih ada tiga peluang yang bisa dimanfaatkan. Pertama, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pendanaan sanitasi bisa masuk dalam upaya preventif dan promotif sektor kesehatan. Kedua, Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang PPAMS yang bisa menjadi payung hukum pembangunan sanitasi di daerah. Ketiga, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi hibah di bidang sanitasi selama didukung oleh readiness criteria yang memadai.
Hibah APBN dengan Pendekatan Output-based

Menurut Dwityo, Ditjen Cipta Karya tahun ini ditantang oleh Direktur Pendanaan Bappenas dengan hibah APBN sebesar dua triliun rupiah. Hibah ini menggunakan pendekatan output-based dimana pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu serta memastikan bahwa infrastruktur tersebut dapat dinikmati masyarakat, baru hibah diberikan sebagai penggantian. Walaupun dana hibah ini cukup besar, serapannya terhitung kecil karena keterbatasan pemerintah daerah untuk menyiapkan readiness criteria.

Di hadapan para gubernur, walikota/bupati dan SKPD yang hadir, Dwityo juga menunjukkan pengalaman berbagai daerah yang dapat dijadikan pembelajaran pembangunan sanitasi untuk dapat ditiru ataupun dijadikan inspirasi karena sanitasi adalah urusan kita semua (USDP/SL)
   

Menkes RI: Bekerja Keras, Bekerja Cerdas dan Bersinergi Mencapai Universal Akses

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 26 March 2015 02:40

BANDUNG - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek, didaulat menyampaikan paparan kunci dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) - AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi yang dihadiri oleh beberapa Gubernur 'kampiun' Program PPSP, Walikota/Bupati, dan SKPD terkait di Bandung, 25 Maret 2015. Dalam paparan yang dibacakan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PPPL) Kemenkes, H. M. Subuh, ia menyambut baik tema yang ditetapkan panitia yaitu 'Sanitasi Layak sebagai Upaya Preventif Kesehatan menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020'.
Tema ini dianggap relevan dengan upaya pemerintah menyediakan akses air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat. Air minum dan sanitasi yang terjangkau oleh seluruh penduduk sangat menentukan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta merupakan inti yang disampaikan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang PPAMS.
Sanitasi semakin dipahami
Nila Moeloek bersyukur karena istilah sanitasi layak maupun upaya promotif dan preventif semakin dipahami masyarakat, bukan hanya di kalangan kesehatan. Ia juga bangga karena urusan sanitasi kini telah menjadi tanggung jawab dan domain bersama lintas sektor. Bahkan dengan kehadiran AKKOPSI, ia meyakini bahwa para walikota dan bupati bisa menggunakan kepemimpinannya untuk menjadi penggerak pencapaian universal access.
Bersama Wujudkan Universal Access
Universal Access on Water and Sanitation by 2020 adalah kondisi dimana seluruh penduduk di Indonesia dapat menjangkau air minum dan sanitasi layak. "Tentu ini pekerjaan yang besar, berat, perlu effort dari berbagai pihak dan perlu menggerahkan sumberdaya bersama", demikian pernyataan yang disampaikan.
Berdasarkan data Riskesdas 2013, memang ada gap yang cukup besar antara proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi layak dengan target yang ingin dicapai.  Tren akses air minum dan sanitasi memang terus naik, tetapi perlu akselerasi terus-menerus. Dalam paparan yang dibacakan oleh Dirjen PPPL tersebut, Menkes meminta semua yang hadir, terutama gubernur, bupati/walikota dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bersinergi kuat untuk mewujudkan universal access.
Payung Hukum dan Peluang Pembangunan Sanitasi
Universal access memiliki nilai strategis mencegah kerugian negara sebesar 56 triliun rupiah per tahun, dan membantu penghematan sebesar 40 triliun rupiah per tahun. Tetapi dibutuhkan dana investasi sebesar 273 triliun rupiah baik dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain. Saat ini realisasi pendanaan sanitasi yang terpantau melalui NAWASIS baru sekitar 2% dari dana investasi yang dibutuhkan. Bupati dan walikota diminta berperan dalam peningkatan pendanaan pembangunan sanitasi di daerahnya. Salah satu peluang yang dimungkinkan adalah menggunakan alokasi biaya kesehatan dalam APBD. Kerangka regulasinya adalah PP 56 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.
Kerangka regulasi lain yang dapat digunakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan agar kabupaten/kota mengalokasikan minimal 10% di luar gaji untuk pembangunan kesehatan. Dan 2/3 anggaran pembangunan kesehatan di daerah tersebut diutamakan untuk pelayanan promotif dan preventif dan bisa digunakan untuk menunjang pembangunan sanitasi berupa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan STBM.
Dari data Riskesdas, angka kesakitan di Indonesia bergerak pada range 15-20%. Memberi perhatian pada isu sanitasi artinya bergerak pada 80% yang sehat agar tetap sehat.
Di akhir paparan yang dibacakan oleh Dirjen PPPL Kemenkes, Nila Moelek meyakini bahwa Universal Access on Water and Sanitation by 2020 dapat diwujudkan karena diperkuat juga dengan adanya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) (USDP/SL)
BANDUNG - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek, didaulat menyampaikan paparan kunci dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) - AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi yang dihadiri oleh beberapa Gubernur 'kampiun' Program PPSP, Walikota/Bupati, dan SKPD terkait di Bandung, 25 Maret 2015. Dalam paparan yang dibacakan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PPPL) Kemenkes, H. M. Subuh, ia menyambut baik tema yang ditetapkan panitia yaitu 'Sanitasi Layak sebagai Upaya Preventif Kesehatan menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020'.

