Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Empat Alasan Mengapa Sanitasi Penting

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 23 October 2014 00:00

CENGKARENG - Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat berarti cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Pengertian ini benar tetapi belum memberikan gambaran yang konkrit tentang apa itu sanitasi. Sanitasi pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan tiga komponen untuk dikelola yaitu persampahan, air limbah dan drainase. Sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi memiliki manfaat yang luas.
Dalam Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi untuk Implementasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diselenggarakan di Aston Cengkareng pada 22-25 Oktober 2014, Kasubdit Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Dasar - Kementerian Kesehatan, F. Eko Saputro, SKM., M.Kes., menyampaikan beberapa hal yang merupakan alasan pentingnya memperhatikan sektor sanitasi.
Pertama, masih ada 40,2% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses sanitasi layak. Artinya, banyak penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak alasan mengapa hal ini terjadi, tetapi Pemerintah sebagai duty bearer tetap punya tanggung jawab untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Kedua, Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 trilyun per tahun akibat kondisi sanitasi yang buruk (Studi WSP 2006). Kerugian ekonomi ini terjadi karena tingginya angka kesakitan yang berpengaruh pada produktivitas kerja masyarakat, selain itu semakin lama pengabaian terhadap aspek sanitasi maka akan semakin besar biaya investasi yang dibutuhkan untuk perbaikannya.
Ketiga, setiap 1 USD yang diinvestasikan untuk perbaikan sanitasi memberikan imbal balik hasil paling sedikit sebesar 8 USD. Besaran ini diperoleh dari kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2005. Sanitasi buruk mengakibatkan kerugian per tahun yang cukup besar bagi Indonesia, sebaliknya bila sanitasi diurus dengan baik maka setiap investasi akan memberikan hasil balik yang besar.
Keempat, intervensi modifikasi lingkungan dapat menurunkan angka penyakit diare sampai 94% (Studi WHO, 2007). Diare masih menjadi salah satu penyakit pembunuh terbesar, khususnya bagi balita dan anak-anak. Umumnya penyakit diare berhubungan erat dengan kondisi sanitasi yang buruk di keluarga maupun lingkungan. Intervensi yang tepat bisa mencegah hal tersebut.
Menurut Eko Saputro, sudah bukan saatnya lagi Pemerintah Daerah berbondong-bondong membangun rumah sakit. Selain membutuhkan investasi yang besar, banyaknya rumah sakit menunjukkan bahwa pemerintah hanya responsif, tetapi tidak aktif dalam memastikan warganya tidak jatuh sakit dan kehilangan waktu produktifnya.
Di sisi lain, sanitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, sebagaimana slogan sanitasi yang sempat dipopulerkan yaitu, "Sanitasi Urusan Kita Bersama". Untuk mendongkrak partisipasi masyarakat digunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hiegenis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Saat ini 18.339 dari 20.000 desa yang ditargetkan telah melaksanakan STBM. Ke depannya, STBM akan terintegrasi dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk pencapaian Universal Akses Sanitasi 2019 [SL]
CENGKARENG - Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat berarti cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Pengertian ini benar tetapi belum memberikan gambaran yang konkrit tentang apa itu sanitasi. Sanitasi pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan tiga komponen untuk dikelola yaitu persampahan, air limbah dan drainase. Sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi memiliki manfaat yang luas.

Dalam Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi untuk Implementasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diselenggarakan di Aston Cengkareng pada 22-25 Oktober 2014, Kasubdit Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Dasar - Kementerian Kesehatan, F. Eko Saputro, SKM., M.Kes., menyampaikan beberapa hal yang merupakan alasan pentingnya memperhatikan sektor sanitasi.

Pertama, masih ada 40,2% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses sanitasi layak. Artinya, banyak penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak alasan mengapa hal ini terjadi, tetapi Pemerintah sebagai duty bearer tetap punya tanggung jawab untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Kedua, Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 trilyun per tahun akibat kondisi sanitasi yang buruk (Studi WSP 2006). Kerugian ekonomi ini terjadi karena tingginya angka kesakitan yang berpengaruh pada produktivitas kerja masyarakat, selain itu semakin lama pengabaian terhadap aspek sanitasi maka akan semakin besar biaya investasi yang dibutuhkan untuk perbaikannya.

