Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Catatan Akhir Tahun 2013: Gelora Sanitasi di Daerah

PDFPrintE-mail

Written by Mujiyanto Monday, 23 December 2013 02:44

Tahun 2013 menjadi tahun penting pembangunan sanitasi di Indonesia. Inilah tahun keempat pelaksanaan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pelan tapi pasti program ini menjangkau lebih dari 60 persen kabupaten/kota di Indonesia.

Hingga tahun 2013, program ini diikuti oleh 347 kabupaten/kota dari sekitar 500 kabupaten/kota di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 301 di antaranya adalah kabupaten/kota rawan sanitasi. Masih tersisa 29 kabupaten/kota lagi yang belum bergabung.

Terus meningkatnya minat kabupaten/kota bergabung dalam program ini tidak lepas dari sosialiasi yang terus menerus dari pemerintah pusat dan daerah-daerah yang sukses membangun sanitasinya. Berbagai event dilaksanakan untuk menyadarkan daerah terhadap pembangunan sanitasi ini seperti City Sanitation Summit (CSS), Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN), Rembug Sanitasi, Jambore Sanitasi, dan sebagainya.

Pemerintah daerah yang dulunya tidak peduli dengan sanitasi, lama kelamaan memandang betapa pentingnya layanan dasar rakyat ini di daerah. Puncak komitmen daerah ini terlihat dalam KSAN 2013. Lima organisasi pemerintah daerah mencanangkan Deklarasi Kesiapan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Memobilisasi APBD untuk Pengelolaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Indonesia.

Ini sebuah terobosan penting sebab sebelumnya komitmen itu hanya disuarakan oleh Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang terbentuk pada 2011. Aliansi berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk sanitasi. Suatu yang wajar kalau AKKOPSI peduli sanitasi.

Organisasi pemerintah daerah menyatakan siap mengelola pembangunan sanitasi yang layak dan air minum. Penyediaan sanitasi layak dan air minum kini dinilai bukan lagi menyangkut perkara pendanaan semata melainkan terkait pola pikir masyarakat. Apa saja bentuk komitmen mereka? Mereka siap membuat payung hukum serta pengelolaan dana untuk sanitasi dan air minum dari pemerintah pusat dan sumber lain secara transparan.

Komitmen lima organisasi pemerintah daerah ini menambah amunisi pembangunan sanitasi yang tertuang dalam ‘Deklarasi Mataram’—hasil CSS XIII. Deklarasi ini menyatakan adanya komitmen baru kabupaten/kota anggota AKKOPSI tentang perlunya percepatan dan perbaikan kualitas dokumen PPSP, serta perluasan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi dalam APBD sebesar minimal 2 persen bagi seluruh anggota AKKOPSI dan peserta PPSP lain. Juga ada penegasan komitmen atas pentingnya upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelolaan sanitasi sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi penanganan urusan sanitasi secara penuh. Dalam kaitan implementasi dari dokumen perencanaan strategis sanitasi perlu pula peningkatan kesepahaman dalam memanfaatkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Upaya yang disebut terakhir tersebut adalah agar dokumen tersebut benar-benar menjadi rujukan dan portofolio investasi dalam mobilisasi APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lain yang sah bagi pendanaan pembangunan sanitasi di daerah.

Di sisi masyarakat sendiri, mereka sudah mulai tergerak untuk hidup bersih dan sehat. Inisiatif masyarakat terekam dalam kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di 15.603 desa dari target 20.000 desa. Perubahan perilaku masyarakat ini secara statistik bisa dibaca dari turunnya angka kejadian diare dari 411 per 1.000 jiwa pada 2010 menjadi 214 per 1.000 jiwa pada 2012.

Yang jadi pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana menjaga kontinyuitas komitmen pemerintah daerah itu untuk masa berikutnya. Soalnya, permasalahan komitmen inilah yang menjadi ganjalan selama ini. Belum lagi, adanya pergantian kepala daerah yang bisa mengubah komitmen yang ada. Pergantian legislatif di daerah pun bisa mengubah komitmen daerah terhadap pembangunan sanitasi.