Tema ini dianggap relevan dengan upaya pemerintah menyediakan akses air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat. Air minum dan sanitasi yang terjangkau oleh seluruh penduduk sangat menentukan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta merupakan inti yang disampaikan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang PPAMS.

Sanitasi semakin dipahami

Nila Moeloek bersyukur karena istilah sanitasi layak maupun upaya promotif dan preventif semakin dipahami masyarakat, bukan hanya di kalangan kesehatan. Ia juga bangga karena urusan sanitasi kini telah menjadi tanggung jawab dan domain bersama lintas sektor. Bahkan dengan kehadiran AKKOPSI, ia meyakini bahwa para walikota dan bupati bisa menggunakan kepemimpinannya untuk menjadi penggerak pencapaian universal access.

Bersama Wujudkan Universal Access

Universal Access on Water and Sanitation by 2020 adalah kondisi dimana seluruh penduduk di Indonesia dapat menjangkau air minum dan sanitasi layak. "Tentu ini pekerjaan yang besar, berat, perlu effort dari berbagai pihak dan perlu menggerahkan sumberdaya bersama", demikian pernyataan yang disampaikan.

Berdasarkan data Riskesdas 2013, memang ada gap yang cukup besar antara proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi layak dengan target yang ingin dicapai.  Tren akses air minum dan sanitasi memang terus naik, tetapi perlu akselerasi terus-menerus. Dalam paparan yang dibacakan oleh Dirjen PPPL tersebut, Menkes meminta semua yang hadir, terutama gubernur, bupati/walikota dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bersinergi kuat untuk mewujudkan universal access.

Payung Hukum dan Peluang Pembangunan Sanitasi

Universal access memiliki nilai strategis mencegah kerugian negara sebesar 56 triliun rupiah per tahun, dan membantu penghematan sebesar 40 triliun rupiah per tahun. Tetapi dibutuhkan dana investasi sebesar 273 triliun rupiah baik dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain. Saat ini realisasi pendanaan sanitasi yang terpantau melalui NAWASIS baru sekitar 2% dari dana investasi yang dibutuhkan. Bupati dan walikota diminta berperan dalam peningkatan pendanaan pembangunan sanitasi di daerahnya. Salah satu peluang yang dimungkinkan adalah menggunakan alokasi biaya kesehatan dalam APBD. Kerangka regulasinya adalah PP 56 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.

Kerangka regulasi lain yang dapat digunakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan agar kabupaten/kota mengalokasikan minimal 10% di luar gaji untuk pembangunan kesehatan. Dan 2/3 anggaran pembangunan kesehatan di daerah tersebut diutamakan untuk pelayanan promotif dan preventif dan bisa digunakan untuk menunjang pembangunan sanitasi berupa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan STBM.

Dari data Riskesdas, angka kesakitan di Indonesia bergerak pada range 15-20%. Memberi perhatian pada isu sanitasi artinya bergerak pada 80% yang sehat agar tetap sehat.