Ketiga, setiap 1 USD yang diinvestasikan untuk perbaikan sanitasi memberikan imbal balik hasil paling sedikit sebesar 8 USD. Besaran ini diperoleh dari kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2005. Sanitasi buruk mengakibatkan kerugian per tahun yang cukup besar bagi Indonesia, sebaliknya bila sanitasi diurus dengan baik maka setiap investasi akan memberikan hasil balik yang besar.

Keempat, intervensi modifikasi lingkungan dapat menurunkan angka penyakit diare sampai 94% (Studi WHO, 2007). Diare masih menjadi salah satu penyakit pembunuh terbesar, khususnya bagi balita dan anak-anak. Umumnya penyakit diare berhubungan erat dengan kondisi sanitasi yang buruk di keluarga maupun lingkungan. Intervensi yang tepat bisa mencegah hal tersebut.

Menurut Eko Saputro, sudah bukan saatnya lagi Pemerintah Daerah berbondong-bondong membangun rumah sakit. Selain membutuhkan investasi yang besar, banyaknya rumah sakit menunjukkan bahwa pemerintah hanya responsif, tetapi tidak aktif dalam memastikan warganya tidak jatuh sakit dan kehilangan waktu produktifnya.

Di sisi lain, sanitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, sebagaimana slogan sanitasi yang sempat dipopulerkan yaitu, "Sanitasi Urusan Kita Bersama". Untuk mendongkrak partisipasi masyarakat digunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hiegenis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Saat ini 18.339 dari 20.000 desa yang ditargetkan telah melaksanakan STBM. Ke depannya, STBM akan terintegrasi dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk pencapaian Universal Akses Sanitasi 2019 [SL]
 

Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Permukiman

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Thursday, 23 October 2014 00:00

CENGKARENG - Kasi Perencanaan Subdit Rentek - Dit. Pengembangan PLP Kementerian Pekerjaan Umum, Meytri Wilda Ayuantari, ST, mengatakan bahwa ada perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sanitasi. Hal ini disampaikannya dalam Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi untuk Implementasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diselenggarakan di Cengkareng pada 22-25 Oktober 2014.
Sebelumnya yang digunakan adalah paradigma yang berorientasi pada target, dimana masyarakat menjadi target. Ada sejumlah fasilitas sanitasi yang dibangun, tetapi karena rendahnya kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat, maka semua fasilitas itu terbengkalai. Dengan berseloroh ia katakan, "Dulu biasanya kita buat jambanisasi, pokoknya bangun dulu, urusan dipakai atau tidak itu urusan nanti, dan biasanya tidak berkelanjutan. Akhirnya yang kita buat hanya MCK atau Monumen Ciptaan Kita". Saat ini paradigma tersebut dibalik, tidak lagi berorientasi pada target tetapi pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan, setidaknya untuk skala kawasan, dan menjadi bagian dari keberlanjutan pengelolaan sanitasi.
Untuk pengelolaan air limbah permukiman misalnya, ada dua pendekatan, yaitu yang berbasis masyarakat dan yang berbasis institusi. Pendekatan berbasis institusi menangani skala kawasan, skala kota dan skala regional. Sedangkan pendekatan berbasis masyarakat ada pada skala lingkungan atau komunitas dengan prioritas pada kawasan kumuh dan rawan sanitasi serta berpihak pada orang miskin. Pendekatan ini dikenal juga dengan nama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Melalui paradigma baru serta pendekatan berbasis masyarakat terjadi proses pemberdayaan. "Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kesiapan masyarakat, masyarakat sendiri yang menentukan teknologi apa yang mau dan sesuai untuk mereka gunakan. Apakah mereka mau menggunakan MCK komunal ataupun IPAL komunal. Masyarakat yang mengelola langsung prasarana yang terbangun. Bahkan mereka yang menentukan fasilitas itu mau dicat warna apa, mau digambar apa, mau disatukan dengan tempat pertemuan, atau apapun itu ditentukan oleh masyarakat", jelas Meytri.
Masyarakat memang merupakan ujung tombak pembangunan sanitasi. Untuk skala yang lebih luas pun tetap sangat tergantung pada kesadaran masyarakat. "IPLT secanggih dan sebagus apapun yang dibangun pemerintah, tidak ada gunanya kalau masyarakat tidak punya tanki septik dan tidak melakukan penyedotan tinja berkala".
Dengan partisipasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor yang baik, serta didukung dengan dokumen sanitasi yang memperlihatkan kebutuhan fasilitas sanitasi yang lebih jelas, maka pembangunan sanitasi ke depan akan lebih tertata dengan baik serta berkelanjutan. Saat ini berbagai opsi teknologi pengelolaan sanitasi telah tersedia dan tentunya berbagai inovasi tetap dilakukan, tantangan ke depan adalah perubahan kultur di masyarakat yang menyangkut kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sanitasi [SL]
CENGKARENG - Kasi Perencanaan Subdit Rentek - Dit. Pengembangan PLP Kementerian Pekerjaan Umum, Meytri Wilda Ayuantari, ST, mengatakan bahwa ada perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sanitasi. Hal ini disampaikannya dalam Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi untuk Implementasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diselenggarakan di Cengkareng pada 22-25 Oktober 2014.

