Persyaratan

Dalam rangka penetapan Kabupaten/Kota sebagai lokasi program PPSP, pemerintah provinsi melalui pokja sanitasi provinsi melakukan penjaringan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kriteria utama dan kriteria tambahan.

Kriteria tambahan disepakati oleh pokja sanitasi provinsi untuk dijadikan acuan dalam mengusulkan Kabupaten/Kota sebagai calon peserta PPSP kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan setiap tahunnya.

A. KRITERIA UTAMA

    Kriteria utama penetapan peserta PPSP adalah:

  • Komitmen Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota
  • Angka kesakitan akibat sanitasi buruk
  • Cakupan layanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang rendah
  • Kepadatan penduduk yang tinggi
  • Prosentase penduduk miskin tinggi
  • Jumlah kawasan kumuh perkotaan

B. KRITERIA TAMBAHAN

    Kriteria tambahan yang dikembangkan berdasarkan prioritas pengelolaan sanitasi yang tertuang dalam roadmap sanitasi provinsi. Selain kedua kriteria di atas, Kabupaten/Kota yang berminat untuk bergabung dalam Program PPSP DIHARUSKAN untuk memenuhi persyaratan berikut:

  • Surat Minat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan melampirkan Surat Persetujuan DPRD, RKA SPKD, dan SK Pokja AMPL/Sanitasi.
  • Surat Minat Kabupaten/Kota sebagaimana pada poin 1 di atas, disampaikan melalui Surat Rekomendasi Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk ditetapkan sebagai peserta Program PPSP dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.