Di akhir paparan yang dibacakan oleh Dirjen PPPL Kemenkes, Nila Moelek meyakini bahwa Universal Access on Water and Sanitation by 2020 dapat diwujudkan karena diperkuat juga dengan adanya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) (USDP/SL)
 

Dirjen PPPL Kemenkes Puji Sanitasi Kota Bandung

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 26 March 2015 02:31

BANDUNG - Walikota Bandung, Ridwan Kamil, sumringah karena di sela paparan kunci Menteri Kesehatan yang dibacakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PPPL) Kemenkes, H. M. Subuh, terselip pujian untuk kota Bandung. Pujian disampaikan dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) - AKKOPSI Bersama Provinsi Sanitasi yang dihadiri oleh beberapa Gubernur atau yang mewakili, Walikota/Bupati, dan SKPD terkait di Bandung, 25 Maret 2015.
H. M. Subuh menceritakan sepenggal pengalamannya sebelum menghadiri Forum AHL, "Kegiatan ini bertepatan dengan hari kesehatan sedunia yang tahun ini diberi tema 'Food Safety'. Jadi kalau bicara keamanan pangan, kita bicara sanitasi. Pagi tadi saya sempat singgah di satu tempat jajanan pasar di pinggir jalan, alhamdulilah bersih, saya lihat bangunannya bagus, padahal sebelahnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Saya beranikan diri untuk makan. Yang luar biasa dari pengamatan saya yaitu hanya ada satu ekor lalat. Proses diare itu biasanya setengah sampai satu jam, tapi sampai sekarang perut saya aman," pujinya disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.
Baginya, hal ini membuktikan bahwa sanitasi layak tak lepas dari upaya preventif kesehatan. Masyarakat terhindar dari penyakit dan derajat kesehatan pun meningkat bila akses terhadap air minum maupun layak bisa terjangkau.
Forum AHL kali ini mengambil tema, 'Sanitasi sebagai Upaya Preventif Menuju Universal Sanitation Access 2020.' Dalam kesempatan ini, H. M. Subuh yakin bahwa 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dapat menjadi penggerak sanitasi dengan menggunakan kepemimpinannya sehingga target Universal Access on Water and Sanitation by 2020 bisa tercapai (USDP/SL)
BANDUNG - Walikota Bandung, Ridwan Kamil, sumringah karena di sela paparan kunci Menteri Kesehatan yang dibacakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PPPL) Kemenkes, H. M. Subuh, terselip pujian untuk kota Bandung. Pujian disampaikan dalam Forum Advocacy and Horizontal Learning (AHL) - AKKOPSI Bersama Provinsi Sanitasi yang dihadiri oleh beberapa Gubernur atau yang mewakili, Walikota/Bupati, dan SKPD terkait di Bandung, 25 Maret 2015.

H. M. Subuh menceritakan sepenggal pengalamannya sebelum menghadiri Forum AHL, "Kegiatan ini bertepatan dengan hari kesehatan sedunia yang tahun ini diberi tema 'Food Safety'. Jadi kalau bicara keamanan pangan, kita bicara sanitasi. Pagi tadi saya sempat singgah di satu tempat jajanan pasar di pinggir jalan, alhamdulilah bersih, saya lihat bangunannya bagus, padahal sebelahnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Saya beranikan diri untuk makan. Yang luar biasa dari pengamatan saya yaitu hanya ada satu ekor lalat. Proses diare itu biasanya setengah sampai satu jam, tapi sampai sekarang perut saya aman," pujinya disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.

Baginya, hal ini membuktikan bahwa sanitasi layak tak lepas dari upaya preventif kesehatan. Masyarakat terhindar dari penyakit dan derajat kesehatan pun meningkat bila akses terhadap air minum maupun layak bisa terjangkau.

Forum AHL kali ini mengambil tema, 'Sanitasi sebagai Upaya Preventif Menuju Universal Sanitation Access 2020.' Dalam kesempatan ini, H. M. Subuh yakin bahwa 348 Bupati/Walikota anggota AKKOPSI dapat menjadi penggerak sanitasi dengan menggunakan kepemimpinannya sehingga target Universal Access on Water and Sanitation by 2020 bisa tercapai (USDP/SL)
   

Page 1 of 271