Sebelumnya yang digunakan adalah paradigma yang berorientasi pada target, dimana masyarakat menjadi target. Ada sejumlah fasilitas sanitasi yang dibangun, tetapi karena rendahnya kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat, maka semua fasilitas itu terbengkalai. Dengan berseloroh ia katakan, "Dulu biasanya kita buat jambanisasi, pokoknya bangun dulu, urusan dipakai atau tidak itu urusan nanti, dan biasanya tidak berkelanjutan. Akhirnya yang kita buat hanya MCK atau Monumen Ciptaan Kita". Saat ini paradigma tersebut dibalik, tidak lagi berorientasi pada target tetapi pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan, setidaknya untuk skala kawasan, dan menjadi bagian dari keberlanjutan pengelolaan sanitasi.

Untuk pengelolaan air limbah permukiman misalnya, ada dua pendekatan, yaitu yang berbasis masyarakat dan yang berbasis institusi. Pendekatan berbasis institusi menangani skala kawasan, skala kota dan skala regional. Sedangkan pendekatan berbasis masyarakat ada pada skala lingkungan atau komunitas dengan prioritas pada kawasan kumuh dan rawan sanitasi serta berpihak pada orang miskin. Pendekatan ini dikenal juga dengan nama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Melalui paradigma baru serta pendekatan berbasis masyarakat terjadi proses pemberdayaan. "Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kesiapan masyarakat, masyarakat sendiri yang menentukan teknologi apa yang mau dan sesuai untuk mereka gunakan. Apakah mereka mau menggunakan MCK komunal ataupun IPAL komunal. Masyarakat yang mengelola langsung prasarana yang terbangun. Bahkan mereka yang menentukan fasilitas itu mau dicat warna apa, mau digambar apa, mau disatukan dengan tempat pertemuan, atau apapun itu ditentukan oleh masyarakat", jelas Meytri.

Masyarakat memang merupakan ujung tombak pembangunan sanitasi. Untuk skala yang lebih luas pun tetap sangat tergantung pada kesadaran masyarakat. "IPLT secanggih dan sebagus apapun yang dibangun pemerintah, tidak ada gunanya kalau masyarakat tidak punya tanki septik dan tidak melakukan penyedotan tinja berkala".

Dengan partisipasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor yang baik, serta didukung dengan dokumen sanitasi yang memperlihatkan kebutuhan fasilitas sanitasi yang lebih jelas, maka pembangunan sanitasi ke depan akan lebih tertata dengan baik serta berkelanjutan. Saat ini berbagai opsi teknologi pengelolaan sanitasi telah tersedia dan tentunya berbagai inovasi tetap dilakukan, tantangan ke depan adalah perubahan kultur di masyarakat yang menyangkut kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sanitasi [SL]
 

Eko Saputro membuka Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi untuk Implementasi PPSP

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Wednesday, 22 October 2014 00:00

