Belajar dari Kabupaten Tabanan

MASYARAKAT MENDUKUNG!


“Terwujudnya kesehatan masyarakat Tabanan melalui pembangunan sanitasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” adalah Visi Sanitasi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Visi tersebut hendak diwujudkan melalui peningkatan kebersihan lingkungan melalui perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air limbah, sampah dan drainase; peningkatan kualitas hidup dengan pembangunan fasilitas sanitasi yang mendapatkan dukungan dari masyarakat; dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sampah terpadu.

Sampah dan limbah, dua persoalan utama

Subsektor persampahan dan limbah merupakan dua persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Tabanan.

TPA Kabupaten Tabanan masih menerapkan open dumping dan hanya melayani daerah perkotaan karena jumlah truk pengangkut sampah terbatas. Dana untuk penyediaan lahan dan untuk pengoperasian TPA terbatas. Namun demikian Pemkab Tabanan tidak tinggal diam. Sebaliknya dengan kondisi tersebut Pemda mendorong upaya pengurangan timbulan sampah melalui program 3R (reduce, reuse, recycle), menyiapkan bank sampah, dan mendorong pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Saat ini pemerintah kabupaten telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Persampahan.

Kebiasaan sebagian masyarakat membuang atau menyalurkan limbah domestik ke saluran drainase juga memperburuk kondisi sanitasi. Untuk mengubah perilaku masyarakat, Pokja Sanitasi mengimplementasikan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Komunal melalui program SANIMAS yang dapat melayani 50-150 keluarga. Untuk meningkatkan kualitas layanan air limbah, Pemda juga merevitalisasi IPLT Mandung yang tidak berfungsi maksimal dengan mengacu pada master plan air limbah.

Sinergi antar SKPD melalui wadah Pokja Sanitasi

Salah satu praktik baik dan membanggakan di Kabupaten Tabanan adalah sinergi antar SKPD dalam Pokja Sanitasi. Interaksi antar-anggota Pokja tidak hanya dibangun melalui rapat-rapat formal, tetapi juga informal. Pokja Sanitasi dikuatkan dengan SK Bupati, sehingga memiliki dana operasional termasuk untuk melakukan studi.

Mutasi dan rotasi di kalangan birokrasi tidak menjadi kendala karena biasanya anggota lama Pokja tetap aktif dan memberi dukungan bagi anggota baru. Tidak semua anggota Pokja berasal dari unsur SKPD, tetapi juga melibatkan akademisi dan pegiat sanitasi dari berbagai organisasi. Komitmen masing-masing pimpinan SKPD dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pokja dirasakan sangat membantu.

60% kegiatan sanitasi yang tertera dalam MPS berhasil diimplementasikan

Dalam lima tahun terakhir ini, Pokja Sanitasi Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten/kota yang sukses mengimplementasikan usulan-usulan program/kegiatan dalam SSK/MPS. Tercatat, 60% kegiatan sanitasi yang direncanakan telah diimplementasikan dengan baik.

Sejak memiliki dokumen perencanaan sanitasi (BPS, SSK, MPS), pembangunan sanitasi memang menjadi lebih terarah dan tidak dilakukan secara parsial. Perhatian khusus diberikan kepada daerah-daerah rawan sanitasi serta upaya perubahan perilaku masyarakat dari yang berisiko ke kesadaran akan pentingnya sanitasi.

Dukungan masyarakat!

Salah satu perencanaan yang berhasil diimplementasikan adalah pembangunan 20 unit IPAL komunal melalui program SANIMAS. Kabupaten Tabanan tidak menghadapi kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan IPAL. Masyarakat mendukung dan permintaan masyarakat untuk mengimplementasikan SANIMAS jauh melebihi jumlah yang direncanakan.

IPAL Komunal tersebut dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibina oleh SKPD secara sungguh-sungguh. Tak heran, pada tahun 2013 lalu, Kabupaten Tabanan menerima penghargaan AMPL untuk kategori ‘Pemberdayaan KSM SANIMAS dalam pengelolaan sistem sanitasi yang berkelanjutan’. Pemkab Tabanan berharap dapat membangun IPAL Kawasan di masa mendatang untuk mempercepat akses sanitasi yang lebih layak dan komprehensif.

Pemkab Tabanan juga memiliki banyak kegiatan yang dilakukan seperti promosi kesehatan di Posyandu, lomba Unit Kesehatan Sekolah, dan pemicuan-pemicuan STBM, promosi melalui video, juga penggunaan seni pewayangan dalam sosialisasi untuk memperkenalkan sanitasi kepada masyarakat.

Beberapa intervensi kadang perlu diintegrasikan

Sebagian wilayah rawan sanitasi berada di daerah kumuh. Biasanya persoalan yang ada di wilayah seperti ini tidak tunggal sehingga memerlukan beberapa intervensi. Mengintegrasikan semua program/kegiatan yang menyasar pada kebutuhan wilayah dengan karakteristik seperti ini dilakukan oleh Kabupaten Tabanan. Misalnya, integrasi program IPAL komunal dengan program 3R, program air bersih dan perbaikan infrastruktur penunjang, dan sebagainya. Kabupaten Tabanan juga mendapatkan dukungan dari JICA untuk implementasi program IPAL komunal.

Kabupaten Tabanan berencana membangun banyak IPAL komunal dengan memanfaatkan semangat masyarakat yang sadar akan pentingnya layanan sanitasi, sambil memikirkan pembangunan infrastruktur skala kawasan. Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, misalnya peningkatkan anggaran. Walaupun ada peningkatan anggaran setiap tahun, jumlah yang dialokasikan dari APBD itu masih di bawah 2%, angka yang disepakati oleh para kepala daerah untuk pembangunan sanitasi. Pemda juga terus berupaya mendapatkan dukungan dari sektor swasta untuk bersinergi dalam pembangunan sanitasi.


Pembelajaran

  • Sinergi antar SKPD melalui wadah Pokja, komitmen Bupati dan DPRD, dan partisipasi masyarakat merupakan modal pembangunan sanitasi.
  • Dengan perencanaan yang terdokumentasi dengan baik (BPS, SSK, MPS), pembangunan sanitasi menjadi lebih terarah. Dan bila ditunjang oleh daya dukung yang memadai, maka implementasi juga akan berjalan dengan baik.
  • Masyarakat yang sadar akan pentingnya pembangunan sanitasi perlu terus dilibatkan.
  • Untuk wilayah kumuh, beberapa intervensi perlu dilakukan dan diintegrasikan agar mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan.