Pemutakhiran SSK

Mengapa Melakukan Pemutakhiran

Dalam PPSP 2, pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dilakukan dengan alasan:

  • Periode pelaksanaan yang tercantum di dalam dokumen SSK telah melampaui batas berlaku yaitu lebih dari 5 tahun
  • Perlunya penyesuaian karena perubahan RPJMD
  • Peningkatan kualitas dokumen SSK sebelumnya karena ketidaklengkapan data
  • Mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di akhir tahun 2019

 

Proses pemutakhiran

Pemutakhiran melalui proses sebagai berikut:

Proses 1: Internalisasi dan Penyamaan Persepsi

Proses ini dirancang dalam upaya memastikan terbangunnya komitmen Pokja untuk menyusun dan melanjutkan kembali penyiapan strategi pembangunan sanitasi di dalam SSK untuk keberlanjutan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota.

Proses 2: Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi

Proses pemutakhiran data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun di dalam SSK sebelumnya. Proses ini akan menghasilkan informasi terhadap kemajuan yang dicapai Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Proses 3: Skenario Pembangunan Sanitasi

Bertujuan untuk menghasilkan skenario pembangunan sanitasi yang paling optimal dari sisi kebutuhan pendanaan dan ketersediaan anggaran maupun dari sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Proses 4: Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi

Penyusunan daftar program, kegiatan dan indikasi pendanaan disusun berdasarkan proses dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: instrumen profil, kerangka kerja logis, dan instrumen perencanaan.

Proses 5: Finalisasi

Proses finalisasi bertujuan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah terhadap strategi yang telah disusun untuk pembangunan sanitasi. Sebelum pengesahan ini dilakukan, perlu dilakukan kegiatan konsultasi publik yang selain untuk menampung masukan dari berbagai pihak terhadap dokumen yang telah disusun, juga menjadi sarana advokasi pembangunan sanitasi.