Organisasi

Organisasi

PELAKSANA PROGRAM DI TINGKAT PUSAT
Pelaksanaan pengelolaan program PPSP di tingkat pusat difokuskan pada pengelolaan program yang bersifat strategis, seperti pengembangan kebijakan dan strategi pengembangan sanitasi permukiman, koordinasi pelaksanaan program, hingga pengembangan program.

Untuk menjalankan pengelolaan tersebut dengan baik, maka pelaksana program di tingkat pusat terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu penanggung jawab program, koordinator program, serta pengelola harian program. Masing-masing tingkatan menjalankan fungsinya sehingga tujuan pengarusutamaan pembangunan sanitasi terus berjalan dengan baik.

Penanggung jawab program
Penanggung jawab Program Percepatan Pembangunan Sanitasi adalah Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (TPPAMS), yang terdiri dari unsur-unsur pimpinan Direktorat Jenderal (pejabat eselon 1) yang memiliki keterkaitan tugas dalam pembangunan sanitasi permukiman.

Pejabat eselon 1 anggota TPPAMS berasal dari 8 (delapan) kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan.

Koordinator program
Koordinator Program PPSP adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional yang terdiri dari pejabat eselon 2 dan 3 dari unsur Direktorat Jenderal yang diwakili oleh masing-masing Tim Pengarah di atas.

Pengelola Harian Program
Pengelola Harian adalah unsur pelaksana program yang langsung berhubungan dengan operasional harian program PPSP. Pengelola Harian terdiri dari Program Management Unit (PMU), dan 3 (tiga) unit pelaksana program atau Program Implementation Unit (PIU), yaitu PIU Advokasi dan Pemberdayaan, PIU Kelembagaan dan Pendanaan, serta PIU Teknis.

Program Management Unit (PMU)
PMU berperan sebagai koordinator perencanaan dan pengelolaan program, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPSP, serta pengembangan jaringan kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran PPSP.

PIU Advokasi dan Pemberdayaan (PIU-AE)
PIU-AP berperan sebagai koordinator pengelolaan peningkatan kepedulian, kesadaran, dan kesiapan masyarakat, termasuk partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi. PIU-AP juga menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses advokasi, komunikasi, dan penjaringan minat program PPSP.

PIU Kelembagaan dan Pendanaan (PIU-IF)
PIU-KP berperan sebagai koordinator pengelolaan pengembangan kapasitas dalam pembangunan sanitasi, serta pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi proses penguatan kelembagaan dan pendanaan pembangunan sanitasi di daerah.

PIU Teknis (PIU-T)
PIU-T berperan sebagai koordinator pengelolaan teknis dalam penyiapan rencana strategis, rencana investasi, hingga implementasi pembangunan sanitasi di daerah. PIU-T juga mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan rencana strategis, rencana investasi dan implementasi pembangunan sanitasi yang dilaksanakan oleh daerah.

PELAKSANA PROGRAM DI TINGKAT PROVINSI
Pengelolaan pelaksanaan PPSP di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kelompok kerja (pokja) Provinsi, dengan nomenklatur Pokja AMPL atau nomenklatur lain yang terkait sanitasi. Pokja Provinsi ini diharapkan dapat berperan sebagai koordinator pengelolaan program dan advokasi, fasilitator, penyedia input strategis (advisor), serta pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSP di tingkat Provinsi.

PELAKSANA PROGRAM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Pengelolaan pelaksanaan PPSP di tingkat kabupatan/kota diarahkan untuk dikoordinasikan oleh Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten/Kota, atau juga dapat menggunakan nomenklatur lain apabila Pemerintah kabupaten/kota bersangkutan sudah memiliki pokja lain sejenis yang menangani kegiatan pengkoordinasian sanitasi di wilayahnya.

DUKUNGAN EKSTERNAL
Dukungan eksternal untuk Program PPSP merupakan suatu dukungan kepada program dengan sumber pendanaan dari dana hibah negara atau lembaga donor. Pada prinsipnya dilakukan untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah (kabupaten/kota dan provinsi) berdasarkan identifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan.

Saat ini Program PPSP mendapatkan dukungan eksternal dari hibah Negeri Belanda (Royal Netherland Embassy, RNE) melalui Urban Sanitation Development Program (USDP). USDP merupakan bantuan teknis kepada PMU dan PIU dalam mengembangkan grand design pengembangan kapasitas untuk pelaksanaan program PPSP baik di pusat maupun daerah.

Dukungan eksternal lainnya didalam PPSP adalah hibah dari AUSAID melalui Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) yang memberikan dukungan untuk pelaksanaan terkait dengan air limbah. Selain itu juga dukungan hibah dari USAID melalui Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH).