Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Tiga Dokumen Rujukan untuk Perencanaan Pembangunan Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Wednesday, 18 February 2015 00:00

AKHIR 2014 lalu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sanitasi dan air minum adalah urusan bersama (lintas sektor dan konkuren), memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta realitas bahwa utilisasi sumber-sumber pendanaan sanitasi belum optimal untuk menunjang pembangunan sanitasi.
Pembangunan sanitasi berdasarkan peraturan ini didefinisikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Terkait dengan peningkatan perencanaan pembangunan sanitasi, peraturan ini secara eksplisit menyebutkan tiga dokumen yang menjadi acuan yaitu Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Provinsi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Roadmap Sanitasi Nasional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang penyediaan sanitasi dan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi. Roadmap Sanitasi Provinsi disusun oleh pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Roadmap Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya. Sedangkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi dengan menyesuaikan pada kondisinya.
Dengan penyebutan ketiga dokumen ini secara eksplisit dalam Perpres PPAMS, tersedia acuan untuk menautkan perencanaan sanitasi dalam proses penganggaran formal yang lebih memberi kepastian implementasi. Perpres PPAMS ditetapkan dan mulai berlaku sejak 22 Desember 2014. (USDP/SL)
AKHIR 2014 lalu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sanitasi dan air minum adalah urusan bersama (lintas sektor dan konkuren), memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta realitas bahwa utilisasi sumber-sumber pendanaan sanitasi belum optimal untuk menunjang pembangunan sanitasi.

Pembangunan sanitasi berdasarkan peraturan ini didefinisikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Terkait dengan peningkatan perencanaan pembangunan sanitasi, peraturan ini secara eksplisit menyebutkan tiga dokumen yang menjadi acuan yaitu Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Provinsi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Roadmap Sanitasi Nasional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang penyediaan sanitasi dan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi. Roadmap Sanitasi Provinsi disusun oleh pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Roadmap Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya. Sedangkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi dengan menyesuaikan pada kondisinya.

Dengan penyebutan ketiga dokumen ini secara eksplisit dalam Perpres PPAMS, tersedia acuan untuk menautkan perencanaan sanitasi dalam proses penganggaran formal yang lebih memberi kepastian implementasi. Perpres PPAMS ditetapkan dan mulai berlaku sejak 22 Desember 2014. (USDP/SL)
 

Perpres Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS) Diterbitkan

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Tuesday, 17 February 2015 00:00

SEJAK Program PPSP diluncurkan pada akhir 2009, banyak kabupaten/kota telah menunjukkan minat sekaligus menjadi peserta program. Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dibentuk dan para Walikota maupun Bupati yang tergabung di dalamnya berkomitmen untuk mengalokasikan 2% anggaran APBD untuk pembangunan air minum dan sanitasi di daerahnya. Sanitasi memang merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar masyarakat yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.

Komitmen terkait pendanaan yang diinisiasi tahun 2011 ternyata belum bisa maksimal, rata-rata baru bisa mengalokasikan 1,2% dari APBD. Urusan pendanaan sanitasi cenderung sulit dialokasi dalam APBD kabupaten/kota, sinergi pendanaan dengan pemerintah provinsi pun kerap terhalang alasan tidak tersedianya produk hukum yang kuat, sehingga perencanaan yang dibuat tidak terimplementasikan dengan baik.

Di kuartal akhir 2013, kebutuhan akan adanya aturan yang menjadi rujukan sekaligus bisa mendorong alokasi pendanaan sanitasi dirasa semakin mendesak. Dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2013, konsep Surat Keputusan Bersama Menteri mulai digulirkan dan dibahas. Konferensi tersebut juga mengagendakan pertemuan bilateral antar Kementerian terkait untuk membahas kebutuhan regulasi dalam tempo cepat. Pertemuan yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum ini menghasilkan kesepakatan skema pendanaan sebagai berikut: pendanaan oleh provinsi melalui belanja SKPD, hibah dan bantuan keuangan; pengalihan secara bertahap pendanaan kementerian melalui dekon/TP menjadi DAK sanitasi dan DAK air minum; dan, pemanfaatan alokasi APBN lainnya.
Walaupun alternatif regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Bersama sudah muncul pada Pertemuan Bilateral, baru disepakati kemudian dalam serangkaian Pertemuan Eselon-2 yang dilakukan antara Desember 2013 hingga April 2014. Selain bentuk regulasi, substansi pengaturan yang meliputi prinsip pengelolaan, penyelenggaraan program dan kegiatan, serta koordinasi peningkatan efektifitas juga dibahas sambil berkoordinasi dengan Biro Hukum. Dalam tahapan ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga turut bergabung.
Inisiatif meningkatkan bentuk draft Peraturan Menteri Bersama menjadi Peraturan Presiden baru disepakati kemudian pada Pertemuan Eselon-1 pada bulan Mei 2014. Peraturan Presiden dianggap merupakan bentuk regulasi yang lebih tepat mengingat banyaknya kementerian yang terlibat. Sejak saat itu konsolidasi dengan Kemenkokesra (saat ini KemenkoPMK) semakin intensif dilakukan dalam rangka memastikan efektifitas dan mengawal substansi regulasi. Dalam City Sanitation Summit XIV di Bandung, Menkokesra, Agung Laksono, menyatakan bahwa penerbitan Perpres PPAMS masuk dalam daftar 100 program terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir. Laksono menargetkan hal ini terealisasi sebelum 20 Oktober 2014 tetapi penerbitan Perpres baru terlaksana pada 22 Desember 2014 di masa pemerintahan Joko Widodo. Walaupun Perpres ini sudah banyak dinanti oleh kabupaten/kota, tetapi sejak ditetapkan hingga hari ini masih sepi sosialisasi. (USDP/SL)Komitmen terkait pendanaan yang diinisiasi tahun 2011 ternyata belum bisa maksimal, rata-rata baru bisa mengalokasikan 1,2% dari APBD. Urusan pendanaan sanitasi cenderung sulit dialokasi dalam APBD kabupaten/kota, sinergi pendanaan dengan pemerintah provinsi pun kerap terhalang alasan tidak tersedianya produk hukum yang kuat, sehingga perencanaan yang dibuat tidak terimplementasikan dengan baik.
Di kuartal akhir 2013, kebutuhan akan adanya aturan yang menjadi rujukan sekaligus bisa mendorong alokasi pendanaan sanitasi dirasa semakin mendesak. Dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2013, konsep Surat Keputusan Bersama Menteri mulai digulirkan dan dibahas. Konferensi tersebut juga mengagendakan pertemuan bilateral antar Kementerian terkait untuk membahas kebutuhan regulasi dalam tempo cepat. Pertemuan yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum ini menghasilkan kesepakatan skema pendanaan sebagai berikut: pendanaan oleh provinsi melalui belanja SKPD, hibah dan bantuan keuangan; pengalihan secara bertahap pendanaan kementerian melalui dekon/TP menjadi DAK sanitasi dan DAK air minum; dan, pemanfaatan alokasi APBN lainnya.