Di sisi lain, adanya tantangan untuk menggerakkan masyarakat termasuk dunia usaha untuk peduli dengan pembangunan sanitasi ini. Masih sedikit dunia usaha yang mau menghasilkan produk yang ramah terhadap lingkungan dan mengalokasikan anggaran untuk menangani limbah/sampah produknya.

Dan tak kalah penting, payung hukum untuk pembangunan sanitasi secara integral perlu diwujudkan. Tentu, butuh pula pemimpin yang peduli terhadap sanitasi ini. Bisakah? [] MJ

 

 

 

 

Buang Sampah, Warga Dapat Uang

PDFPrintE-mail

Written by http://www.harianjambi.com Thursday, 19 December 2013 07:59

Di Indonesia, penanganan sampah sebenarnya sudah diatur melalui UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat. Bahkan di sejumlah daerah, sampah dikelola dengan sistem yang baik, yang kemudian mampu menghasilkan karya inovatif. Hal ini juga terjadi di Jambi.

Berangkat dari kegiatan pengabdian yang tercantum dalam Iptek bagi wilayah, yaitu kegiatan yang bekerja sama dengan Dirjen Dikti dan juga pemerintah kota, dari situlah para dosen senior ini, Ir Ardianingsih, Ir Itang MP, Dr Nerti Soferda dan Drs Hayata MP mempunyai inisiatif untuk membuat penanggulangan sampah.

“Selama ini yang menjadi permasalahan utama di kota ini kan sampah, kita yang dengarin aja capek, apalagi yang ngurus. Karena itulah kami berniat untuk membantu,” ujar Ardianingsih, kepada Harian Jambi, Senin (16/12).

Ia mengaku, banyak sampah yang menumpuk di berbagai daerah yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kerena besar kemungkinan beberapa tahun ke depan tentang sampah ini akan tetap menjadi permasalahan.

Kemudian Ning, sapaan akrabnya, selaku ketua bersama dengan dosen yang lainnya berniat untuk mulai memberantas sampah dari sumbernya yaitu keluarga.

Kegiatan ini berjangka waktu tiga tahun, yaitu dimulai dari tahun 2010 yang lalu. Awalnya tidak langsung terbentuk sebagai Bank Sampah, tapi lebih kepada penempatan sampah yang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Bekerja sama dengan dinas kebersihan dan juga masyarakat, di tahun pertama, yang dilakukan adalah mengubah perilaku masyarakat yang biasanya membuang sampah dalam satu tempat.

“Sistemnya dulu kami bagikan kantong plastik berwarna tujuannya adalah untuk memisahkan masing-masing sampah berdasarkan jenisnya, yaitu kantong warna biru untuk sampah basah atau sampah organik, kantong warna hitam untuk sampah anorganik, kantong merah untuk sampah yang berbahaya, jadi pada waktu itu setiap satu keluarga kami kasih masing-masing kantong warna tersebut,” ujar dosen pertanian ini.

Kemudian setiap sore, masyarakat tersebut menyetorkan sampahnya ke depo. Hasil sampahnya tersebut juga dihitung oleh beberapa mahasiswa, untuk melihat kebenaran sampah berdasarkan jenisnya. Hingga akhirnya terpilihlah dua kelurahan.

Kemudian selanjutnya Ning bersama rekannya juga mensosialisasikan ke sekolah, yaitu di Beringin dan Kenali Asam, mulai dari TK sampai SMA. Setiap sekolah dibagikan kotak sampah dengan warna yang sama seperti kantong plastik untuk keluarga.

Di tahun kedua, sistem yang digunakan adalah membuat sesuatu agar sampah itu bermanfaat. Seperti organik itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Caranya yaitu dengan memberikan materi dan juga praktik secara langsung. “Materi yang kami berikan itu diantaranya adalah bagaimana agar pupuk kompos tersebut tidak bau, kemudian cara pembuatan yang cepat itu seperti apa, dan bagaimana pemakaiannya untuk tanaman,” ujar Ning.

Kemudian Ning memberitahukan kepada para masyarakat bahwa untuk sampah anorganik itu masih bisa dipilah-pilah. Karena ada sampah anorganik yang bisa diuangkan dan juga sampah yang tidak ada harganya. Jadi untuk sampah yang ada harganya tersebut disisihkan untuk dijual. Sedangkan untuk sampah yang tidak ada harganya tersebut dikumpulkan untuk dibuat kerajinan. Mulai dari situlah diciptakan Bank Sampah. Karena sampah anorganik yang mempunyai nilai jual itulah yang nantinya akan diserahkan kepada Bank Sampah.

Ning menambahkan bahwa Bank Sampah mengandung pengertian sebagai tempat masyarakat atau nasabah menabung sampah di Bank Sampah yang telah ditentukan. Pada Bank Sampah masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang telah dikelompokkan sesuai jenisnya. Dalam hal ini ternyata masyarakat juga mendapatkan nomor rekening dan buku tabungan.

Berbeda dengan bank pada umumnya yang menyimpan ataupun menabung uang. Bank Sampah ini menyimpan dan mengelola sampah dari nasabah. Nasabah harus memilah terlebih dulu jenis sampah kertas, plastik, atau botol. Sampah ini kemudian ditimbang dan dilaporkan jumlahnya kepada teller untuk dicatat dalam rekening. Namun nantinya dalam jangka waktu 3 bulan, masyarakat yang menabung akan menerima uang dari sampah yang mereka tabung.

Awal mula Bank Sampah ini dibentuk, sambutan dari masyarakat dan pemerintah kota serta dinas kebersihan sangat antusias. Buktinya pihak pemerintah memberikan fasilitas secara baik, mulai dari kantor untuk bank dan juga fasilitas yang lainnya. Bank yang berlokasi di kelurahan Beringin, Kota Jambi ini mulai beropersai sejak satu bulan terakhir. Namun ternyata, untuk saat ini sudah mempunyai 13 nasabah yang berasal dari masyarakat setempat.

“Dalam hal ini tujuannya bukan untuk bagaimana masyarakat mendapatkan uang, tapi untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa sampah itu bukan musuh, tapi sampah itu juga merupakan salah satu hal yang bisa dimanfaatkan, jadi masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungan,” papar ibu dari tiga anak ini.

Kemudian untuk saat ini pemanfaatan sampah yang tidak bernilai itu dibuat kerajinan tas. Jadi untuk kaum ibu-ibu yang tidak mempunyai kegiatan bisa bergabung untuk membuat kerajinan tersebut.

Program Bank Sampah ini diharap dapat diterapkan di seluruh kota khususnya untuk masyarakat Kota Jambi. Karena Selain mengurangi beban lingkungan, Bank Sampah akan meningkatkan penghasilan warga dengan memilah sampah rumah tangganya."Semoga ke depannya terus meningkat dan semua kota/kabupaten memiliki Bank Sampah," tambahnya.

 

 

Mulai Januari 2014, Buang Sampah Sembarangan Didenda Rp2,5 Juta

PDFPrintE-mail

Written by batampos.co.id Thursday, 19 December 2013 07:46

Perda pengelolaan sampah yang sudah disahkan DPRD Kota Batam akan mulai efektif diberlakukan Januari 2014 mendatang. Perda tersebut mengatur tindak pidana terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Bagi yang membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, kolam dan drainase denda Rp 2,5 juta.

Riki Indrakari, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pengelolaan Sampah Kota Batam mengatakan, pemberlakuan denda tersebut akan diutamakan ke pada instansi atau perkantoran pemerintah. Sementara untuk masyarakat kemungkinan baru akan diberlakukan dua tahun sejak Perda pengelolaan sampah tersebut disahkan.

“Denda ini sudah ditentukan, dan akan diberlakukan mulai tahun depan. Kita yakin dengan kebijakan ini, maka kita optimis Batam akan semakin bersih,” katanya.

Sebelum denda itu diberlakukan, Pemerintah Kota Batam terlebih dulu membuat road map mengenai daerah kawasan bersih sampah. Di mana sudah disepakati sebelumnya bahwa kawasan bersih sampah di Batam di antaranya daerah perkantoran pemerintah, sekolah, pelabuhan dan bandara, dan kawasan industri.

“Jadi, Pemko menentukan di perkantoran mana yang lebih dulu Perda ini diberlakukan,” tambah Riki.

Sementara untuk warga, pihak pemerintah harus terlebih dulu melakukan sosialisasi. Riki meminta agar Pemko Batam segera membentuk tim yang bertugas untuk melakukan pengawasan tersebut. Di mana jika ada warga yang tertangkap tangan melanggar, maka akan langsung disidang di tempat.

“Jadi sama seperti tilang SIM itu, jadi tidak usah ke pengadilan. Tetapi mengenai teknisnya ini masih harus dilakukan pembahasan,” katanya.

Selain itu, Perda tersebut juga mengatur mengenai pidana atau denda terhadap pihak atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemasukan sampah yang berasal dari luar negeri dan juga pihak yang melakukan penimbunan rongsokan atau sampah di jalan umum.

“Itu juga ada dendanya, tetapi sebelumnya, wali kota juga bisa memberikan sanksi administrasi kepada mereka misalnya peneguran, hingga penutupan usaha,” kata Riki.

Sebelumnya, Riki mengatakan bahwa Perda tersebut mengharuskan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menempatkan satu unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk 500 kepala keluarga, di mana pengangkutan sampah dari TPS tersebut harus dilakukan setiap hari. Selama ini, ia mengaku prihatin dengan keberadaan TPS yang ada di masyakat. Menurutnya, selama ini satu tong sampah digunakan untuk satu kelurahan dan letaknya di pinggir jalan.

 

   

Sumbar Berpotensi Dirikan Industri Biogas dari Sampah Kota

PDFPrintE-mail

Written by inioke.com Thursday, 19 December 2013 01:41

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mendirikan industri biogas dengan memanfaatkan sampah kota. Pasalnya, sampah kota yang bermuara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini belum diolah dan dimanfaatkan secara maksimal. Ditambah produksi sampah perharinya semakin tinggi, setiap orang bisa memproduksi sampah 1,2 kg per hari.

“Seperti di TPA Payakumbuh yang merupakan tempat pembuangan yang terbesar di Sumbar yang menampung sampah dari Bukittingi, Limapuluh Kota dan Agam. Bila tidak dimanfaatkan sangat disayangkan, padahal sampah dari TPA itu merupakan resource yang bila dimanfatkan dapat menjadikan energi terbarukan.” Ungkap Mr. Fredrik Johansson, dari FovBiogas, Swedia, dalam seminar sehari di UBH.

Seminar ini dilaksanakan oleh Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta bersama Akademi Teknologi Industri Padang yang bertempat di Aula Balairung Caraka Gedung B Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta, Senin.

Sementara itu, pembicara lainnya, Prof. Mohammad Taherzadeh dari University of Boras Swedia, bercerita mengenai profil Universtiy of Boras dengan keunggulannya dan arah risetnya yang berbasis University Research Profile Resource Recovery dengan memanfaatkan limbah dan produk samping dari pertanian, hasil hutan, industri dan lainnya.

“Kita memiliki visi untuk memanfaatkan limbah karena limbah adalah resource, Tetapi pengetahuan kita tidak cukup untuk menggunakannya. Kita melakukan penelitian dengan memanfaatkan limbah untuk dijadikan hidrogen, biogas, bioetanol dan lainya,” ujar guru besar Teknologi Bioproses Universtiy of Boras ini.

Kemudian Fredrik Johansson memperkenalkan produk untuk pembuatan biogas yang mudah, ringan, tahan lama dan kualitas baik secara industri paabrikasi atau rumah tangga. “Misi kami adalah untuk membuat teknologi biogas yang mudah, terjangkau dan dapat diakses oleh banyak kalangan dan intansi,” ujarnya.

