Milestones Perpres PPAMS

SEJAK Program PPSP diluncurkan pada akhir 2009, banyak kabupaten/kota telah menunjukkan minat sekaligus menjadi peserta program. Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dibentuk dan para Walikota maupun Bupati yang tergabung di dalamnya berkomitmen untuk mengalokasikan 2% anggaran APBD untuk pembangunan air minum dan sanitasi di daerahnya. Sanitasi memang merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar masyarakat yang menjadi urusan wajibpemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.

Komitmen terkait pendanaan yang diinisiasi tahun 2011 ternyata belum bisa maksimal, rata-rata baru bisa mengalokasikan 1,2% dari APBD. Urusan pendanaan sanitasi cenderung sulit dialokasi dalam APBD kabupaten/kota, sinergi pendanaan dengan pemerintah provinsi pun kerap terhalang alasan tidak tersedianya produk hukum yang kuat, sehingga perencanaan yang dibuat tidak terimplementasikan dengan baik.

Tiga Dokumen Rujukan untuk Perencanaan Pembangunan Sanitasi

 AKHIR 2014 lalu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sanitasi dan air minum adalah urusan bersama (lintas sektor dan konkuren), memerlukan sinergi dan acuan bersama untuk pendanaan pembangunan sanitasi dan air minum, serta...