Koordinator PIU-AE PPSP: “2019 Baru ODF itu Kelamaan”

Koordinator PIU-AE PPSP: “2019 Baru ODF itu Kelamaan”

Salah satu tahapan dalam roadmap Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah tahap implementasi. Implementasi dilakukan setelah masing-masing kabupaten kota menyelesaikan dokumen sanitasi yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program (MPS). Salah satu terobosan yang dibuat yaitu mensinergikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ke dalam implementasi program PPSP yang dikenal juga dengan istilah IPP STBM.

Terobosan ini sekaligus merupakan upaya membangun kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program sanitasi. Salah satu komponen sanitasi yang disasar adalah masyarakat Bebas Buang Air Besar sembarangan (BABS) atau juga dikenal dengan istilah Open Defecation Free (ODF). IPP STBM saat ini sudah diujicoba di dua daerah yaitu Lhokseumawe dan Cimahi.

Terkait IPP STBM, Nugroho, Koordinator Program Implementation Unit Advocacy and Empowerment (PIU-AE), Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan berbagi beberapa pokok pikiran dengan sanitasi.or.id.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai dua pilot project IPP STBM, Lhokseumawe dan Cimahi?

Dari dua pilot project, yang pasti kita dapatkan pengalaman. Implementasi STBM ke dalam program PPSP di Cimahi itu contoh yang baik karena terkait konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk perubahan perilaku. Perubahan perilaku seharusnya mendahului apapun program sanitasi yang dilakukan. Jadi ada penguatan modal sosial. Hasilnya sangat bagus dan ada keberlanjutan dari sisi sarana yang dibangun dan perilaku, juga untuk pengembangan pendanaan. Dukungan pendanaan menjadi lebih baik, terutama ketika STBM juga dinyatakan dalam dokumen-dokumen sanitasi yang dibuat kabupaten kota.

Sebaliknya yang terjadi di Lhokseumawe, karena program STBM tidak masuk dalam dokumen PPSP maka hasilnya memprihatinkan. Kedua pilot project ini mengajarkan kita tentang pentingnya dokumen sanitasi, dan akan lebih penting lagi agar STBM masuk dalam dokumen-dokumen sanitasi.

Bagaimana dengan kabupaten kota yang sudah melalui tahapan-tahapan PPSP, dalam hal ini sudah memiliki dokumen sanitasi, tetapi belum memasukkan STBM?

Yang harus dilakukan adalah penjaminan kualitas dokumen atau , ini prioritas yang penting bagi teman-teman kita di provinsi maupun kabupaten kota yang membidangi advocacy and empowerment untuk bisa membedah dokumen tadi. Jadi dilihat apakah STBM sudah masuk dalam SSK maupun MPS. Kalau belum, kita harus lakukan advokasi. Advokasinya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Langsung berarti dari bedah dokumen tadi, kita mendekati pengambil keputusan agar kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat masuk dalam dokumen dan pendanaannya. Sedangkan advokasi itu, bisa langsung bertemu, bisa lewat media, dan bisa berbagai cara, yang penting ending-nya adalah STBM terdokumentasikan dalam dokumen PPSP dan ada pendanaannya.

Sudah ada 444 kabupaten kota yang memiliki dokumen sanitasi, berapa yang sudah memasukkan STBM dalam perencanaan pembangunan sanitasinya?

Dari pemantauan melalui Nawasis, baru 63% kabupaten kota yang sudah memasukkan STBM dalam dokumennya. Tapi kalau diteliti, kegiatan pemberdayaan masyarakat masih memprihatinkan. Artinya, STBM-nya ada disebut, tapi seberapa banyak? Ini yang perlu diidentifikasi lagi, mana yang dukungannya sudah bagus, dan mana yang belum semua aktivitas didahului STBM, maupun yang metodenya belum sesuai.

Tentang konteks diberlakukannya STBM, ada konteks kondisi geografis spesifik seperti wilayah kepulauan, ataupun misalnya ada kondisi sosiologis terkait kultur masyarakat yang beragam, apakah ada pendekatan khusus untuk konteks yang berbeda?

Inilah uniknya STBM, dia fleksibel. STBM adalah pendekatan kepada masyarakat dengan pemicuan. Itu bisa diimplementasikan untuk segala situasi atau konteks, karena basisnya di masyarakat setempat. Yang menarik lagi, jika melihat Permenkes No 4 tahun 2014 tentang STBM, ada perubahan di sana. Dulu kebijakannya adalah STBM menyasar perdesaan, tapi ternyata kota perlu juga. Kesimpulannya, pemicuan bisa diimplementasikan di kota maupun desa, serta berbagai kondisi wilayah.
Kita sudah punya banyak model. STBM itu sendiri menjadi program nasional melalui suatu ujicoba di berbagai kondisi wilayah maupun sosial. Di 2005, kami piloting di Sambas dan Muara Enim untuk konteks daerah sungai, daerah di Jawa Timur untuk konteks pegunungan, kemudian di daerah kering seperti NTT dan NTB. Kultur masyarakat di daerah-daerah itu juga berbeda, jadi ini pendekatan ini sudah dilakukan di berbagai konteks wilayah maupun budaya dan ternyata hasilnya sama baiknya. Tetapi memang tergantung kualitas dari fasilitator pemicunya. Ini biasanya terkait jam terbang.

