Belajar dari Kota Depok

GENCAR BERSUARA UNTUK SANITASI


Sebagai sebuah kota, Depok memiliki komitmen yang tinggi pada kesehatan penduduknya yang berjumlah 1.736.565 jiwa (BPS, 2010). Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadikan Kota Depok sebagai salah satu kota yang menjanjikan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan ancaman tersendiri.

Kota Depok sesungguhnya merupakan daerah resapan air yang berubah menjadi wilayah perluasan bisnis, industri, dan permukiman. Perubahan karakter memberi pengaruh besar pada memburuknya kondisi sanitasi. Inilah yang akhirnya membuat Pemerintah Kota Depok berkomitmen membenahi kondisi sanitasinya dan memutuskan bergabung dalam program PPSP di tahun 2011.

Semangat anggota Pokja berdampak pada advokasi yang dilakukan

Salah satu yang membanggakan dari Kota Depok adalah semangat yang tinggi dari anggota-anggota Pokja Sanitasi. Tiap-tiap anggota melakukan advokasi kepada SKPD masing-masing.

Kota Depok gencar menggaungkan penyebaran informasi sanitasi melalui kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyebaran brosur, media elektronik, dan media online yang dikelola oleh Diskominfo, termasuk melalui running news tentang sanitasi di gerbang Kota Depok.

Sebelum Pokja dibentuk dan Kota Depok bergabung dalam PPSP, masing-masing SKPD bekerja sendiri-sendiri tanpa membangun koordinasi. Dengan koordinasi dan sinergi yang lebih baik, pembangunan sanitasi mengalami peningkatan berarti. Implementasi SSK/MPS yang terpantau di Nawasis mencapai 70% dari yang direncanakan.

Keberhasilan lainnya adalah bagaimana anggota-anggota mengadvokasi walikotanya tentang sanitasi. Hasil yang menggembirakan diperoleh dalam acara City Sanitation Summit (CSS) XVI di Bandung beberapa waktu lalu. Selain menjadi salah satu kabupaten/kota yang membawa pulang penghargaan Sanipura, Walikota Depok juga memetik pembelajaran dan terkesan dengan pembangunan sewerage system di Kota Bandung. Walikota akhirnya mengumpulkan anggota-anggota Pokja untuk mempertimbangkan pembangunan sewerage system di Kota Depok. Keberhasilan di tingkat masyarakat pun dapat dirasakan, misalnya dalam kegiatan pemilahan sampah rumah tangga dan pengomposan.

Bukan tanpa persoalan

Sejak awal, Kota Depok sudah mengidentifikasi salah satu persoalan mendasar di sektor sanitasi adalah pengelolaan sampah. Saat ini tempat pemrosesan akhir (TPA) Kota Depok sudah penuh, sementara lahan untuk pembangunan TPA baru belum tersedia. Pada sisi lain, rencana pembangunan TPA-Regional di Kabupaten Bogor belum terealisasi dan baru-baru ini, anggaran perluasan dan pengembangan TPA tidak disetujui DPRD.

Peluang Kota Depok mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat terkendala dengan adanya sistem klaster yang mempersyaratkan beberapa hal, yaitu, kabupaten/kota itu merupakan daerah strategis nasional, memiliki Perda Bangunan Sedang, dan memiliki Perda RTRW. Saat ini Kota Depok belum memiliki Perda RTRW karena ada perbedaan peruntukkan lahan dalam peta Provinsi Jawa Barat dan peta Kota Depok. Dengan demikian, persoalan yang muncul akibat penuhnya TPA belum dapat diatasi. Yang bisa dilakukan Kota Depok adalah memperlambat laju produksi sampah dengan pembangunan sarana sanitasi, termasuk persampahan, di tingkat rumah tangga dan komunal.

Kesenjangan informasi dan alih pengetahuan

Salah satu implikasi dari Surat Edaran Mendagri No 660 Tahun 2012 adalah perubahan sekretariat Pokja dari Bappeda ke Sekretariat Daerah. Perubahan personil Pokja mengakibatkan adanya kesenjangan informasi mengenai PPSP dan perencanaan pembangunan sanitasi kota. Kesenjangan ini diatasi melalui alih pengetahuan. Staf sekretariat yang lama tidak lepas tangan tetapi masih membantu, sementara staf sekretariat yang baru mau belajar, sehingga proses alih pengetahuan berjalan dengan cukup baik.


Pembelajaran:

  • Semangat anggota Pokja adalah bahan bakar yang menggerakkan kerja-kerja perencanaan dan implementasi pembangunan sanitasi.
  • Advokasi perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (eksekutif, legislatif) dan isu sanitasi perlu digaungkan melalui berbagai media, terutama media-media strategis di kabupaten/kota. Pelibatan Diskominfo adalah salah satu pilihan yang baik.
  • Ketika perencanaan pembangunan sanitasi skala besar masih terkendala, berikan perhatian penuh pada pembangunan sanitasi di skala rumah tangga dan komunal.
  • Alih pengetahuan diperlukan antaranggota Pokja untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.