Walaupun alternatif regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Bersama sudah muncul pada Pertemuan Bilateral, baru disepakati kemudian dalam serangkaian Pertemuan Eselon-2 yang dilakukan antara Desember 2013 hingga April 2014. Selain bentuk regulasi, substansi pengaturan yang meliputi prinsip pengelolaan, penyelenggaraan program dan kegiatan, serta koordinasi peningkatan efektifitas juga dibahas sambil berkoordinasi dengan Biro Hukum. Dalam tahapan ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga turut bergabung.

Inisiatif meningkatkan bentuk draft Peraturan Menteri Bersama menjadi Peraturan Presiden baru disepakati kemudian pada Pertemuan Eselon-1 pada bulan Mei 2014. Peraturan Presiden dianggap merupakan bentuk regulasi yang lebih tepat mengingat banyaknya kementerian yang terlibat. Sejak saat itu konsolidasi dengan Kemenkokesra (saat ini KemenkoPMK) semakin intensif dilakukan dalam rangka memastikan efektifitas dan mengawal substansi regulasi. Dalam City Sanitation Summit XIV di Bandung, Menkokesra, Agung Laksono, menyatakan bahwa penerbitan Perpres Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS) masuk dalam daftar 100 program terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir. Laksono menargetkan hal ini terealisasi sebelum 20 Oktober 2014 tetapi penerbitan Perpres baru terlaksana pada 22 Desember 2014 di masa pemerintahan Joko Widodo. Walaupun Perpres ini sudah banyak dinanti oleh kabupaten/kota, tetapi sejak ditetapkan hingga hari ini masih sepi sosialisasi. (USDP/SL)

 

 

Kementerian Pekerjaan Umum Identifikasi Lima Tantangan Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Tuesday, 04 November 2014 00:00

JAKARTA - Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Penetapan Peserta PPSP Tahun 2015 pada akhir Oktober lalu, Meytri Wilda Ayuantari, S.T., Kasi Perencanaan Subdit Rentek - Dit Pengembangan PLP, Kementerian Pekerjaan Umum, menyampaikan lima hal yang diidentifikasi jajarannya terkait tantangan PPSP ke depan.
Pertama, adanya gap untuk memenuhi target akses universal di tahun 2019. Ia menyampaikan, saat ini akses penduduk terhadap sanitasi layak baru mencapai 59,71%, sehingga masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka 100%. Laju pembangunan sanitasi Indonesia saat ini masih berkisar antara 2% per tahun. Untuk mencapai akses universal, perlu percepatan hingga 8% per tahun.
Kedua, pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Saat ini rata-rata anggaran sanitasi yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD masih di bawah satu persen, padahal sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan.
Ketiga, masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi. Kesiapan implementasi antara lain ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola. Dalam hal ini, dikaitkan dengan infrastruktur sanitasi yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi daerah tersebut.
Keempat, terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sanitasi memang merupakan kendala tersendiri dan berhubungan erat dengan bagaimana pemerintah melihat sanitasi sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Kelima, terbatasnya SDM pengembangan sanitasi baik di daerah, di pusat, maupun terbatasnya penyedia layanan sanitasi.
Selain mengidentifkasi tantangan, Meytri juga menyampaikan mengenai kebijakan terkait pengembangan peraturan yang mendukung, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses layanan sanitasi, peningkatan dan pengembangan alternatif pembiayaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
Dalam pembangunan sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk skala lingkungan atau komunitas, sedangkan pendekatan berbasis institusi digunakan untuk skala kawasan/kota, dan skala nasional/regional [SL]
JAKARTA - Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Penetapan Peserta PPSP Tahun 2015 pada akhir Oktober lalu, Meytri Wilda Ayuantari, S.T., Kasi Perencanaan Subdit Rentek - Dit Pengembangan PLP, Kementerian Pekerjaan Umum, menyampaikan lima hal yang diidentifikasi jajarannya terkait tantangan PPSP ke depan.

Pertama, adanya gap untuk memenuhi target akses universal di tahun 2019. Ia menyampaikan, saat ini akses penduduk terhadap sanitasi layak baru mencapai 59,71%, sehingga masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka 100%. Laju pembangunan sanitasi Indonesia saat ini masih berkisar antara 2% per tahun. Untuk mencapai akses universal, perlu percepatan hingga 8% per tahun.

Kedua, pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Saat ini rata-rata anggaran sanitasi yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD masih di bawah satu persen, padahal sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan.

Ketiga, masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi. Kesiapan implementasi antara lain ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola. Dalam hal ini, dikaitkan dengan infrastruktur sanitasi yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi daerah tersebut.

Keempat, terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sanitasi memang merupakan kendala tersendiri dan berhubungan erat dengan bagaimana pemerintah melihat sanitasi sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius.

Kelima, terbatasnya SDM pengembangan sanitasi baik di daerah, di pusat, maupun terbatasnya penyedia layanan sanitasi.