Dari mana ide awal mensinergikan STBM ke dalam Implementasi Program PPSP?

Kita bertemu di forum Pokja. Toh, semua sasarannya sama yaitu sanitasi. Ada yang fokus di teknis sarana, ada yang fokus pada perubahan perilaku. Pengalaman menunjukkan, kalau pembangunan sarana tidak didahului oleh pemberdayaan masyarakat, hasilnya ya “Monumen Ciptaan Kita (MCK)” saja, yang kadang tidak digunakan dan dirawat masyarakat, tapi kalau digabung akan jadi komprehensif. Paradigmanya harus dibalik. Program sanitasi harus paripurna dari persiapan, pelaksanaan hingga pengelolaan dan pemeliharaan. Itulah ide mensinergikan STBM dengan PPSP.

Apakah ada resistensi dalam hal ini?

Resistensi jelas ada, biasanya ya tetap ada resistensi ketika suatu metode baru diperkenalkan, mungkin metode itu belum dikenal atau belum dirasakan hasil dari pembangunan fisik dan pemberdayaan yang dikerjakan. Tapi setelah kita dialog, ngobrol bareng, evaluasi bareng secara lintas sektor dan bisa ambil kesimpulan bersama, ya itu tadi, kesimpulannya bahwa tanpa pemberdayaan maka uang negara akan mubazir karena banyak yang dibangun tapi jadinya hanya MCK saja. Jadi perlu ada kolaborasi antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan teknis.
Bagaimana proses sinkronisasinya?

PIU AE akan mengambil peran dalam hal ini. Ada dua hal, yang pertama adalah sinkronisasi dalam dokumen yaitu memastikan bagaimana agar kegiatan STBM masuk dalam dokumen PPSP. Yang paling penting, setelah posisi STBM dalam dokumen sanitasi terpetakan, langkah berikutnya adalah advokasi. Yang sudah ada dijalankan, yang sebelumnya tidak ada harus menjadi ada. Advokasi para pengambil keputusan dilakukan lewat Pokja, karena di situ semua stakeholder bertemu, dari situ masing-masing anggota Pokja meyakinkan pimpinannya agar jadi keputusan pimpinan.
 
Setelah dua pilot project dilakukan, apakah sudah ada rencana replikasi?

Saat ini sedang dilakukan pelatihan. Mereka yang dilatih bisa adopsi IPP STBM di pokjanya masing-masing. Harapannya di 2015, tidak ada satu kabupaten pun yang tidak mencantumkan STBM dalam dokumennya. Dana dekon itu disiapkan di Provinsi, itu jatuhnya di 2015. Pemilahan dokumen itu masuk di pemutakhiran SSK bagi mereka yang belum memasukkan STBM dalam dokumennya. Sedangkan bagi kabupaten baru, akan ada studi EHRA dan diharapkan STBM wajib muncul di SSK untuk pemberdayaan masyarakat.

Tahun depan ada target pencapaian MDGs di 2015, lalu ada target Universal Akses 2015-2019, sejauh mana IPP STBM ini bisa mendorong terjadinya akselerasi untuk pencapaian target-target ini?

Percepatan pencapaian sanitasi signifikan. Target MDGs dan Universal Akses adalah patokan untuk membreakdown kegiatan tidak saja tahun demi tahun, tapi harus distribusi lagi lebih detil ke bulan per bulan. Penetapan target itu untuk menentukan langkah awal yang dilakukan serta seperti apa untuk mencapai target itu. Jadi memperjelas langkah konkrit. Pada saat bedah dokumen dan bila diketahui tidak ada kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat, maka perlu segera dilakukan advokasi, segera memperbaiki dokumen sanitasi, lalu implementasi.

Kalau kita lihat dari contoh nyata, provinsi Jawa Timur, kabupaten Pacitan, itu sudah ODF. Mereka bisa selesaikan, mulai dari STBM diperkenalkan ke kabupaten ini sampai satu kabupaten itu bisa terbebas itu 6-7 tahun. Ini pengalaman yang pertama kali terjadi sejak sanitasi booming di tahun 1970-an. Memang tergantung dariteamwork-nya juga, apakah spirit kerjanya bagus atau tidak. Dan, apakah mereka, tim ini percaya atau tidak dengan metode itu? Kalau mereka percaya, bisa, karena apa yang disajikan itu berdasarkan pengalaman. Kalau pendekatan ini dilakukan dengan benar, maka 6-7 tahun akan selesai.

Bahwa hanya ada waktu 5 tahun hingga 2019, ODF tetap bisa kita kejar. Itulah pentingnya inovasi kerja. Sebetulnya kalau ini sudah jadi komitmen bersama, ini sudah tidak masalah. Contoh, untuk meng-ODF-kan satu desa itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Seharusnya. Variasi di tempat kita, ada desa yang bisa ODF dalam 2 minggu. Jika ini jadi komitmen bersama, dilakukan serempak di setiap desa dan kelurahan, maka bisa ODF dalam waktu singkat. Harus bentuk tim di tiap desa dan mereka bergerak serempak, 2019 itu terlalu lama untuk pencapaian Universal Akses. Terlalu lama untuk Indonesia ODF. (USDP/SL)