[CSS XIV] Josrizal Zain: AKKOPSI untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi

[CSS XIV] Josrizal Zain: AKKOPSI untuk Percepatan Pembangunan Sanitasi

BANDUNG – Salah seorang tokoh yang bisa dikatakan sebagai motor penggerak Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) adalah Capt. H. Josrizal Zain, S.E., M.M. Penerima Indonesia Green Region Award 2011 sekaligus Walikota Payakumbuh dua periode (2002-2012) ini, sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional AKKOPSI. Sambil meninjau persiapan pameran sanitasi di Sasana Budaya Ganesha sehari sebelum penyelenggaraan City Sanitation Summit XIV, Josrizal yang dikenal sebagai ahli sanitasi ini berbagi pandangannya tentang AKKOPSI dan target pencapaian sanitasi.

***

Apakah ada yang secara signifikan berbeda antara Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan dukungan AKKOPSI, dan tanpa dukungan AKKOPSI?

Tentu ada perbedaan. PPSP itu bisa sukses, bisa cepat berkembang bila didukung oleh pemerintah daerah. Dominansinya adalah komitmen kepala daerah. Anggota AKKOPSI adalah walikota dan bupati yang peduli sanitasi. Dengan komitmen mereka untuk menjadikan sanitasi sebagai basic needs priority bisa ada percepatan. Bagaimanapun usaha pemerintah, PPSP tanpa dibantu oleh kita sebagai mediator, yang mempengaruhi Bupati dan Walikota, termasuk APBD di daerah, tidak akan jalan. Jadi AKKOPSI mendukung percepatan di bidang sanitasi, sekaligus pencapaian target MDGs.

MDG akan selesai pada 2015, apakah tercapai target PPSP sebagai sebuah program nasional yang didukung oleh AKKOPSI?

Untuk target MDGs, itu tercapai. Tinggal sedikit lagi saja. Sekarang sudah 59,71% dari target 62,41% di 2015, tinggal sekitar 2,70% saja untuk akses sanitasi, dan masih ada waktu sampai 2015. Dan capaian ini kelihatan optimis, misalnya dengan melihat kabupaten kota yang punya Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dari awalnya hanya 6 kota, menjadi 12 tahun 2009 di Jambi, kemudian menjadi 105, dan sekarang sudah ada 348 kabupaten kota. Setelah MDGs, targetnya nanti adalah universal akses sanitasi.

Yang penting adalah kabupaten kota menangkap bahwa pengolahan limbah, sampah, drainage itu sesuatu yang memiliki dampak positif, terutama untuk peningkatan kualitas manusia, kualitas masyarakat, dan dengan sendirinya ada reciprocal interdependent. Kalau masyarakat sehat, anak didik tidak akan mangkir dari sekolah karena sakit, begitupun produktivitas pekerja akan lebih baik, dengan demikian ekonomi juga akan meningkat. Jadi dengan sendirinya pendidikan, kesehatan, ekonomi akan meningkat kalau sanitasinya jalan.

Bagaimana anggota AKKOPSI menempatkan sanitasi sebagai basic needs priority?

APBD sekarang orientasinya performance budget. Input, program, output, impact dan outcome-nya harus kelihatan. Kalau misalnya dana yang kita (pemerintah daerah) keluarkan tidak efektif, banyak biaya keluar untuk yang kuratif. Jadi hanya terus untuk pengobatan, ‘membantu’ orang miskin, padahal sanitasi tidak berhenti pada sanitasi itu sendiri, pasti memperbaiki ekonomi, dan perbaikan ekonomi membantu mengatasi kemiskinan.

AKKOPSI ini inisiatif dari bawah, dari para walikota dan bupati. Bukan dari atas atau dari pusat. Kesadaran kami dulu, untuk mempengaruhi daerah lain itu penting. Dulu orang kampanye hanya untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, sekarang mereka bicara tentang peningkatan 100% akses sanitasi dan air minum. Sanitasi itu 85% dalam bentuk STBM untuk rural, dan 15% untuk komunal. Bisa dicapai. Dan di situlah letak wibawa pemerintah.

Apakah ada syarat khusus bagi kabupaten kota untuk menjadi anggota AKKOPSI?

Jadi anggota AKKOPSI itu tidak ada syarat khusus, selain sudah punya SSK. Artinya, dia harus punya kepedulian pada sanitasi yang tertuang dalam perencanaan. Untuk sosialisasinya, kami mengadakan roadshow ke provinsi-provinsi dengan turut mengundang Walikota/Bupati, Sekda dan menjelaskan bagaimana membuat perencanaan jangka menengah. SSK itu memang strategi jangka menengah, kemudian diperdakan, dan jadi Rencana Investasi Jangka Menengah.

Ada bocoran untuk Deklarasi pada CSS kali ini?

Dalam CSS ini, kita akan melihat capaian dalam lima tahun dan tantangan yang dihadapi untuk universal akses 100%. Kita ingin mempengaruhi Walikota dan Bupati untuk mengupayakan ini, karena kalau pusat saja tidak akan tercapai. Geraknya sekarang ada di kabupaten kota, dan itu memang kewajiban dari pemerintah daerah. Di AKKOPSI ini kita berbagi pengalaman, saling mempengaruhi satu sama lain, dan wujudkan akses air minum dan sanitasi 100%. Dengan demikian ia akan menjadi kepala daerah yang akan selalu dikenang.

***

Pada akhirnya, Josrizal menyimpulkan bahwa semuanya memang tergantung kepedulian. Dalam teori manajemen, well planning, well organization, well program itu sudah 95% achievement, tapi menurutnya, penting juga mendapatkan orang yang ahli di bidangnya. Right man in the right place. “Kalau pimpinan daerah tidak mau tahu, anak buahnya tidak akan bisa apa-apa”, demikian tutur mantan walikota Payakumbuh yang mengaku bahwa pada masanya, akses air minum dan sanitasi mencapai 98%. (USDP/SL)