Selain mengidentifkasi tantangan, Meytri juga menyampaikan mengenai kebijakan terkait pengembangan peraturan yang mendukung, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses layanan sanitasi, peningkatan dan pengembangan alternatif pembiayaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Dalam pembangunan sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk skala lingkungan atau komunitas, sedangkan pendekatan berbasis institusi digunakan untuk skala kawasan/kota, dan skala nasional/regional.
Di tempat terpisah, Sjarif Puradimadja, Co-Team Leader Urban Sanitation Development Program, menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Kementerian PU. Dalam pengamatannya, meskipun PU telah meningkatkan alokasi dana, tetap sulit diserap oleh daerah. "Solusinya ada pada kesiapan daerah mendapatkan dukungan pendanaan untuk pra-implementasi, khususnya pendampingan dan pembiayaan Detail Engineering Design (DED)". [SL]
   

Ketika Semua Bersinergi: Belajar IPP STBM dari Kota Cimahi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Monday, 03 November 2014 00:00

Cimahi bukanlah sebuah kota besar. Kota dengan moto Saluyu Ngawanpun Jati Mandiri seluas 40,25 km² ini terletak di Jawa Barat, dengan populasi sekitar 600 ribu jiwa. Tentu tidak seluas dan sepadat kota kabupaten lain di provinsi tersebut. Cimahi juga dikenal sebagai kota Tentara, karena memang 30% wilayahnya ditempati oleh militer. Sisanya merupakan wilayah industri dan permukiman penduduk. Walaupun tidak memiliki cukup Sumber Daya Alam, Cimahi bertekad untuk menjadi kota yang dapat dibanggakan dalam berbagai hal, termasuk sanitasi.
Cimahi memang patut berbangga, baru-baru ini Cimahi mendapatkan penghargaan Sanipura pada City Sanitation Summit XVI di Bandung. Penghargaan ini diberikan bagi kabupaten kota dengan indeks sanitasi tertinggi. Cimahi juga menjadi satu dari dua lokasi pilot project Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman melalui Penguatan Pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (IPP STBM).
Inisiatif dan Peran Pemimpin Daerah
Walikota Cimahi, Hj. Atty Suharti Tochija, S.E., memiliki kepedulian yang besar dalam hal pembangunan sanitasi. Perempuan yang mampu membawa Cimahi mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional ini juga memiliki kemampuan menggerakkan berbagai elemen di masyarakat seperti ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dan lainnya.
Tak tanggung-tanggung, urusan sanitasi dinyatakan secara eksplisit dalam visi kota Cimahi yaitu 'Terwujudnya Masyarakat Peduli Sanitasi Menuju Derajat Kesehatan Lingkungan Kota Cimahi yang lebih baik pada tahun 2015'. Visi ini kemudian diturunkan menjadi misi dan dituangkan dalam RPJMD, juga dikuatkan dengan beberapa Peraturan Daerah untuk memastikan pengimplementasiannya. Selain itu, kesiapan dokumen sanitasi yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan Memorandum Program, menjadi modal tambahan.
Perhatian pada pembangunan sanitasi bukan hal baru bagi kota Cimahi. Walikota sebelumnya, Dr. Itok Tochija, adalah Duta Sanitasi Indonesia. Sebagai seorang duta, tentu ia terlebih dahulu memastikan sanitasi di wilayahnya berjalan dengan baik. Artinya, yang pertama-tama harus dipastikan 'mengerti' mengenai pentingnya sanitasi adalah pemimpin. Ketika pemimpin paham, yang lainnya akan mendukung. Ketika pemimpin terpicu, maka pemicuan ke masyarakat bisa dijalankan.
Kekuatan Kerjasama Lintas Sektor
Dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu, dr. Dikke Suseno Isako, MARS., Kadit P2PL Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengatakan, "Yang bisa kami banggakan adalah kerjasama lintas sektor, juga kerjasama dengan masyarakat. Pokja AMPL bagi kami bukan sekadar pokja-pokjaan, di situ kami bisa banyak bicara. Cimahi itu kota kecil sehingga aktif atau tidaknya tiap anggota pokja yang berasal dari berbagai sektor bisa terlihat."
"Selain pokja AMPL, ada juga yang disebut Binwil (Bina Wilayah), yaitu wilayah binaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat di Dinas/SKPD sampai eselon 3. Misalnya saya, tanggung jawab saya adalah perumahan Nusaijo, itu tanggung jawab selama saya menjabat. Yang lain punya tanggung jawab terhadap jalan tertentu ataupun wilayah tertentu selama masing-masing menjabat", imbuhnya.
Cimahi memang beruntung karena dinas-dinas terkait dapat bekerjasama dan bersinergi, walaupun masing-masing memiliki wilayah fokusnya sendiri. Dinas Kesehatan misalnya, berfokus pada perubahan perilaku masyarakat. Implementasi Program PPSP dilakukan melalui penguatan pilar-pilar STBM. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberlanjutan Sanitasi
".... kerjasama dengan masyarakat, menyangkut kader, kaum ibu, itu kami bagus. Bu Atty bisa himpun ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dsb. Kami merencanakan adanya tanki septik komunal, pembebasan lahan sudah dilakukan, walaupun sempat ada protes dari masyarakat. Ketika diberi pengertian pentingnya sanitasi, bisa mengerti. Bahkan ada warga masyarakat yang sadar pentingnya sanitasi dan mau menghibahkan lahannya. Kami juga punya bank sampah Cetar Membahana. Hasilnya digunakan untuk modal pembuatan WC."
"Kalau di Cimahi, orang-orang itu mengerti. Mengerti itu beda dari pintar, kadang orang itu pinter tapi tidak mau mengerti dan tidak mau berubah perilakunya. Tapi kalau orang yang mengerti pentingnya sanitasi, perilakunya pasti mau berubah", tutur Isako.
Tingginya tingkat kesadaran tentang sanitasi dan relasi yang guyup di masyarakat menjadi kekuatan bagi kota Cimahi. Dalam pembangunan sanitasi, perilaku masyarakat kadang menjadi faktor penentu keberlanjutan sarana fasilitasi yang sudah dibangun. Penguatan pilar-pilar STBM dimaksudkan untuk membangun modal sosial di masyarakat. Cimahi berhasil melakukannya.
Tantangan sekaligus harapan Pemerintah Kota Cimahi saat ini adalah bagaimana menjadikan sanitasi sebagai milik sepenuhnya dari masyarakat. Bukan sekadar program pemerintah, walaupun ada partisipasi masyarakat di sana.
Pentingnya Perencanaan dan Evaluasi
Implementasi sebuah program memang penting, tapi perencanaan dan evaluasi dari program yang diimplementasikan tak kalah penting. Permasalahan sanitasi di Kota Cimahi pada awalnya adalah masalah klasik sebagaimana pada umumnya dihadapi berbagai kabupaten kota, yang membuatnya berbeda adalah perencanaan yang matang. Pelibatan masyarakat melalui pendekatan STBM sudah dimasukkan sejak awal dalam dokumen sanitasi. Sebab, sudah seharusnya penyadaran masyarakat menjadi bagian dari readiness criteria.
Evaluasi tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. "Tiap bulan ada pertemuan dengan RT/RW untuk memantau, Monev itu penting, pendokumentasian juga penting. Kami juga ada reward-reward kecil, walau hanya sebatang coklat. Ketika masyarakat mengerti, kadang cuma sajuta (sabar, jujur, tawakal) yang mereka dapat dalam mengerjakan dan mempromosikan sanitasi."
Selain berupaya menjadikan sanitasi sepenuhnya milik masyarakat dengan menggiatkan pilar-pilar STBM, kota Cimahi juga sedang berupaya mencapai Akses Universal dengan mengupayakan adanya terobosan baru dan inovasi pilihan teknologi yang sesuai dengan konteks wilayahnya. Setidaknya mereka sudah melalui tahapan pertama dengan baik, sinergi antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi modal sosial pembangunan sanitasi yang berkelanjutan [SL]
Cimahi bukanlah sebuah kota besar. Kota dengan moto Saluyu Ngawanpun Jati Mandiri seluas 40,25 km² ini terletak di Jawa Barat, dengan populasi sekitar 600 ribu jiwa. Tentu tidak seluas dan sepadat kota kabupaten lain di provinsi tersebut. Cimahi juga dikenal sebagai kota Tentara, karena memang 30% wilayahnya ditempati oleh militer. Sisanya merupakan wilayah industri dan permukiman penduduk. Walaupun tidak memiliki cukup Sumber Daya Alam, Cimahi bertekad untuk menjadi kota yang dapat dibanggakan dalam berbagai hal, termasuk sanitasi.

