Pendanaan

Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 13 dan 14, tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan pembangunan sanitasi, pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan sumber-sumber dana APBN, APBD Provinsi, danah hibah masyarakat/dunia usaha atau donor luar negeri sebagai sumber alternatif, disamping dari APBD mereka sendiri.

SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI

A. PENDANAAN PEMERINTAH

  1. APBD. APBD merupakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari daerah.
  2. APBN. APBN merupakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pemerintah.

B. PENDANAAN NON PEMERINTAH

  1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). CSR merupakan program suatu perusahaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dalam bentuk kegiatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat langsung berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan yang mempunyai kegiatan CSR di daerahnya masing-masing. Untuk mensosialisasikan dan menawarkan program dan kegiatan pengembangan sanitasi kepada perusahaan penyelenggara CSR, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berinisiatif melaksanakan pertemuan/lokakarya dengan dibekali dokumen SSK/MPS, khususnya tabel rencana investasi (program, kegiatan dan penganggaran).
  2. KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS). Proyek kerjasama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian izin pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha. Kerjasama pemerintah dan swasta dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa pemerintah (solicited) maupun swasta (unsolicited).
  3. PERUSAHAAN SWASTA ATAU LEMBAGA NONPEMERINTAH PEDULI SANITASI. Sumber pendaan nonpemerintah potensial lainnya yang dapat diakses di daerah adalah sumber-sumber dari perusahaan atau lembaga nonpemerintah lainnya yang peduli terhadap sanitasi permukiman, seperti: LSM, hotel, restoran, bank/lembaga keuangan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan sebagainya. Bentuk partisipasi dapat berupa barang atau anggaran yang dihibahkan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat atau kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme untuk mendapatkan pendanaan ini yaitu dengan menawarkan program/kegiatan melalui pertemuan/lokakarya.

MEKANISME AKSES PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI

Pokja provinsi melaksanakan lokakarya Memorandum Program Sanitasi (MPS) untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pembangunan sanitasi sehingga ketika pembangunan sanitasi tidak dapat didanai seluruhnya dari Pemerintah Kabupaten/Kota, maka kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi tersebut dapat diakses ke APBD Provinsi, APBN, atau sumber lainnya yang sah.

 

Referensi:
Baca Petunjuk Praktis Identifikasi Sumber dan Akses Pendanaan Sanitasi

No Comments

Post a Comment