Seminar ini diikui lebih dari 250 peserta yang berasal dari Universitas Bung Hatta, Akademi Teknologi Industri Padang dan perguruan tinggi lainnya, Intansi pemerintah di bidang lingkungan dan kebersihan kota dan pemerhati lingkungan lainnya.

 

Asosiasi Toilet Indonesia: Toilet Bukan Pilihan Tapi Kebutuhan

PDFPrintE-mail

Written by Mujiyanto Wednesday, 18 December 2013 07:28

Pergi ke toilet bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Maka, toilet harus memenuhi persyaratan sehingga menjadi tempat yang nyaman dan sehat bagi masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) Naning Adiwoso dalam perbincangan dengan media ini, Rabu (18/12).

Awareness dalam hal ini menjadi suatu yang paling penting. Bagaimana mengubah mindset masyarakat tentang pentingnya toilet yang sehat,” katanya.

Menurutnya, ini bukan hal yang mudah. Di lapangan, kesadaran masyarakat untuk mengubah kebiasaan lamanya, meninggalkan buang air besar sembarangan, dan membangun sanitasi yang baik dan sehat masih rendah. “Susah sekali mereka berubah,” paparnya.

Karena itu, Naning mengatakan, pemerintah perlu membuat aturan yang ketat untuk mengubah perilaku tidak baik masyarakat itu. “Pemerintah harus mengeluarkan punishment agar masyarakat berubah,” katanya seraya menambahkan hal ini belum ada atau kurang sampai saat ini.

Ia menjelaskan, ATI atau lembaga swadaya masyarakat tentu tidak bisa memaksa masyarakat. Pemerintah dengan kewenangannya bisa mengubah dengan cepat perilaku masyarakat karena ‘dipaksa”. “Sekarang dorongan itu kurang,” ungkapnya.

Membangun kesadaran sendiri bisa dimulai sejak dini yakni di sekolah. Namun ini perlu keseriusan yang ditunjukkan dengan kebijakan yang jelas dari instansi terkait, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Swasta, katanya, sifatnya hanya membantu.

Deklarasi Solo

Pentingnya sanitasi ini telah diperbincangkan di Konferensi Toilet Sedunia di Solo, Oktober lalu. Konferensi itu menghasilkan lima poin penting yakni:

Pertama, membangun dan memperkuat kerjasama di tingkat global, nasional dan regionaldalam kegiatan-kegiatan terkait sanitasi dan kesehatan, termasuk riset dan pengembangan

Kedua, mengupdate, mereview, dan mengimplementasikan kebijakan nasional sanitasi yang efektif yang berdampak positif bagi kegiatan terkait sanitasi dan kesehatan di perkotaan dan di pedesaan

Ketiga, mengembangkan kebijakan sanitasi nasional dengan mempertimbangkan konteksi budaya, agama dan sosial-ekonomi, serta kebutuhan kelompok-kelompok tertentu termasuk masyarakat perkotaaan dan pedesaan, wanita, anak-anak, orang tua dan penyandang cacat.

Keempat, mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi masyarakat tidak lagi mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) melalui berbagai program sanitasi dan kesehatan.

Kelima, meningkatkan kualitas toilet, baik toilet pribadi maupun toilet komunal, di perkotaan dan di pedesaan, serta berbagai tempat umum lainnya.

Deklarasi itu tidak akan bermakna apa-apa kalau berhenti di atas kertas. “Seharusnya pemerintah memasukkannya dalam kebijakannya,” tandas Naning.

Ia mengingatkan, tahun 2025 sebanyak 70 persen penduduk tinggal di perkotaan. Ini berarti mereka dulunya berasal dari desa. “Maka dari sekarang penduduk desa harus disiapkan agar memiliki kesadaran yang baik tentang sanitasi. Kalau tidak, beban perkotaan akan sangat berat,” tandasnya. Ia kembali mengingatkan, sekolah menjadi wadah untuk persiapan itu sejak sekarang.[]

 

 

   

Page 1 of 265