Cimahi memang patut berbangga, baru-baru ini Cimahi mendapatkan penghargaan Sanipura pada City Sanitation Summit XVI di Bandung. Penghargaan ini diberikan bagi kabupaten kota dengan indeks sanitasi tertinggi. Cimahi juga menjadi satu dari dua lokasi pilot project Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman melalui Penguatan Pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (IPP STBM).

Inisiatif dan Peran Pemimpin Daerah

Walikota Cimahi, Hj. Atty Suharti Tochija, S.E., memiliki kepedulian yang besar dalam hal pembangunan sanitasi. Perempuan yang mampu membawa Cimahi mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional ini juga memiliki kemampuan menggerakkan berbagai elemen di masyarakat seperti ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dan lainnya.

Tak tanggung-tanggung, urusan sanitasi dinyatakan secara eksplisit dalam visi kota Cimahi yaitu 'Terwujudnya Masyarakat Peduli Sanitasi Menuju Derajat Kesehatan Lingkungan Kota Cimahi yang lebih baik pada tahun 2015'. Visi ini kemudian diturunkan menjadi misi dan dituangkan dalam RPJMD, juga dikuatkan dengan beberapa Peraturan Daerah untuk memastikan pengimplementasiannya. Selain itu, kesiapan dokumen sanitasi yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan Memorandum Program, menjadi modal tambahan.

Perhatian pada pembangunan sanitasi bukan hal baru bagi kota Cimahi. Walikota sebelumnya, Dr. Itok Tochija, adalah Duta Sanitasi Indonesia. Sebagai seorang duta, tentu ia terlebih dahulu memastikan sanitasi di wilayahnya berjalan dengan baik. Artinya, yang pertama-tama harus dipastikan 'mengerti' mengenai pentingnya sanitasi adalah pemimpin. Ketika pemimpin paham, yang lainnya akan mendukung. Ketika pemimpin terpicu, maka pemicuan ke masyarakat bisa dijalankan.

Kekuatan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu, dr. Dikke Suseno Isako, MARS., Kadit P2PL Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengatakan, "Yang bisa kami banggakan adalah kerjasama lintas sektor, juga kerjasama dengan masyarakat. Pokja AMPL bagi kami bukan sekadar pokja-pokjaan, di situ kami bisa banyak bicara. Cimahi itu kota kecil sehingga aktif atau tidaknya tiap anggota pokja yang berasal dari berbagai sektor bisa terlihat."

"Selain pokja AMPL, ada juga yang disebut Binwil (Bina Wilayah), yaitu wilayah binaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat di Dinas/SKPD sampai eselon 3. Misalnya saya, tanggung jawab saya adalah perumahan Nusaijo, itu tanggung jawab selama saya menjabat. Yang lain punya tanggung jawab terhadap jalan tertentu ataupun wilayah tertentu selama masing-masing menjabat", imbuhnya.

Cimahi memang beruntung karena dinas-dinas terkait dapat bekerjasama dan bersinergi, walaupun masing-masing memiliki wilayah fokusnya sendiri. Dinas Kesehatan misalnya, berfokus pada perubahan perilaku masyarakat. Implementasi Program PPSP dilakukan melalui penguatan pilar-pilar STBM. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberlanjutan Sanitasi

".... kerjasama dengan masyarakat, menyangkut kader, kaum ibu, itu kami bagus. Bu Atty bisa himpun ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RW dan RT, dsb. Kami merencanakan adanya tanki septik komunal, pembebasan lahan sudah dilakukan, walaupun sempat ada protes dari masyarakat. Ketika diberi pengertian pentingnya sanitasi, bisa mengerti. Bahkan ada warga masyarakat yang sadar pentingnya sanitasi dan mau menghibahkan lahannya. Kami juga punya bank sampah Cetar Membahana. Hasilnya digunakan untuk modal pembuatan WC."

"Kalau di Cimahi, orang-orang itu 'mengerti'. Mengerti itu beda dari pintar, kadang orang itu pinter tapi tidak mau mengerti dan tidak mau berubah perilakunya. Tapi kalau orang yang mengerti pentingnya sanitasi, perilakunya pasti mau berubah", tutur Isako.

Tingginya tingkat kesadaran tentang sanitasi dan relasi yang guyup di masyarakat menjadi kekuatan bagi kota Cimahi. Dalam pembangunan sanitasi, perilaku masyarakat kadang menjadi faktor penentu keberlanjutan sarana fasilitasi yang sudah dibangun. Penguatan pilar-pilar STBM dimaksudkan untuk membangun modal sosial di masyarakat. Cimahi berhasil melakukannya.

Tantangan sekaligus harapan Pemerintah Kota Cimahi saat ini adalah bagaimana menjadikan sanitasi sebagai milik sepenuhnya dari masyarakat. Bukan sekadar program pemerintah, walaupun ada partisipasi masyarakat di sana.

Pentingnya Perencanaan dan Evaluasi

Implementasi sebuah program memang penting, tapi perencanaan dan evaluasi dari program yang diimplementasikan tak kalah penting. Permasalahan sanitasi di Kota Cimahi pada awalnya adalah masalah klasik sebagaimana pada umumnya dihadapi berbagai kabupaten kota, yang membuatnya berbeda adalah perencanaan yang matang. Pelibatan masyarakat melalui pendekatan STBM sudah dimasukkan sejak awal dalam dokumen sanitasi. Sebab, sudah seharusnya penyadaran masyarakat menjadi bagian dari readiness criteria.

Evaluasi tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. "Tiap bulan ada pertemuan dengan RT/RW untuk memantau, Monev itu penting, pendokumentasian juga penting. Kami juga ada reward-reward kecil, walau hanya sebatang coklat. Ketika masyarakat mengerti, kadang cuma sajuta (sabar, jujur, tawakal) yang mereka dapat dalam mengerjakan dan mempromosikan sanitasi."

Selain berupaya menjadikan sanitasi sepenuhnya milik masyarakat dengan menggiatkan pilar-pilar STBM, kota Cimahi juga sedang berupaya mencapai Akses Universal dengan mengupayakan adanya terobosan baru dan inovasi pilihan teknologi yang sesuai dengan konteks wilayahnya. Setidaknya mereka sudah melalui tahapan pertama dengan baik, sinergi antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi modal sosial pembangunan sanitasi yang berkelanjutan [SL]
 

Koordinator PIU-AE PPSP: "2019 Baru ODF itu Kelamaan"

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Monday, 03 November 2014 00:00

Salah satu tahapan dalam roadmap Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah tahap implementasi. Implementasi dilakukan setelah masing-masing kabupaten kota menyelesaikan dokumen sanitasi yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota dan Memorandum Program. Salah satu terobosan yang dibuat yaitu mensinergikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ke dalam implementasi program PPSP yang dikenal juga dengan istilah IPP STBM.
Terobosan ini sekaligus merupakan upaya membangun kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program sanitasi. Salah satu komponen sanitasi yang disasar adalah masyarakat Bebas Buang Air Besar sembarangan (BABS) atau juga dikenal dengan istilah Open Defecation Free (ODF). IPP STBM saat ini sudah diujicoba di dua daerah yaitu Lhokseumawe dan Cimahi.
Terkait IPP STBM, Nugroho, Koordinator Program Implementation Unit Advocacy and Empowerment (PIU-AE), Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan berbagi beberapa pokok pikiran dengan sanitasi.or.id.
Bagaimana pendapat Bapak mengenai dua pilot project IPP STBM, Lhokseumawe dan Cimahi?
Dari dua pilot project, yang pasti kita dapatkan pengalaman. Implementasi STBM ke dalam program PPSP di Cimahi itu contoh yang baik karena terkait konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk perubahan perilaku. Perubahan perilaku seharusnya mendahului apapun program sanitasi yang dilakukan. Jadi ada penguatan modal sosial. Hasilnya sangat bagus dan ada keberlanjutan dari sisi sarana yang dibangun dan perilaku, juga untuk pengembangan pendanaan. Dukungan pendanaan menjadi lebih baik, terutama ketika STBM juga dinyatakan dalam dokumen-dokumen sanitasi yang dibuat kabupaten kota.
Sebaliknya yang terjadi di Lhokseumawe, karena program STBM tidak masuk dalam dokumen PPSP maka hasilnya memprihatinkan. Kedua pilot project ini mengajarkan kita tentang pentingnya dokumen sanitasi, dan akan lebih penting lagi agar STBM masuk dalam dokumen-dokumen sanitasi.
Bagaimana dengan kabupaten kota yang sudah melalui tahapan-tahapan PPSP, dalam hal ini sudah memiliki dokumen sanitasi, tetapi belum memasukkan STBM?
Yang harus dilakukan adalah penjaminan kualitas dokumen atau quality insurance, ini prioritas yang penting bagi teman-teman kita di provinsi maupun kabupaten kota yang membidangi advokasi dan empowerment untuk bisa membedah dokumen tadi. Jadi dilihat apakah STBM sudah masuk dalam SSK maupun MPS. Kalau belum, kita harus lakukan advokasi. Advokasinya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Langsung berarti dari bedah dokumen tadi, kita mendekati pengambil keputusan agar kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat masuk dalam dokumen dan pendanaannya. Sedangkan advokasi itu, bisa langsung bertemu, bisa lewat media, dan bisa berbagai cara, yang penting ending-nya adalah STBM terdokumentasikan dalam dokumen PPSP dan ada pendanaannya.
Sudah ada 444 kabupaten kota yang memiliki dokumen sanitasi, berapa yang sudah memasukkan STBM dalam perencanaan pembangunan sanitasinya?
Dari pemantauan melalui Nawasis, baru 63% kabupaten kota yang sudah memasukkan STBM dalam dokumennya. Tapi kalau diteliti, kegiatan pemberdayaan masyarakat masih memprihatinkan. Artinya, STBM-nya ada disebut, tapi seberapa banyak? Ini yang perlu diidentifikasi lagi, mana yang dukungannya sudah bagus, dan mana yang belum semua aktivitas didahului STBM, maupun yang metodenya belum sesuai.
Tentang konteks diberlakukannya STBM, ada konteks kondisi geografis spesifik seperti wilayah kepulauan, ataupun misalnya ada kondisi sosiologis terkait kultur masyarakat yang beragam, apakah ada pendekatan khusus untuk konteks yang berbeda?
Inilah uniknya STBM, dia fleksibel. STBM adalah pendekatan kepada masyarakat dengan pemicuan. Itu bisa diimplementasikan untuk segala situasi atau konteks, karena basisnya di masyarakat setempat. Yang menarik lagi, jika melihat Permenkes No 4 tahun 2014 tentang STBM, ada perubahan di sana. Dulu kebijakannya adalah STBM menyasar perdesaan, tapi ternyata kota perlu juga. Kesimpulannya, pemicuan bisa diimplementasikan di kota maupun desa, serta berbagai kondisi wilayah.
Kita sudah punya banyak model. STBM itu sendiri menjadi program nasional melalui suatu ujicoba di berbagai kondisi wilayah maupun sosial. Di 2005, kami piloting di Sambas dan Muara Enim untuk konteks daerah sungai, daerah di Jawa Timur untuk konteks pegunungan, kemudian di daerah kering seperti NTT dan NTB. Kultur masyarakat di daerah-daerah itu juga berbeda, jadi ini pendekatan ini sudah dilakukan di berbagai konteks wilayah maupun budaya dan ternyata hasilnya sama baiknya. Tetapi memang tergantung kualitas dari fasilitator pemicunya. Ini biasanya terkait jam terbang.
Dari mana ide awal mensinergikan STBM ke dalam Implementasi Program PPSP?
Kita bertemu di forum Pokja. Toh, semua sasarannya sama yaitu sanitasi. Ada yang fokus di teknis sarana, ada yang fokus pada perubahan perilaku. Pengalaman menunjukkan, kalau pembangunan sarana tidak didahului oleh pemberdayaan masyarakat, hasilnya ya Monumen Ciptaan Kita (MCK) saja, yang kadang tidak digunakan dan dirawat masyarakat, tapi kalau digabung akan jadi komprehensif. Paradigmanya harus dibalik. Program sanitasi harus paripurna dari persiapan, pelaksanaan hingga pengelolaan dan pemeliharaan. Itulah ide mensinergikan STBM dengan PPSP.
Apakah ada resistensi dalam hal ini?
Resistensi jelas ada, biasanya ya tetap ada resistensi ketika suatu metode baru diperkenalkan, mungkin metode itu belum dikenal atau belum dirasakan hasil dari pembangunan fisik dan pemberdayaan yang dikerjakan. Tapi setelah kita dialog, ngobrol bareng, evaluasi bareng secara lintas sektor dan bisa ambil kesimpulan bersama, ya itu tadi, kesimpulannya bahwa tanpa pemberdayaan maka uang negara akan mubazir karena banyak yang dibangun tapi jadinya hanya MCK saja. Jadi perlu ada kolaborasi antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan teknis.
Bagaimana proses sinkronisasinya?
PIU AE akan mengambil peran dalam hal ini. Ada dua hal, yang pertama adalah sinkronisasi dalam dokumen yaitu memastikan bagaimana agar kegiatan STBM masuk dalam dokumen PPSP. Yang paling penting, setelah posisi STBM dalam dokumen sanitasi terpetakan, langkah berikutnya adalah advokasi. Yang sudah ada dijalankan, yang sebelumnya tidak ada harus menjadi ada. Advokasi para pengambil keputusan dilakukan lewat Pokja, karena di situ semua stakeholder bertemu, dari situ masing-masing anggota Pokja meyakinkan pimpinannya agar jadi keputusan pimpinan.
Setelah dua pilot project dilakukan, apakah sudah ada rencana replikasi?
Saat ini sedang dilakukan pelatihan. Mereka yang dilatih bisa adopsi IPP STBM di pokjanya masing-masing. Harapannya di 2015, tidak ada satu kabupaten pun yang tidak mencantumkan STBM dalam dokumennya. Dana dekon itu disiapkan di Provinsi, itu jatuhnya di 2015. Pemilahan dokumen itu masuk di pemutakhiran SSK bagi mereka yang belum memasukkan STBM dalam dokumennya. Sedangkan bagi kabupaten baru, akan ada studi EHRA dan diharapkan STBM wajib muncul di SSK untuk pemberdayaan masyarakat.
Tahun depan pencapaian MDGs di 2015, dan ada target Universal Akses di 2019, sejauh mana IPP STBM ini bisa mendorong terjadinya akselerasi untuk pencapaian target-target ini?
Percepatan pencapaian sanitasi signifikan. Target MDGs dan Universal Akses adalah patokan untuk mem-breakdown kegiatan tidak saja tahun demi tahun, tapi harus distribusi lagi lebih detil ke bulan per bulan. Penetapan target itu untuk menentukan langkah awal yang dilakukan serta seperti apa untuk mencapai target itu. Jadi memperjelas langkah konkrit. Pada saat bedah dokumen dan bila diketahui tidak ada kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat, maka perlu segera dilakukan advokasi, segera memperbaiki dokumen sanitasi, lalu implementasi.
Kalau kita lihat dari contoh nyata, provinsi Jawa Timur, kabupaten Pacitan, itu sudah ODF. Mereka bisa selesaikan, mulai dari STBM diperkenalkan ke kabupaten ini sampai satu kabupaten itu bisa terbebas itu 6-7 tahun. Ini pengalaman yang pertama kali terjadi sejak sanitasi booming di tahun 1970-an. Memang tergantung dari teamwork-nya juga, apakah spirit kerjanya bagus atau tidak. Dan, apakah mereka, tim ini percaya atau tidak dengan metode itu? Kalau mereka percaya, bisa, karena apa yang disajikan itu berdasarkan pengalaman. Kalau pendekatan ini dilakukan dengan benar, maka 6-7 tahun akan selesai.
Bahwa hanya ada waktu 5 tahun hingga 2019, ODF tetap bisa kita kejar. Itulah pentingnya inovasi kerja. Sebetulnya kalau ini sudah jadi komitmen bersama, ini sudah tidak masalah. Contoh, untuk meng-ODF-kan satu desa itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Seharusnya. Variasi di tempat kita, ada desa yang bisa ODF dalam 2 minggu. Jika ini jadi komitmen bersama, dilakukan serempak di setiap desa dan kelurahan, maka bisa ODF dalam waktu singkat. Harus bentuk tim di tiap desa dan mereka bergerak serempak, 2019 itu terlalu lama untuk pencapaian Universal Akses. Terlalu lama untuk Indonesia ODF. [SL]
Salah satu tahapan dalam roadmap Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah tahap implementasi. Implementasi dilakukan setelah masing-masing kabupaten kota menyelesaikan dokumen sanitasi yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program (MPS). Salah satu terobosan yang dibuat yaitu mensinergikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ke dalam implementasi program PPSP yang dikenal juga dengan istilah IPP STBM.

