Belajar dari Kota Cimahi

SEMUA BERSINERGI


Cimahi bukanlah sebuah kota besar. Kota dengan moto Saluyu Ngawanpun Jati Mandiri ini terletak di Jawa Barat, memiliki luas 40,25 km² dan populasi sekitar 600 ribu jiwa tidak seluas dan sepadat kota kabupaten lain di provinsi tersebut. Cimahi dikenal sebagai kota Tentara, karena 30% wilayahnya ditempati oleh militer. Sisanya merupakan wilayah industri dan permukiman penduduk. Walaupun tidak memiliki cukup sumberdaya alam, Cimahi bertekad menjadi kota yang dapat dibanggakan warganya dalam berbagai hal. Termasuk sanitasi.

Sanitasi dinyatakan secara eksplisit dalam Visi Kota Cimahi, yaitu ‘Terwujudnya Masyarakat Peduli Sanitasi Menuju Derajat Kesehatan Lingkungan Kota Cimahi yang lebih baik pada tahun 2015′. Selanjutnya, visi ini diturunkan lebih lanjut dalam misi di RPJMD, diperkuat dengan beberapa Peraturan Daerah untuk memastikan implementasinya. Dengan memiliki Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan Memorandum Program (MPS), Kota Cimahi bisa dikatakan elah siap membangun sanitasinya.

Kota Cimahi patut berbangga. Baru-baru ini kota ini mendapatkan penghargaan Sanipura pada City Sanitation Summit XVI di Bandung dan menjadi salah satu kota percontohan implementasi program PPSP melalui penguatan pilar-pilar sanitasi total berbasis masyarakat (IPP STBM).

Komitmen kepala daerah dan sinergi semua pihak

Perhatian pada pembangunan sanitasi bukan hal baru bagi Kota Cimahi. Walikota sebelumnya, Dr. Itok Tochija, adalah Duta Sanitasi Indonesia. Sebagai seorang duta, tentu ia terlebih dahulu memastikan sanitasi di wilayahnya berjalan dengan baik. Pertama, pemimpin harus memahami pentingnya sanitasi, karena akan mudah mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran dan masyarakat. Ketika pemimpin terpicu, maka pemicuan ke masyarakat bisa dijalankan.

Walikota saat ini, Hj. Atty Suharti Tochija, S.E., juga memberikan perhatian yang besar pada sanitasi dengan menjadikan sanitasi sebagai prioritas pembangunan Kota Cimahi. Tingginya komitmen kepala daerah merupakan salah satu bentuk keberhasilan advokasi Pokja Sanitasi.

Kerjasama lintas sektor (antar-SKPD) juga menjadi kebanggaan Kota Cimahi. Meskipun program-program lebih banyak diarahkan dan dikoordinasikan Bappeda, tetapi acuan utamanya adalah Memorandum Program Sanitasi yang secara berkala dievaluasi dan dimutakhirkan bersama. Pokja mengawal proses penganggaran melalui Bappeda. Sejak awal, Pokja juga telah melibatkan Tim SKPD dan Tim Perumus Anggaran untuk memastukan proses buy-in. Untuk mendorong implementasi, Pokja melibatkan Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD dalam sinkronisasi program/kegiatan. Dengan demikian, sejak awal Sekda mengetahui rencana-rencana program/kegiatan sanitasi, mengamanatkan pada setiap SKPD untuk berkomitmen dalam implementasi SSK/MPS, dan memonitor pemelalui laporan yang diterimanya.

Salah satu contoh baik dalam kerjasama lintas sektor adalah kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan dalam implementasi program PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM.

Pemicuan dan berbagai sosialisasi yang diarahkan untuk membangun modal sosial di masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan penyiapan infrastrutur kepada masyarakat yang terpicu dilakukan oleh Dinas PU. Kerjasama ini dilakukan sejak penganggaran untuk menjamin tidak ada yang tumpang tindih. Hasilnya dapat diterima semua pihak dan lebih menjamin adanya “rasa memiliki” masyarakat untuk menggunakan dan memelihara sarana sanitasi yang dibangun.

Kemampuan Mengelola Isu

Sanitasi selalu digaungkan sebagai kegiatan prioritas dan dihubungkan dengan isu-isu mendasar pengelolaan kota yang menjadi perhatian masyarakat, seperti: kekumuhan, titik-titik genangan air, pertumbuhan permukiman kumuh, dan sebagainya. Sanitasi juga dapat menjadi bahan advokasi utama ke legislatif dan eksekutif. Misalnya, pembangunan sanitasi dihubungkan dengan penambahan aset, sebagaimana dimandatkan UU mengenai belanja daerah, dalam rangka merealisasikan rencana pembangunan.

Untuk memastikan penyediaan lahan infrastruktur sanitasi, misalnya, Kota Cimahi mengupayakan peningkatan belanja modal hingga 30% agar bisa memiliki aset dalam bentuk bank tanah seluas 10 hektar, yang nantinya dialokasikan untuk fasilitas pengolahan limbah. Keterbatasan dan kesediaan lahan menjadi kendala besar bagi Kota Cimahi. Beberapa acara sosialisasi pun dilakukan untuk membangun modal sosial untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kota Cimahi mengusung tema “2014 Tahun Drainase” sebagai advokasi untuk memprioritaskan pembangunan sanitasi.

Bermitra dengan Lembaga Donor

Kota Cimahi mampu menjaga kepercayaan donor. Awalnya Cimahi menerima bantuan dari Indonesia Infrastructure Iniciative (IndII), yang didanai Pemerintah Australia lewat AUSAID di tahun 2012 untuk pembuatan master plan air limbah. Kepercayaan berlanjut dengan diadakannya kerjasama untuk penyusunan dan implementasi detail engineering design (DED). Selanjutnya, mitra-mitra lain seperti ADB dan MSMIP turut menjalin kerjasama. Hal ini menunjukkan, satu keberhasilan mendorong keberhasilan lain, bila kualitas kerja selalu dijaga.

Keberdayaan Perempuan

Walikota Cimahi, Hj. Atty Suharti Tochija, S.E. memiliki kepedulian yang besar dalam pembangunan sanitasi. Perempuan yang mampu membawa Cimahi mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional ini juga memiliki kemampuan menggerakkan berbagai elemen di masyarakat seperti ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ketua-ketua RT dan RW, dan sebagainya.

Peran perempuan di Pokja juga sangat berarti: 60% anggota Pokja Sanitasi Kota Cimahi adalah perempuan. Perempuan dipandang punya kepekaan tinggi terhadap isu-isu kesehatan, baik mereka di kalangan pegiat sanitasi maupun di masyarakat. Hal ini menjadi daya dorong yang kuat dalam implementasi MPS, sekaligus membantu meningkatkan “rasa memiliki” masyarakat terhadap program-program sanitasi.


Pembelajaran:

  • Pembangunan sanitasi membutuhkan komitmen Kepala Daerah dan sinergi semua pihak (stakeholder). Pokja merupakan wadah yang strategis bagi sinergi dan koordinasi antar-SKPD.
  • Prioritas pembangunan sanitasi sebaiknya dinyatakan secara eksplisit oleh tiap daerah dalam Visi/Misi daerah, diikuti dengan pengelolaan isu untuk membangun kesadaran bersama sekaligus memastikan berbagai rencana terimplementasi.
  • Mengelola kemitraan dengan lembaga donor adalah dengan menjaga kualitas hasil kerja sama.
  • Sensitivitas perempuan dalam isu kesehatan merupakan modalitas dalam implementasi pembangunan sanitasi.