CENGKARENG - Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi untuk Implementasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) diselenggarakan di Aston Cengkareng pada 22-25 Oktober 2014. Pelatihan ini melibatkan perwakilan Pokja Sanitasi dari 16 provinsi, Program Management Unit PPSP, Program Implementation Unit PPSP dan Satker terkait. Keluaran yang diharapkan dari pelatihan ini adalah adanya pemahaman mengenai kebijakan dan strategi komunikasi terkait implementasi PPSP serta RPJMN 2015-2019. Selain itu, melihat modalitas yang besar di masyarakat, diharapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bisa disinkronkan dengan rencana strategis sebagaimana tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) di tiap kabupaten/kota.
Kasubdit Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Dasar - Kementerian Kesehatan, F. Eko Saputro, SKM., M.Kes., dalam sambutannya menyatakan bahwa masyarakat punya potensi yang besar tetapi belum diarahkan secara optimal untuk melakukan pembangunan sanitasi. Saat ini sudah 444 kabupaten kota yang ikut dalam PPSP, masih ada 62 kabupaten kota yang belum. Karenanya, menyitir pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Eko Saputro menganjurkan seluruh peserta untuk terus 'Kerja! Kerja! Kerja!".
Bagi Eko Saputro, indikator paling nyata dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah jumlah desa ODF (Open Defecation Free atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Ia juga mengatakan bahwa per 2015, akan ada alokasi dana dekonsentrasi untuk penerapan STBM sehingga sejak sekarang lima pilar STBM sebaiknya masuk dalam rencana pembangunan sanitasi. Strategi komunikasi menjadi bagian penting untuk mendukung pembangunan sanitasi agar tepat sasaran. Di sinilah peran Pokja Provinsi dalam mendorong tiap kabupaten kota yang ada dalam lingkup wilayahnya untuk mengimplementasikan rencana sanitasi dan meng-ODF-kan kabupaten kota yang ada.
Sebelumnya, Wakil Presiden periode 2010-2014, Budiono, pernah menargetkan Indonesia bebas BABS di tahun 2014. Target tersebut belum tercapai walau ada sejumlah kemajuan berarti melalui Program PPSP. Saat ini akses air limbah layak naik dari 51,2% (2009) menjadi 60,2% (pertengahan 2014) atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Ke depan, melalui pelibatan masyarakat, diharapkan terjadi akselerasi menuju Universal Akses di 2019 [SL]
CENGKARENG - Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi untuk Implementasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) diselenggarakan di Aston Cengkareng pada 22-25 Oktober 2014. Pelatihan ini melibatkan perwakilan Pokja Sanitasi dari 16 provinsi, Program Management Unit PPSP, Program Implementation Unit PPSP dan Satker terkait. Keluaran yang diharapkan dari pelatihan ini adalah adanya pemahaman mengenai kebijakan dan strategi komunikasi terkait implementasi PPSP serta RPJMN 2015-2019. Selain itu, melihat modalitas yang besar di masyarakat, diharapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bisa disinkronkan dengan rencana strategis sebagaimana tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) di tiap kabupaten/kota.

Kasubdit Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Dasar - Kementerian Kesehatan, F. Eko Saputro, SKM., M.Kes., dalam sambutannya menyatakan bahwa masyarakat punya potensi yang besar tetapi belum diarahkan secara optimal untuk melakukan pembangunan sanitasi. Saat ini sudah 444 kabupaten kota yang ikut dalam PPSP, masih ada 62 kabupaten kota yang belum. Karenanya, menyitir pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Eko Saputro menganjurkan seluruh peserta untuk terus 'Kerja! Kerja! Kerja!".

Bagi Eko Saputro, indikator paling nyata dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah jumlah desa ODF (Open Defecation Free atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Ia juga mengatakan bahwa per 2015, akan ada alokasi dana dekonsentrasi untuk penerapan STBM sehingga sejak sekarang lima pilar STBM sebaiknya masuk dalam rencana pembangunan sanitasi. Strategi komunikasi menjadi bagian penting untuk mendukung pembangunan sanitasi agar tepat sasaran. Di sinilah peran Pokja Provinsi dalam mendorong tiap kabupaten kota yang ada dalam lingkup wilayahnya untuk mengimplementasikan rencana sanitasi dan meng-ODF-kan kabupaten kota yang ada.

Sebelumnya, Wakil Presiden periode 2010-2014, Budiono, pernah menargetkan Indonesia bebas BABS di tahun 2014. Target tersebut belum tercapai walau ada sejumlah kemajuan berarti melalui Program PPSP. Saat ini akses air limbah layak naik dari 51,2% (2009) menjadi 60,2% (pertengahan 2014) atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Ke depan, melalui pelibatan masyarakat, diharapkan terjadi akselerasi menuju Universal Akses di 2019 [SL]
   

Indonesia Punya Modal Cukup untuk Pencapaian 100% Akses Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Tuesday, 14 October 2014 00:00

Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan sanitasi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Akses air limbah layak naik dari 51,2% di 2009, menjadi 60,2% di 2014, atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Jika tren peningkatan ini bisa terus dipertahankan maka target MDGs sebesar 62,4% di tahun 2015 bisa terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan universal akses atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan sanitasi yang ingin dicapai pada akhir 2019? Gambaran untuk sanitasi adalah 85% capaian SPM yang meliputi akses penanganan air limbah (85% on-site system dan 15% off-site system) dan persampahan di perkotaan (20% fasilitas reduksi sampah dan 80% penanganan sampah). Sisa 15% adalah kebutuhan dasar yang menyasar pada perilaku dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah.
Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo, universal akses sanitasi adalah the winning strategy yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagi kemajuan wilayahnya. Pengelolaan sanitasi yang baik dapat mencegah kerugian ekonomi sebesar Rp56 trilyun per tahun, perbaikan kondisi sanitasi dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp40 trilyun per tahun, bahkan manfaat ekonomi sanitasi rata-rata (global economic returns) mencapai US$5,5 per dolar yang diinvestasikan.
Walaupun pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan terbesar pencapaian 100% akses sanitasi, tetapi beberapa hal merupakan modalitas yang membuat pemerintah cukup percaya diri untuk menjadikan hal ini sebagai target capaian di 2019. Modalitas itu antara lain, saat ini sudah ada 444 kabupaten/kota yang saat ini telah memiliki perencanaan strategis dalam bentuk Strategi Sanitasi Kota (SSK); peningkatan investasi sanitasi sebesar 1,2% per kapita di APBD dan terus didorong hingga 2%; adanya inisiatif para Kepala Daerah untuk peduli sanitasi lewat organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi); adanya regulasi, pedoman, dan manual pembangunan sanitasi yang dikerjakan melalai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP); adanya partisipasi masyarakat; serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang disebut Nawasis.
Untuk memastikan pemenuhan 100% akses sanitasi pada tahun 2019, pemerintah melalui PPSP akan fokus untuk peningkatan kualitas SSK, konsolidasi pendanaan, dan pemantapan kelembagaan dan peraturan. Hal lain yang juga akan terus didorong adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. [SL]
Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan sanitasi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Akses air limbah layak naik dari 51,2% di 2009, menjadi 60,2% di 2014, atau setara dengan penambahan akses untuk 20 juta penduduk. Jika tren peningkatan ini bisa terus dipertahankan maka target MDGs sebesar 62,4% di tahun 2015 bisa terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan universal akses atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan sanitasi yang ingin dicapai pada akhir 2019? Gambaran untuk sanitasi adalah 85% capaian SPM yang meliputi akses penanganan air limbah (85% on-site system dan 15% off-site system) dan persampahan di perkotaan (20% fasilitas reduksi sampah dan 80% penanganan sampah). Sisa 15% adalah kebutuhan dasar yang menyasar pada perilaku dan layanan sanitasi dasar untuk kawasan dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah dan kawasan berkepadatan rendah.

Menurut Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Nugroho Tri Utomo, universal akses sanitasi adalah the winning strategy yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagi kemajuan wilayahnya. Pengelolaan sanitasi yang baik dapat mencegah kerugian ekonomi sebesar Rp56 trilyun per tahun, perbaikan kondisi sanitasi dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp40 trilyun per tahun, bahkan manfaat ekonomi sanitasi rata-rata (global economic returns) mencapai US$5,5 per dolar yang diinvestasikan.

Walaupun pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan terbesar pencapaian 100% akses sanitasi, tetapi beberapa hal merupakan modalitas yang membuat pemerintah cukup percaya diri untuk menjadikan hal ini sebagai target capaian di 2019. Modalitas itu antara lain, saat ini sudah ada 444 kabupaten/kota yang saat ini telah memiliki perencanaan strategis dalam bentuk Strategi Sanitasi Kota (SSK); peningkatan investasi sanitasi sebesar 1,2% per kapita di APBD dan terus didorong hingga 2%; adanya inisiatif para Kepala Daerah untuk peduli sanitasi lewat organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi); adanya regulasi, pedoman, dan manual pembangunan sanitasi yang dikerjakan melalai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP); adanya partisipasi masyarakat; serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang disebut Nawasis.

Untuk memastikan pemenuhan 100% akses sanitasi pada tahun 2019, pemerintah melalui PPSP akan fokus untuk peningkatan kualitas SSK, konsolidasi pendanaan, dan pemantapan kelembagaan dan peraturan. Hal lain yang juga akan terus didorong adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. [SL]
 

Pertumbuhan Penduduk, Tantangan dalam Pencapaian Universal Akses Sanitasi

PDFPrintE-mail

Written by Sicillia Leiwakabessy Wednesday, 08 October 2014 00:00

Melalui draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah merancang target pencapaian akses air minum dan sanitasi layak 100% pada tahun 2019 (universal access). Artinya, pada akhir tahun 2019, semua masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan dipastikan memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Target ini tentu saja melampaui target MDGs. Untuk sanitasi misalnya, target pencapaian MDGs di tahun 2015 adalah 62,41% dan saat ini capaian Indonesia adalah 59.71%. Peningkatannya dua kali lipat dibanding data awal yaitu 24,81% pada tahun 1993, dan hingga 2014, jumlahnya terus bergerak mendekati target.

Walaupun semakin mendekati target MDGs, cita-cita mencapai 100% akses sanitasi pada 2019 bukanlah hal yang mudah. Menko Kesra Agung Laksono, dalam pembukaan City Sanitation Summit XIV September lalu, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini berkaitan dengan populasi penduduk yaitu adanya gap layanan sebesar 120 juta jiwa (53 juta jiwa di perkotaan, dan 66 juta jiwa di perdesaan) karena tingginya Total Fertility Rate (TFR) Indonesia.

Hal senada sempat disampaikan oleh Syarif Puradimadja, Co-Manager Tim Urban Sanitation Development Program (USDP), kepada FutureGov beberapa waktu lalu di Singapura. Bedanya, Puradimadja memberi penekanan pada tingginya angka urbanisasi penduduk yang berbanding terbalik dengan pembangunan akses sanitasi layak. "Laju urbanisasi tahunan di Indonesia adalah 5,89%, dan hal ini menjadi pressure tersendiri karena kecepatan pembangunan sanitasi permukiman hanya 2% per tahun", katanya.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target universal access, pada draft RPJMN 2015-2019 telah dituangkan arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Di luar faktor demografi, pada kesempatan yang sama dengan Agung Laksono, ada tantangan lain yang sama-sama diidentifikasi oleh Hermanto Dardak (Wamen PU), Ali Ghufron Mukti (Wamen Kemkes), dan Sofyan Bakar (Ditjen Bangda, Kemendagri) yang sifatnya lebih ke internal pemerintah, yaitu soal kapasitas kelembagaan dan kerjasama lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan. Soliditas kementerian terkait yang merupakan ujung tombak Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memang sangat dibutuhkan, mengingat saat ini animo kabupaten kota untuk memiliki perencanaan strategis dalam pembangunan sanitasi sangat tinggi. Akan sangat disayangkan bila modalitas ini tidak bersambut baik hanya karena ketiadaan ataupun tumpang tindih arahan. Dan, sangat disayangkan pula ketika berbagai pembelajaran yang baik selama berjalannya PPSP di berbagai daerah tidak terdiseminasi luas.

Agung Laksono sendiri menyampaikan bahwa ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian 100% akses sanitasi, yaitu koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, keserasian kebijakan antara pusat dan daerah, dan hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Walaupun belum ada solusi langsung bagaimana memastikan laju pembangunan sanitasi bisa mengimbangi laju urbanisasi ataupun sebaliknya, tapi setidaknya upaya pembangunan sanitasi tetap perlu dilakukan karena sanitasi layak adalah kebutuhan semua orang. [SL]

 

   

Page 1 of 268