Terobosan ini sekaligus merupakan upaya membangun kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program sanitasi. Salah satu komponen sanitasi yang disasar adalah masyarakat Bebas Buang Air Besar sembarangan (BABS) atau juga dikenal dengan istilah Open Defecation Free (ODF). IPP STBM saat ini sudah diujicoba di dua daerah yaitu Lhokseumawe dan Cimahi.

Terkait IPP STBM, Nugroho, Koordinator Program Implementation Unit Advocacy and Empowerment (PIU-AE), Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan berbagi beberapa pokok pikiran dengan sanitasi.or.id.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai dua pilot project IPP STBM, Lhokseumawe dan Cimahi?

Dari dua pilot project, yang pasti kita dapatkan pengalaman. Implementasi STBM ke dalam program PPSP di Cimahi itu contoh yang baik karena terkait konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk perubahan perilaku. Perubahan perilaku seharusnya mendahului apapun program sanitasi yang dilakukan. Jadi ada penguatan modal sosial. Hasilnya sangat bagus dan ada keberlanjutan dari sisi sarana yang dibangun dan perilaku, juga untuk pengembangan pendanaan. Dukungan pendanaan menjadi lebih baik, terutama ketika STBM juga dinyatakan dalam dokumen-dokumen sanitasi yang dibuat kabupaten kota.

Sebaliknya yang terjadi di Lhokseumawe, karena program STBM tidak masuk dalam dokumen PPSP maka hasilnya memprihatinkan. Kedua pilot project ini mengajarkan kita tentang pentingnya dokumen sanitasi, dan akan lebih penting lagi agar STBM masuk dalam dokumen-dokumen sanitasi.

Bagaimana dengan kabupaten kota yang sudah melalui tahapan-tahapan PPSP, dalam hal ini sudah memiliki dokumen sanitasi, tetapi belum memasukkan STBM?

Yang harus dilakukan adalah penjaminan kualitas dokumen atau quality insurance, ini prioritas yang penting bagi teman-teman kita di provinsi maupun kabupaten kota yang membidangi advocacy and empowerment untuk bisa membedah dokumen tadi. Jadi dilihat apakah STBM sudah masuk dalam SSK maupun MPS. Kalau belum, kita harus lakukan advokasi. Advokasinya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Langsung berarti dari bedah dokumen tadi, kita mendekati pengambil keputusan agar kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat masuk dalam dokumen dan pendanaannya. Sedangkan advokasi itu, bisa langsung bertemu, bisa lewat media, dan bisa berbagai cara, yang penting ending-nya adalah STBM terdokumentasikan dalam dokumen PPSP dan ada pendanaannya.

Sudah ada 444 kabupaten kota yang memiliki dokumen sanitasi, berapa yang sudah memasukkan STBM dalam perencanaan pembangunan sanitasinya?

Dari pemantauan melalui Nawasis, baru 63% kabupaten kota yang sudah memasukkan STBM dalam dokumennya. Tapi kalau diteliti, kegiatan pemberdayaan masyarakat masih memprihatinkan. Artinya, STBM-nya ada disebut, tapi seberapa banyak? Ini yang perlu diidentifikasi lagi, mana yang dukungannya sudah bagus, dan mana yang belum semua aktivitas didahului STBM, maupun yang metodenya belum sesuai.

Tentang konteks diberlakukannya STBM, ada konteks kondisi geografis spesifik seperti wilayah kepulauan, ataupun misalnya ada kondisi sosiologis terkait kultur masyarakat yang beragam, apakah ada pendekatan khusus untuk konteks yang berbeda?

Inilah uniknya STBM, dia fleksibel. STBM adalah pendekatan kepada masyarakat dengan pemicuan. Itu bisa diimplementasikan untuk segala situasi atau konteks, karena basisnya di masyarakat setempat. Yang menarik lagi, jika melihat Permenkes No 4 tahun 2014 tentang STBM, ada perubahan di sana. Dulu kebijakannya adalah STBM menyasar perdesaan, tapi ternyata kota perlu juga. Kesimpulannya, pemicuan bisa diimplementasikan di kota maupun desa, serta berbagai kondisi wilayah.

Kita sudah punya banyak model. STBM itu sendiri menjadi program nasional melalui suatu ujicoba di berbagai kondisi wilayah maupun sosial. Di 2005, kami piloting di Sambas dan Muara Enim untuk konteks daerah sungai, daerah di Jawa Timur untuk konteks pegunungan, kemudian di daerah kering seperti NTT dan NTB. Kultur masyarakat di daerah-daerah itu juga berbeda, jadi ini pendekatan ini sudah dilakukan di berbagai konteks wilayah maupun budaya dan ternyata hasilnya sama baiknya. Tetapi memang tergantung kualitas dari fasilitator pemicunya. Ini biasanya terkait jam terbang.

Dari mana ide awal mensinergikan STBM ke dalam Implementasi Program PPSP?

Kita bertemu di forum Pokja. Toh, semua sasarannya sama yaitu sanitasi. Ada yang fokus di teknis sarana, ada yang fokus pada perubahan perilaku. Pengalaman menunjukkan, kalau pembangunan sarana tidak didahului oleh pemberdayaan masyarakat, hasilnya ya "Monumen Ciptaan Kita (MCK)" saja, yang kadang tidak digunakan dan dirawat masyarakat, tapi kalau digabung akan jadi komprehensif. Paradigmanya harus dibalik. Program sanitasi harus paripurna dari persiapan, pelaksanaan hingga pengelolaan dan pemeliharaan. Itulah ide mensinergikan STBM dengan PPSP.

Apakah ada resistensi dalam hal ini?

Resistensi jelas ada, biasanya ya tetap ada resistensi ketika suatu metode baru diperkenalkan, mungkin metode itu belum dikenal atau belum dirasakan hasil dari pembangunan fisik dan pemberdayaan yang dikerjakan. Tapi setelah kita dialog, ngobrol bareng, evaluasi bareng secara lintas sektor dan bisa ambil kesimpulan bersama, ya itu tadi, kesimpulannya bahwa tanpa pemberdayaan maka uang negara akan mubazir karena banyak yang dibangun tapi jadinya hanya MCK saja. Jadi perlu ada kolaborasi antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan teknis.

Bagaimana proses sinkronisasinya?

PIU AE akan mengambil peran dalam hal ini. Ada dua hal, yang pertama adalah sinkronisasi dalam dokumen yaitu memastikan bagaimana agar kegiatan STBM masuk dalam dokumen PPSP. Yang paling penting, setelah posisi STBM dalam dokumen sanitasi terpetakan, langkah berikutnya adalah advokasi. Yang sudah ada dijalankan, yang sebelumnya tidak ada harus menjadi ada. Advokasi para pengambil keputusan dilakukan lewat Pokja, karena di situ semua stakeholder bertemu, dari situ masing-masing anggota Pokja meyakinkan pimpinannya agar jadi keputusan pimpinan.

Setelah dua pilot project dilakukan, apakah sudah ada rencana replikasi?

Saat ini sedang dilakukan pelatihan. Mereka yang dilatih bisa adopsi IPP STBM di pokjanya masing-masing. Harapannya di 2015, tidak ada satu kabupaten pun yang tidak mencantumkan STBM dalam dokumennya. Dana dekon itu disiapkan di Provinsi, itu jatuhnya di 2015. Pemilahan dokumen itu masuk di pemutakhiran SSK bagi mereka yang belum memasukkan STBM dalam dokumennya. Sedangkan bagi kabupaten baru, akan ada studi EHRA dan diharapkan STBM wajib muncul di SSK untuk pemberdayaan masyarakat.

Tahun depan ada target pencapaian MDGs di 2015, lalu ada target Universal Akses 2015-2019, sejauh mana IPP STBM ini bisa mendorong terjadinya akselerasi untuk pencapaian target-target ini?

Percepatan pencapaian sanitasi signifikan. Target MDGs dan Universal Akses adalah patokan untuk mem-breakdown kegiatan tidak saja tahun demi tahun, tapi harus distribusi lagi lebih detil ke bulan per bulan. Penetapan target itu untuk menentukan langkah awal yang dilakukan serta seperti apa untuk mencapai target itu. Jadi memperjelas langkah konkrit. Pada saat bedah dokumen dan bila diketahui tidak ada kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat, maka perlu segera dilakukan advokasi, segera memperbaiki dokumen sanitasi, lalu implementasi.

Kalau kita lihat dari contoh nyata, provinsi Jawa Timur, kabupaten Pacitan, itu sudah ODF. Mereka bisa selesaikan, mulai dari STBM diperkenalkan ke kabupaten ini sampai satu kabupaten itu bisa terbebas itu 6-7 tahun. Ini pengalaman yang pertama kali terjadi sejak sanitasi booming di tahun 1970-an. Memang tergantung dari teamwork-nya juga, apakah spirit kerjanya bagus atau tidak. Dan, apakah mereka, tim ini percaya atau tidak dengan metode itu? Kalau mereka percaya, bisa, karena apa yang disajikan itu berdasarkan pengalaman. Kalau pendekatan ini dilakukan dengan benar, maka 6-7 tahun akan selesai.

Bahwa hanya ada waktu 5 tahun hingga 2019, ODF tetap bisa kita kejar. Itulah pentingnya inovasi kerja. Sebetulnya kalau ini sudah jadi komitmen bersama, ini sudah tidak masalah. Contoh, untuk meng-ODF-kan satu desa itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Seharusnya. Variasi di tempat kita, ada desa yang bisa ODF dalam 2 minggu. Jika ini jadi komitmen bersama, dilakukan serempak di setiap desa dan kelurahan, maka bisa ODF dalam waktu singkat. Harus bentuk tim di tiap desa dan mereka bergerak serempak, 2019 itu terlalu lama untuk pencapaian Universal Akses. Terlalu lama untuk Indonesia ODF. [SL]
   

Page 1 of 269